Mendagri Janji Perbaiki Data Penduduk

0
730
RAPAT KERJA: Ketua Komisi II didampingi KPU, Bawaslu, Disdukcapil saat rapat dengan Ditjen Kementerian Dalam Negeri bahas data penduduk Tanjungpinang yang berkurang. f-istimewa

Ramai-ramai Temui Ditjen Dukcapil

Berkurangnya jumlah penduduk Tanjungpinang sekitar 54.728 jiwa jadi persoalan serius jelang Pilkada 2018. Karena itu, Disdukcapil, KPU, Panwaslu dan Komisi I DPRD ramai-ramai mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (24/11) di Jakarta untuk membahasnya.

TANJUNGPINANG – Jumlah penduduk tercatat di Disdukcapil Tanjungpinang sekitar 262.661 jiwa. Sementara, setelah dilakukan pemutihan di Ditjendukcapil tercatat hanya 207.933 jiwa data penduduk Tanjungpinang saat ini.

Rombongan dari Tanjungpinang datang ke Kemendagri yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H Irianto, Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria didampingi tiga Komisionernya, Ketua Komisi I Maskur Tilawahyu dan Ketua Panwaslu Tanjungpinang, Mariyamah. Mereka terima langsung Kurniawan P.A Bidang Biodata NIK dan KK didampingi Parjia, Kasubdit Fasilitasi Pendataan penduduk di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga :  Cegah Korupsi, PN Bangun Zona Integritas

Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengatakan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membenarkan mereka telah kesampingkan data penduduk yang dianggap anomali sebanyak 1.967 jiwa. Ia juga telah mengeluarkan data penduduk dengan enam elemen ganda sebanyak 38.276 jiwa. ”Kita minta mereka agar memverifikasi data-data tersebut dan memasukkan kembali menjadi data penduduk Tanjungpinang yang akan mereka update pada Desember ini,” kata Maskur Tilawahyu, kemarin.

Ia membeberkan, kenapa data penduduk Tanjungpinagn dihapus atau dinilai ganda karena beberapa jumlah penduduk yang dianggap ganda oleh Pemerintah Pusat. Misalnya nama warga Ridwan lahir di Kampung Bugis, nama Ali Muhammad lahir di Pulau Penyengat. Tempat lahir seperti itu rata-rata di singkirkan dari data kependudukan Tanjungpinang. Ia beranggapan data tersebut ganda karena tidak mencantunmkan nama Kota Tanjungpinang di data tempat lahir mereka.

Baca Juga :  Jalan Lingkar Dilelang

”Pak Menteri Dalam Negeri melalui Ditjendukcapil berjanji akan melakukan verifikasi ulang,” tegasnya.

Maskur berharap pemerintah terus intens melakukan komunikasi dengan Ditjendukcapil, jangan sampai sudah ada lampu hijau, data kependudukan yang disingkirkan Ditjendukcapil tidak ditindaklanjuti oleh Pemko Tanjungpinang. ”Sudah jelas permasalahanya, kita harapkan Pemko Tanjungpinang harus gesit untuk terus berkomunikasi dengan Ditjendukcapil, jangan sampai data-data masyarakat tidak masuk dalam data kependudukan Tanjungpinang,” bebernya.

”Kalau perlu Pemko membuat tim kecil untuk membantu Disdukcapil menyelesaikan masalah ini,” bebernya.(ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here