Memberantas Korupsi hingga ke Penjara

0
771
Sigit Sepriandi

Oleh: Sigit Sepriandi
Peneliti Gurindam Research Centre (GRC) Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY

Upaya memberantas korupsi yang dilakukan KPK beberapa minggu belakangan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat. Pasalnya, pemberantasan korupsi dilakukan hingga sampai ke ujung muara, yaitu penjara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh KPK dalam proses pemberantasan korupsi mulai dari tahap penangkapan hingga persidangan semuanya berakhir pada putusan penjara. Penjara merupakan hasil akhir yang diberikan dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap perilaku-perilaku korupsi. Lantas, kini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, jika muara dari pemberantasan korupsi adalah penjara, mengapa KPK melakukan penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) di penjara? Bukankah penjara merupakan tempat hukuman bagi para napi koruptor? Mengapa masih ada tindak pidana korupsi di dalam penjara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya mengemuka di beberapa kalangan masyarakat. Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein atas dugaan menerima suap dari para narapidana menandakan ada yang salah dengan sistem penjara khusus koruptor tersebut. Sebagaimana yang diketahui, Lapas Sukamiskin menjadi penjara khusus bagi para koruptor. Namun nyatanya mengumpulkan semua penjahat koruptor dalam satu lapas menjadi persoalan yang baru. Napi koruptor tidak mendapatkan efek jera, tetapi malah berkomplotan untuk menyiasati petugas lapas dengan iming-iming dan hal yang lainnya.

Hal ini tentu menjadi sia sia bagi KPK yang berhasil menangkap para koruptor, namun pada akhirnya para koruptor masih dapat melakukan tindak pidana korupsi di lapas pemasyarakatan. Jika kemudian ternyata kondisi di Lapas seperti yang terungkap dalam OTT KPK, para napi koruptor dengan bebas bisa membeli berbagai fasilitas mewah di penjara, maka hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan hukuman penjara yang diberikan tersebut. Penjara menjadi harapan agar para napi koruptor mendapatkan hukuman supaya perilaku yang serupa tidak terulang kembali. Namun kenyataannya, penjara menjadi tempat para koruptor leluasa melakukan tindakan korupsi kembali.

Baca Juga :  Depresi dan Dehumanisasi di Balik Potret Idola Kekinian Ala Korea

Penjara koruptor diberlakukan sejak tahun 2012. Namun terungkapnya kasus jual beli fasilitas, dan suap menyuap yang terjadi di Lapas Sukamiskin (penjara khusus koruptor) menimbulkan sebuah pertanyaan. Perlukah dipertahankan sistem penjara khusus koruptor?

Sudah seharusnya KemenkumHAM menghapuskan sistem penjara khusus koruptor. Mengutip pendapat Lalola Easter (Anggota ICW), napi korupsi justru perlu ditempatkan berbaur dengan pelaku kejahatan lainnya. Sependapat dengan hal tersebut, menurut saya perlu penghapusan sistem penjara khusus koruptor. Kekhawatiran yang muncul dengan adanya penjara khusus koruptor adalah dapat membuka peluang bagi para napi koruptor untuk bekonsolidasi sekaligus berbagi jejaring untuk melakukan tindakan yang serupa. Sudah terbukti dengan terkuaknya kasus suap menyuap terhadap Kalapas Sukamiskin.

Pelajaran dari jual beli fasilitas dan suap menyuap yang terjadi di Lapas Sukamiskin sudah sangat jelas, bahwa KemenkumHAM harus menghentikan sistem penjara khusus koruptor yang telah berlaku sejak 2012. Para napi koruptor justru harus dibui di berbagai penjara berbaur bersama para pelaku kejahatan lainnya. Selain itu para pelaku koruptor juga perlu mendapatkan pengawasan yang maksimum, mulai dari kegiatan di lapas hingga penjengukan oleh keluarga semua perlu mendapatkan pengawasan yang ketat. Hal ini untuk mencegah para napi koruptor dapat melakukan kejahatan yang serupa kembali dan tentunya agar mereka mendapatkan efek jera dari hukuman penjara tersebut.

Baca Juga :  Membongkar Benang Kusut Politik Gincu

Berbicara pembenahan manajemen lapas seharusnya bukan menjadi hal yang baru bagi Kementerian Hukum dan HAM. Fenomena praktik curang yang terjadi di lapas sebenarnya sudah lama tercium dan menjadi rahasia publik. Mulai dari bebas plesiran keluar lapas, hingga fasilitas mewah yang ada di penjara sudah lama menyeruak di tengah publik. Mungkin kita tidak lupa dengan kasus Gayus Tambunan yang bebas berkeliaran selama menjadi tahanan penjara. Namun kecurigaan publik tersebut sekarang telah menjadi terang benderang ketika KPK berhasil mengungkap praktik suap menyuap di Lapas Sukamiskin dengan barang bukti duit ratusan juta rupiah yang ditemukan di lapas.

Terbongkarnya kasus di Lapas Sukamiskin tentunya menjadi tamparan keras bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk merombak manajemen lapas di seluruh Indonesia. Tindakan tegas Menteri Yasonna Laoly yang langsung mencopot Kakanwil KemenkumHAM Jawa Barat, Kadivpas Jawa Barat serta Kalapas Sukamiskin hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang tampak di permukaan saja, belum mampu menyelesaikan masalah menyeluruh manajemen penjara.

Baca Juga :  PPTMA Lingga, Mengangkat Roh Tradisi

Merombak total manajemen penjara di seluruh Indonesia mungkin harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bila ingin memperbaiki tata kelola lapas menjadi lebih baik. Menteri Hukum dan HAM tentunya harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan manajemen penjara. Mulai dari pengawasan yang ketat, hingga mengatasi over capacity perlu dipertimbangkan secara menyeluruh agar proses pembenahan tidak hanya sekedar menjadi wacana.

Munculnya isu untuk menjadikan lapas sebagai badan otonom yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi KemenkumHAM. Sebagai badan otonom, tentu harapannya pengelolaan lapas bisa menjadi lebih professional dan pengawasan menjadi lebih ketat. Namun semua perlu pertimbangan yang matang. KemenkumHAM juga perlu memberikan sanksi tegas bagi pegawai lapas yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Yang terpenting adalah tindakan nyata dari KemenkumHAM untuk melakukan pembenahan manajemen lapas di seluruh Indonesia, bila tidak ada pembenahan maka jangan harap narapidana mendapatkan efek jera ketika berada di dalam penjara. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here