Membongkar Benang Kusut Politik Gincu

0
637
Gustika Banjarnahor

Oleh: Gustika Banjarnahor
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (UMRAH)

Selama ini masyarakat berharap banyak pada partai politik (parpol). Tidak semata sebagai wadah untuk meraih kekuasaan, tetapi juga untuk bisa memerankan fungsi strategisnya, yakni mendorong tegak-kukuhnya demokrasi ideal di negeri ini. Tetapi, rasanya seperti menunggu godok. Seperti menunggu tenggelamnya perahu gabus dan terapungnya batu hitam. Yang terjadi, peran itu justru semakin memudar. Hari ini parpol lebih senang memoles diri. Rajin mendorong popularitas untuk meraup elektabilitas, tapi miskin substansi dan kaderisasi. Tak mengherankan jika kemudian muncul istilah “partai gincu” di mana politik acap kali bergulir tanpa argumentasi, tanpa gagasan.

Pusaran kepentingan politik dan ekonomi hari ini telah menyeret sekelompok politisi dan parpol dalam arus pertarungan yang tidak fair. Integritas menjadi barang langka dan tergeser praktik politik gincu yang penuh kepalsuan. Praksis/traktik yang kaya raya ,tapi miskin substansi. Berubah-ubah seturut tren, tetapi tanpa dasar pijakan yang jelas. Seperti yang kita lihat saat ini, ketika trennya agama, maka agama itu yang dijual. Jika trennya suku tertentu, berarti suku itu yang dijual. Sungguh praktis politik yang menjauhkan kita dari nilai-nilai pengamalan pancasila. Dalam kategori komunikasi, gejala-gejala itu menunjukkan telah terjadi fenomena komodifikasi. Komodifikasi beresiko semakin liar membakar masyarakat hingga terjadilah seperti apa yang pernah dikatakan Jurgen Hubermas, bagaimana teknologi itu bisa mengasingkan kita dari realitas.

Baca Juga :  Berkendaraan Nyaman Melalui Tertib Berlalulintas

Fenomena komodifikasi semakin mengkwatirkan ketika ternyata masyarakat kita suka yang instan-instan dan tidak kritis. Akhirnya, isu yang sebenarnya hanya gincu tadi lalu dikapitalisasi, seolah-olah terjadi sesuatu yang mengancam. Melalui komodifikasi, SARA menjadi alata politik. SARA seolah-olah punya nilai ekonomi untuk menjatuhkan lawan politik. Jika dulunya penguasa adalah mereka yang memiliki gelar bangsawan, kemudian beralih menjadi orang yang memiliki gelar pendidikan, saat ini penguasa telah beralih pada mereka yang memiliki uang. Karena itu, di balik fenomena modifikasi, cukongnya adalah mereka yang terganggu posisi ekonomi dan politiknya. Tangan-tangan kapitalisme yang tergusur karena tidak mendapatkan mamfaat atau proyek.

Tentu politik gincu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.gincu itu harus dikikis. Kita harus kembali pada politik tanpa gincu, yakni dengan mendasarkannya kembali pada pancasila. Politik tanpa gincu disini adalah, politik yang berdasarkan pancasila. Sederhananya, pancasila itu adalah gotong-royong. Gotong-royong dalam hal memberi kesejahteraan, melahirkan solusi atas kemiskinan, solusi pada ketidakadilan, begitu juga pada struktur yang menindas. Pancasila adalah tindakan, itulah habitus. Kalau pancasila sudah menjadi habitus, ia hadir dalam batin dan pengalaman.

Baca Juga :  Disabilitas Bukan Penghalang Penerus Bangsa

Bercermin pada kondisi demokrasi 1955,sangat jelas bagaimana politik tidak menjadi komoditas ekonomi dan bisnis. Politik justru menjadi keutamaan, seperti yang dikatakan plato, juga Socrates, bahwa keutamaan dalam politik adalah integritas di atas segala-galanya. Karena itu, ketika politisinya gagal, mereka mundur. Politis juga pantang menggunakan fasilitas Negara di luar pekerjaannya. Politis tidak mau menggunakan agama sebagai isu karena mereka kaya akan gagasan lain. Bagi politis, agama harus menjadi inspirasi dan bukan hanya aspirasi sehingga politik pun tertuju pada kesejahteraan rakyat, dan bukan untuk memperkaya perorangan atau kelompok. Politis mampu melakukan itu semua karena masifnya pendidikan humanistis. Ketika mereka berpolitik, sekaligus mereka menjadi seorang filsuf, tidak seperti sekarang yang dominan diisi pedagang dan prajurit.

Pancasila harus dipahami sebagai ideologi dan hadir sebagai abitus langgam politik, yang artinya dibatinkan dalam perilaku dan perbuatan.

Baca Juga :  #GantiPresiden atau Tidak

Sesuatu yang konkrit yang sekaligus bisa dicontohdan dapat diteladani. Kita juga harus bersama-sama mendorong pancasila menjadi kebijakan. Partai politik dan pemerintah harus berani merumuskan ini sehingga nanti semua menjadi jelas misalnya program ekonomi yang berdasarkan “pancasila atau ekonomi itu seperti apa”, ”politikus yang seperti pancasila seperti apa?”. dan seterusnya.kita tentu tidak boleh pesimistis.

Bersama-sama mari kita tempuh jalan untuk membangun keadaban politik kita. Jalan yang sama untuk menghapus politik gincu dari wajah demokrasi kita, adalah kerinduan bersama untuk memiliki parpol-parpol yang benar dan jelas ideologinya, begitu juga dengan visi dan misinya, serta yang mampu melakukan rekrutmen yang bagus dan kederisasi yang jelas. Keadaban politik seperti itu hanya bisa dibenahi dengan membangun sistem dan ini harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mencapai itu, proses penyadaran publik lewat pendidikan politik sangatlah penting, demikian juga untuk pemahaman tentang bagaimana politik itu harus menjalankan etika Pancasila. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here