Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Memajukan Pendidikan

0
8572
Wawan Kurniawan, S.Pd

Oleh: Wawan Kurniawan, S.Pd
Guru Sosiologi SMAN 1 Batam, Alumni Pendidikan Sosiologi Antropologi
UNP, Padang

Pendidikan merupakan saluran dalam pembentukan kepribadian masyarakat dan bangsa. Dan pendidikan bukan merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Dalam aturan ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pendidikan (Bab XV pasal 54 ayat 1, dan 2), serta pentingnya evaluasi dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional (Bab XVI, pasal 57, ayat 1).

Tanggungjawab masyarakat dalam pendidikan tidak bias dikesampingkan begitu saja. Masyarakat juga merupakan agen sosialisasi dalam pembentukan kepribadian individu. Selain itu, masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat diharapakan mampu memberikan sumbangsihnya dalam pelaksanaan pendidikan terutama dalam pembentukan mental dan sikap peserta didik di lingkungan sekitar.

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dapat berupa bantuan fisik dan materi, serta bantuan dalam bidang teknik edukatif. Dukungan dalam bidang fisik dan materi, seperti pembangunan gedung dan merehab sekolah. Bantuan dalam bidang teknik edukatif, seperti menjadi guru bantu, guru pengganti, mengajarkan olah raga dan kesenian, keterampilan atau agama. Hingga saat ini, dari sekian banyak jenis dukungan masyarakat kepada sekolah, baru tampak pada bidang fisik dan materi, sedangkan pada bidang teknik edukatif belum banyak dilakukan. Bila masyarakat terlibat dalam perencanaan dan kegiatan sekolah, maka mereka akan merasa memiliki dan siap untuk mendukung pendidikan anak. Di samping itu, pada umumnya sekolah kurang memanfaatkan orang tua siswa atau hanya dimanfaatkan sebagai sumber dana, padahal orang tua juga dapat membantu secara langsung pendidikan anaknya.

Keterlibatan masyarakat dalam kontrol sosial terutama melalui tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh atau perangkat pemerintahan masyarakat (RT/RW). Tokoh masyarakat dan perangkat pemerintahan masyarakat bias membentuk forum bersama sekolah dalam rangka membentuk program kerja RT/RW yang mendukung jalanya pendidikan. Adapun kebijakan yang ingin dibentuk adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengendalian sosial peserta didik saat berada di masyarakat. Sebagai contoh, perangkat RT bersama tokoh masyarakat membuat ketentuan bahwa peserta didik dilarang berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah selam jam pelajaran, apa bila masyarakat menemukan peserta didik berkeliaran, maka masyarakat melalui perangkat RT akan memberikan tindakan dengan menangkap dan mengembalikan mereka ke sekolah untuk dibina. Selain itu, kasus siswa yang merokok di lingkungan sekolah juga bias dibuatkan peraturan RT nya dengan mengeluarkan edaran bahwa warung sekitar lingkungan sekolah dilarang menjual rokok pada siswa yang masih memakai seragam sekolah dan akan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan/tertangkap sedang merokok dengan seragam sekolah.

Baca Juga :  Kepri Krisis Legitimasi Setelah Ayah Pergi

Kebijakan ini perlu dibuat dan disegerakan karena untuk membangun kesadaran pendidikan kemasyarakatan guna mewujudkan peranan masyarakat dalam pembangunan karakter peserta didik. Peranan masyarakat dalam pendidikan serta kebijakan RT/RW tentang keterlibatan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat dalam pendidikan harus disampaikan dalam rapat-rapat RT/RW sehingga ada landasan yang kuat bagi masyarakat dalam bertindak sebagai pengendalian sosial.

Kebijakan ini bisa dimulai dari RT/RW yang berada pada lingkungan sekolah, dan nantinya harus dijalankan oleh semua RT/RW dan tokoh masyarakat secara bertahap, hal ini merupakan rangkaian membentuk kesadaran masyarakat dalam pendidikan. Jadi, ada sinergi antara pemerintahan melaui perangkat RT, masyarakat, dan sekolah dalam melaksanakan pendidikan.

RT/RW sebagai pemerintahan terkecil dalam system pemerintahan kita, harus menjadikan program ini sebagai program kerja yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada atasan terkaitnya, dari sini semoga saja atasan terkait atau pihak yang berwenang bias menjadikan program RT/RW sebagai agen pengendalian peserta didik sebagai program wajib bagi seluruh RT/RW di wilayah pemerintahannya. Kalau situasi ini sudah terbentuk, maka kita sebagai anggota masyarakat sudah menanam bibit pengendalian sosial bagi peserta didik.

Baca Juga :  Laut Sasaran Empuk Sampah Plastik

Tinggal bagaimana kita menjadikan masyarakat terlibat dalam program ini, dan pada akhirnya nanti akan terbentuk masyarakat yang peduli pendidikan dan mempersempit serta memperkecil penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik meskipun mereka tidak lagi berada di sekolah, tetapi peserta didik tetap merasa terawasi oleh masyarakat sekitar.

Masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti penting pendidikan dan memiliki niat terlibat dalam pengawasan pendidikan, bisa membantuk Forum Peduli pendidikan. Sejauh ini forum masyarakat peduli pendidikan belum terlibat secara penuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Forum masyarakat peduli pendidikan selama ini hanya terlibat dalam pengawasan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Forum masyarakat peduli pendidikan, harus berangkat dari masyarakat setempat yang ada di sekitar sekolah. Senada dengan gagasan di atas, masyarakat peduli pendidikan harus terdiri dari tokoh masyarakat setempat, alim ulama, cerdik pandai serta agen-agen pendidikan lainya yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Sekolah harus menggandeng mereka dalam sebuah forum dengan mengadakan pertemuan rutin guna membahas dan memecahkan maslaha-masalah serta temuan dalam pelaksanaan pendidikan.

Dalam forum ini sekolah sebagai pilar utama pendidikan mengevaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat sekitar sebagai kontrol sosial pendidikan, bukan hanya itu saja masyarakat juga bias mengungkapkan temuannya serta keluhannya mengenai jalannya pendidikan selama ini, hal ini tentu saja sangat berdampak posistif dalam membentuk sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan forum masyarakat peduli pendidikan seperti ini maka akan menumbuhkan rasa memiliki pendidikan dalam diri masyarakat, dengan format seperti ini forum peduli pendidikan benar-benardi maksimalkan sebagai bagian dari pendidikan, bukan hanya sekedar pelngkap ketika PPDB saja. Masyarakat harus kita cerdaskan cara pandangnya terhadap pendidikan, bukan hanya sebagai penonton dalam pelaksana pendidikan.

Baca Juga :  Perpu Ormas Terkesan Diktator

Forum penididikan ini harus berbeda dengan forum pendidikan sebelumnya, difoum ini kita bias merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan, sebagai contoh dalam forum ini diminta masing-masing pihak agar mensosialisasikan kepada jajarannya bahwa masyarakat akan terlibat dalam pengendalian peserta didik, kepala sekolah menyampaikan kepada siswa bahwa masyarakat sekitar ikut mengawasi peserta didik, maka apa bila melakukan penyimpangan maka warga akan menangkap siswa tersebut. Bagi RT/RW bias mensosialisasikan kepada warga agar membantu pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan melalui pengawasan terhadap perilaku siswa di luar sekolah, apa bila ada penyimpangan maka warga harus menindak dengan memberikan sanksi tegas melalui RT/RW setempat.

Masyarakat sebagai agen sosialisai dan pengendalian sosial memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pelaksanaan pendidikan. Hanya saja selama ini belum diberdayakan secara maksimal dalam pelaksanaan pendidikan, saatnya kita bersinergi dalam pelaksanaan pendidikan tertama dalam pembentukan karakter siswa dan pengendalian peserta didik di luar jam pelajaran, apabila dua hal ini sudah terlaksana di lingkungan sekitar sekolah, maka selanjutnya tinggal memperluas program dan kesadaran ini pada masyarakat lainnya sehingga nantinya secara perlahan dimanapun dan kapanpun kesadaran masyarakat sebagai bagian dari pendidikan itu akan muncul, bilalah demikian keadaan masyarakat, maka peserta didik dimanapun dan kapanpun akan terawasi dari perilaku menyimpang, maka bukan tidak mungkin proses ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di kemudian hari, mari membangun. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here