Menambang Bauksit Ilegal, Awi Dituntut 5 Tahun Penjara

0
379
Weidra alias Awi keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (16/7) sore. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Direktur PT Alam Indah Purnama Panjang (AIPP) Weidra alias Awi dituntut selama lima tahun penjara di sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (16/7) sore.

Awi terbukti bersalah melakukan usaha penambangan bauksit tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam persidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dani K Daulay mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Awi bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.

Dani menuturkan, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

”Menuntut hukuman pidana penjara selama dan denda sebesar Rp4 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama enam bulan penjara,” katanya.

Lanjutnya, perbuatan terdakwa dalam rangka melakukan usaha pertambangan bauksit di RT 03 RW 02 Tanjungmocco Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, tanpa disertai adanya IUP, IPR, dan IUPK dari pihak yang berwenang.

Saat melakukan usahanya, terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memindahkan bahan galian bauksit milik terdakwa. ”Terdakwa bersalah karena melakukan aktivitas pengangkutan bauksit tanpa memiliki izin resmi,” sebutnya.

Mendengar tuntutan itu, Awi didampingi Raja Asman selaku penasehat hukumnya langsung mengajukan pembelaan. Awi menuturkan, pembelaan akan disiapkan secara tertulis. ”Mengajukan pembelaan masing-masing (terdakwa dan penasehat hukum secara tertulis,” sebutnya.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Iriaty Khairul Ummah, didampingi Hakim Anggota Jhonson Freddy Esron Sirait dan Hendah Karmila Dewi menyampaikan untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 30 Juli mendatang. ”Untuk menyusun pembelaan terdakwa, kami berikan waktu selama dua pekan ke depan. Sidang dicukupkan dan ditunda sampai tanggal 30 Juli,” tuturnya.

Diketahui, aktivitas terdakwa dilaksanakan pada 30 Oktober 2017 lalu. Sementara Penyidik Polres Tanjungpinang memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi aktifitas pengangkutan bauksit tanpa izin dari dinas terkait. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here