Membangun Perekonomian Kepri Berbasis Data

0
512
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Pemerhati Pembangunan Sosial Ekonomi Kepri

Kamis, 12 April 2018, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam akan menyelenggarakan Dialog Ekonomi Batam yang diintegrasikan dengan kegiatan Rapat Pimpinan Kadin Batam. Dialog yang mengundang beberapa pembicara/tokoh-tokoh kondang, seperti Darmin Nasution (Menko Bidang Perekonomian), Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/Bappenas), Muhammad Rudi (Walikota Batam), Lukita Dinarsyah Tuwo (Kepala BP Batam), dll., mengambil tema, “Pembangunan Ekonomi Batam yang Berkelanjutan”. Hal ini dilakukan, pasti berkaitan erat dengan performa perekonomian Kepri yang sejak tahun 2012 terus menunjukkan tren perlambatan dengan titik nadirnya pada 2017 dengan lajupertumbuhan hanya 2,01 persen, padahal tingkat inflasi berada pada level 4,02 persen.

Itu artinya, perekoniman Kepri yangbertumpu pada Batam (69 persen investasi terpusat di Batam) telah “sakit berat” karena pertumbuhannya 50 persen di bawah angka inflasi, alias besar pasak dari tiang. Berangkat dari fakta empris inilah, Kadin Batam bergegas menyelenggarakan Rapim dan sekaligus melakukan Dialog Ekonomi Batam yang dikemas secara khusus. Tentunya, dari kegiatan tersebut diharapkan akan dapat melahirkan rumusan-rumusan strategis dan kebijakan-kebiajakan yang tepat guna untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Batam yang notabene merupakan lokomotif ekonomi nasional.

Disadari betul bahwa dialog ekonomi yang diselenggarakan dialamatkan secara khusus ke Kota Batam mengingat bahwa 71 persen geliat ekonomi Kepri ditentukan oleh Batam dan 91 persen oleh kekutan Industri Manufaktur sebagaimana diungkapkan penulis pada tulisannya yang berjudul “Saatnya Mendiversifikasi Kekuatan Ekonomi Kepri Ke Non-Manufaktur” di harian Tanjungpinang Pos.

Ketika berbicara percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya ada identifikasi dan pemetaan yang jelas tentang potensi ekonomi wilayah itu sendiri. Tujuannya, agar dalam merumuskan kebijakan dan mengarahkan para calon investor lebih tepat dan terhindar dari tindakan “mana yang gatal, mana yang digaruk”. Artinya, kegiatan investasi “X” cocoknya di wlayah A, tetapi karena sesuatu dan lain hal dibawa ke wilayah B. Akibatnya, kegiatan investasi tidak memberi hasil sebagaimana yang ditargetkan. Agar hal seperti ini tidak terjadi, diperlukan data statsitik yang dapat memainkan peran sebagai “Kompas dan Pelita”.

Potensi Ekonomi Kepri
Pada 2016 yang lalu, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi yang merupakan amanat Undang-Undang No. 16/1997 tentang Statistik. Pada kegiatan tersebut, seluruh kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di data secara lengkap terutama unit usaha berskala sedang dan besar. Dengan demikian, potret yang lengkap tentang peta potensi ekonomi Kepri dapat terlihat hingga level perdesaan yang tentunya dapat dijadikan sebagai kompas untuk mengarahkan investasi yang tepat di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 atau disingkat dengan SE2016 tercatat ada sebanyak 156 ribu usaha dimana di antaranya terdapat hampir 42 persen kegiatan sektor/kategori perdagangan besar dan eceran, 22,6 persen sektor penyediaan akomodasi (perhotelan) dan penyediaan makan/minum, hampir 12 persen kegiatan sektor industri manufaktur, dan 5 persen sektor jasa lainnya. Kemudian, bila dipetakan berdasarkan lokasi, tercatat bahwa 52 persen berada di Batam, hampir 13 persen di Tanjungpinang, dan 12 persen di Karimun. Sementara itu, 3 wilayah terluar, yaitu Lingga, Natuna, dan Anambas hanya berada di bawah angka 6 persen dan bahkan di Anambas hanya 3,5 persen.

Dari fakta empiris di atas sangat terlihat ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di wilayah Kepri ini. Investasi terlalu difokuskan ke Batam, sementara daerah lainnya yang notabene juga memiliki potensi luar biasa, agak tertinggalkan. Dampak lebih lanjut adalah ketimpangan pembangunan kualitas manusia yang direfeleksikan oleh dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sebagaimana diungkapkan penulis pada minggu lalu di harian Tanjungpinang Pos dengan judul “Pembangunan Kepri, Sudahkah Berkeadilan?”.

Bercermin padadatahasil SE2016 lalu, hendaknyalah para pemangku kebijakan dan kepentingan membangun peta kekuatan ekonomi Kepri secara rinci dan holistik.Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat membangun sistem dan peta potensi “one village, one commodity”. Lalu berdasarkan peta tersebut para investor diarahkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan potensinya masing-masing dan tidak lagi bertumpu pada satu atau dua wilayah saja. Fenomena inilah yang menurut hemat penulis perlu diangkat dan didiskusikan secara rinci dan komprehensif pada dialog ekonomi Batam nanti.

Peta Disagregasi Investasi
Dalam upaya untuk membangun kekuatan ekonomi Kepri yang tangguh dan berkelanjutan, saatnya Pemprov dan Pemkab/Pemko membangun peta potensi investasi yang dalam terminologi PDRB disebut pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Selama ini, angka PMTB yang berperan sebagai mesin penggerak ekonomi Kepri dari sisi penggunaan, telah dirilis oleh BPS secara baik dan triwulanan. Tetapi, masih bersifat agregat sehingga tidak bisa dijadikan peta jalan untuk mengevaluasi dan mengerahkan kemana seseorang atau pelaku bisnis untuk berinvestasi.

Untuk tujuan dimaksud, maka indikator PMTB perlu didisagregasi atau diurai lebih rincibaik dari sisi pengguna maupun produksi. Dari sisi pengguna, PMTB (investasi) harus bisa diurai ke dalam komponen pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, dan masyarakat agar besaran atau kinerja masing-masing komponen dapat diukur/dievaluasi.

Selanjutnya, dari sisi produksi, investasi/PMTB harus dapat diurai menurut sektor/kategori kegiatan ekonomi, seperti sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan), industri pengolahan, perdagangan (besar dan eceran), jasa perusahaan, dll. Dengan demikian pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat melihat sektor-sektor mana yang mengalami kelesuan dan/atau kejenuhan guna untuk menstimulasi kembali investasi yang ada, atau mendorong investasi baru.

Dengan bermodalkan data disagregasi PMTB/investasi tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi secara jelas sektor-sektor unggulan dan bukan unggulan, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan tehambat tapi berkembang atau masih berpotensi untuk dikembangkan, dan sektor-sektor yang memiliki kekompetitifan pada level regional, global, atau keduanya.

Karena begitu krusialnya data disagregasi PMTB/Investasi tersebut, pada tahun 2018 ini Pemerintah melalui Bappenas telah meminta BPS untuk melakukan survei disagregasi PMTB/Investasi agar data investasi rinci sebagaimana diuraikan di atas dapat tersaji secara periodik dan berkelanjutan. Responden atau sumber data dalam kegiatan pendataan tersebut adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Swasta (pelaku usaha), BUMD/BUMN, dan masyarakat/rumah tangga.

Untuk itu, bagi unit-unit yang terkena sampel dalam kegiatan pendataan, agar memberikan partisipasinya dengan baik guna untuk mewujudkan peta potensi investasi/PMTB Kepri yang tangguh dan lengkap serta berbasis kewilayahan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membangun fondasi ekonomi Kepri yang kokoh dan berkelanjutan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here