Mendagri Kumpulkan Camat dari Sulawesi, Papua dan Maluku

0
86
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

JAKARTA – Seluruh camat dari seluruh provisi di Pulau SUlawesi, Papua dan Maluku bakal kumpul di Manado pada pada 30 Agustus 2018 mendatang. Agenda pertemuan camat ini untuk penguatan penyelenggaran pemerintah daerah di wilayah kecamatan, sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo juga akan memberikan pembekalan kepada camat-camat Regional I yang meliputi Camat seluruh pulau Sulawesi, pulau Maluku dan Papua di Kota Manado saat pertemuan itu.

“Saya akan hadir di Manado untuk memberikan pembekalan dalam Rakornas Camat Regional I,” kata Mendagri dalam keterangan persnya, Sabtu (25/8). Rakor camat ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan tema ‘penguatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai PP No.17 tahun 2018 tentang Kecamatan’.

PP Nomor 17 adalah turunan dari pasal 228 dan pasal 230 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam PP tersebut dijelaskan, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pasal 225 ayat (1) bahwa Camat juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum antara lain pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kerukunan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan serta pembangunan untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembekalan ini nantinya akan dijelaskan tugas camat sesuai dengan PP NO 17 tahun 2018. Dimana Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya yakni, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

“Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati dan walikota,” sebut Mendagri.

Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari pemerintah pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Manado, Mendagri juga akan menghadiri Pembukaan Manado Fiesta 2018 di kawasan Mega Mas pada Jumat, 31 Agustus 2018. (jek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here