Membangun Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Mikro

0
1627
Nor Isnaini

Oleh: Nor Isnaini
Prodi: Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah pesisir merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi Indonesia, jadi ketika konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi berbasis local tetapi dihuni oleh 80% masyarakat miskin berarti ada yang misslink bahkan terdapat indikasi perlakuan yang sangat diskriminan, artinya banyak kebijakan ekonomi makro yang belum menyentuh kepentingan masyarakat nelayan yang grassroot.

Kita mensinyalir orientasi pembangunan yang bertumpu pada konsep pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan ternyata tidak berjalan simultan sehingga lahirnya era konglomerasi dengan harapan terjadi penetesan pendapatan ke bawah setelah di atas menjadi kue yang sangat besar itulah substansial konsep ekonomi Tricle Down Effect.

Amatlah tidak bijaksana bila kita hanya menjadi penonton potret-potret kemiskinan masal di kawasan masyarakat wilayah pesisir, karena itu bagaimana initiatif dan problem dapat diidentifikasi. Beberapa pakar menulis dalam Integrated Coastal Management (ICM) antara lain: keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya aspek ke pasar, aspek manajemen dan masih banyak factor-faktor yang kurang kondusif.

Untuk itulah muncul ide Mikro Banking sebagai mediasi agar bank bisa akses ke masyarakat wilayah pesisir begitu pula eksistensi masyarakat pesisir bisa wellcome dengan konsep Mikro Banking. Itulah hakekat kemitraan yang ideal dan realistik. Substansial konsep Mikro Banking disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan dan karekateristik masyarakat wilayah pesisir dan bebas dari Charity dan konsumtif. Kesemuanya bertumpu pada produktif, kreatif dan inovatif.

Baca Juga :  Kemana Setelah SMA/SMK?

Struktural. Menurut DKP 2000 penyebab kemiskinan masyarakat pesisir secara substansial disebabkan oleh pertama, kemiskinan struktural, dimana kemiskinan terjadi karena rendahnya aksestibility terhadap permodalan dan manajemen, jaringan pasar, rendahnya akurasi dari data informasi, lambannya acceptability IPTEK. Selain itu, struktur tata niaga juga kurang kondusif dan prasarana dan sarana pembangunan yang rendah. Kedua, kemiskinan kultural yang terwakili oleh rendahnya kualitas SDM dan rendahnya etos kerja, sedangkan yang ketiga adalah kemiskinan alamiah, rendahnya potensi sumberdaya alam dan Lingkungan yang rusak. Jadi makin nyata mengapa masyarakat kawasan pesisir harus dibangun dengan berbasis pada kekuatan ekonomi lokal, di samping masyarakatnya yang mayoritas dilanda miskin karena memang miskin, sehingga ada suatu hipotesis yang mengatakan sebetulnya kemiskinan yang terjadi masyarakat pesisir karena rendahnya tingkat upah dan bergerak secara proposional sehingga melahirkan lingkaran setan.

Pemberdayaan Kawasan Pesisir dan Kelautan
Ketertinggalan pembangunan kawasan pesisir dan lautan sebagai sumber daya ekonomi baru, merupakan indikator bahwa sektor kelautan selama 35 tahun hanya dipandang sebelah mata. Sektor kelautan masuk dalam katagori sumberdaya prima yang sama sekali tidak masuk skala prioritas dalam pembambungan yang selalu berorirntasi kepada pertumbuhan ekonomi. Begitu hutan dan tambang minyak serta sektor pertanian andalan.

Semua sudah mengarah menjadi beban pembangunan karena sulit diperbarui sebagai akibat pengelolaan yang kurang bijaksana dan hanya menekankan kepada program exploitasi. Akibatnya sumber daya lautan merupakan pilihan berikutnya yang diharapkan sebagai New Resourches karena potensi sumber daya alamnya melimpah karena memang secara profesional manajemen belum dilakukan seoptimal mungkin. Oleh karena itu sektor kelautan, apabila dipandang sebagai sumberdaya ekonomi baru, maka landasan prinsipil yang diletakkan adalah tiga hal yang harus menjadikan suatu The True Nort yaitu:
Pertama , Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitive harus bermuara kepada Pengurangan terhadan Insidens Kemiskinan.
Kedua, Focusing aktivitas terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan sebagai sumberdaya ekonomi baru, harus berangkat dari pemikiran untuk meningkatkan pembangunan kegiatan Ekonomi yang berbasis sumberdaya alam kelautan dan Perikanan dan
Ketiga, Sedini mungkin menciptakan rambu – rambu dalam pembangunan sumberdaya alam agar tidak mengulangi kesalahan dan kegagalan yang sama dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga etos kerja dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) menjadi nyata bukan impian semata.
Strategi, Kebijakan yang Efektif
Belajar dari kegagalan masa lalu dan komitmen untuk bangkit dari kesuksessan yang tertunda, maka langkah bijaksana adalah merumuskan kembali langkah – langkah strategis yang diharapkan efektif untuk membangun suatu gagasan yang ideal tetapi bisa diimplementasikan secara tekhnis, adalah merupakan impian bagi setiap orang yang memiliki Visi kedepan tentang bagaimana dapat menekan insiden kemiskinan.
Srategi kebijakan guna meningkatkan pendapatan riil masyarakat kawasan pesisir secara substansial dapat dikualifikasikan pada berbagai element antara lain : Improvement terhadap management sumberdaya manusia di kawasan/wilayah masyarakat pesisir setelah melalui proses pendekatan komoditas unggulan Improvement terhadap management usaha nelayan dan usaha ikutannya ( multiplier effek ) Improvement terhadap potensi sumberdaya ekonomi berbasis lokal dengan pendekatan analisisi Location Quition (LQ) Improvement terhadap lingkungan (environment ) dengan pendekatan bukan hanya dieksploiter tetapi harus ada komitmen untuk pelestariannya ( Suitainable ). Improvent terhadap jaringan sumberdaya financial.

Baca Juga :  Siapa Berani Lawan Putra Daerah?

Dari kelima elemen tersebut, elemen terhadap jaringan sumberdaya Finansial walaupun statusnya hanya sebagai pendukung ( supporting) nampaknya menduduki posisi yang sangat strategis, oleh karena itu ada beberapa skim yang dapat ditawarkan dengan sebutan : Sistem Usaha Aqua – Bisnis dan daya dukung perbankan. yang ditawarkan dengan pendekatan integral terhadap implementasi improvement terhadap element – element dimaksud, maka cita – cita dan harapan membangun ekonomi masyarakat pesisir yang berbasis ekonomi lokal, cepat atau lambat secara substansial akan mengangkat derajad dan kualitas hidup masyarakat wilayah pesisir tersebut yang diapresiasikan dalam suatu indikator Pedapatan Riilnya meningkat Sebagai kata kunci sukses yang mengacu kepada tujuan mulia untuk membuat si kecil menjadi ketawa, maka pendekatan dukungan political will berupa interdepartemental serta melibatkan lembaga perguruan tinggi , lembaga pertahanan (AL & Polisi )yang concern dengan pembangunan kawasan masyarakat pesisir dan lembaga NGO dengan saling bahu membahu merupakan kebutuhan urgen yang harus dikoordinasikan oleh DKP sebagai kelembagaan yang paling bertanggung jawab. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here