Mendes Tantang Desa Kepri Berinovasi

0
186
WAGUB Kepri H Isdianto didampingi Sardison saat mengunjungi desa di Natuna. F-istimewa

TANJUNGPINANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo menantang pemerintahan desa-desa di Kepri untuk berinovasi dan bisa menjadi desa mandiri.

Tahun 2019 ini, Kementerian Desa memiliki program pendanaan bagi 100 desa di Indonesia yang dinilai terbaik dalam berinovasi dan akan diberikan suntikan dana Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri Sardison mengatakan, 100 desa yang terpilih nanti akan dijadikan pilot project sebagai desa inovasi dan desa mandiri.

Bursa Inovasi Desa menjadi penentu siapa yang akan terpilih mewakili Kepri nanti. Persaingan sangat ketat karena 74.957 desa di Indonesia sama-sama ingin mendapatkan program pilot project ini.

Sardison berharap, 2-3 desa di Kepri bisa masuk nominasi 100 desa pilihan ini. Sehingga anggaran ke desa makin banyak, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat.

Dijelaskannya, program 100 desa pilihan ini merupakan dorongan dari kementerian untuk pemerintahan desa agar lebih termotivasi melakukan inovasi-inovasi percepatan pengembangan desa.

Menteri juga berharap, pendamping desa maupun masyarakat desa kelak bisa menjadi pengusaha besar seiring dengan perkembangan desa saat ini.

Kini, penyerapan tenaga kerja di desa semakin tinggi. Banyak usaha-usaha yang berjalan dan mempekerjakan warga desanya. Sehingga warga di kota mulai kesulitan mencari asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga).

Menteri juga meminta Pemprov Kepri untuk membawa beberapa kepala desa berkunjung ke desa yang sudah mandiri di Pulau Jawa. Sehingga mereka bisa belajar cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik.

Sardison mengatakan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah memerintahkannya agar segera menyiapkan pihak desa dalam rangka studi banding itu secepatnya.

”Kita sudah siapkan. Namun anggarannya tidak ada. Yang seperti ini tidak ada anggarannya di kementerian. Jadi anggaran dari APBDes. Tapi kepala desa takut menganggarkan untuk yang seperti ini. Takut jadi temuan,” ujar Sardison kepada Tanjungpinang Pos.

Beda dengan dulu, anggaran untuk seperti ini selalu tersedia. Sekarang, anggaran pemerintah itu harus dibuat terencana termasuk untuk studi banding seperti itu.

Karena anggaran studi banding tidak ada, maka harus dicari solusinya. ”Kalau mau jalan, maka provinsi dan kabupaten harus sharing dana. Jadi kita bisa bawa beberapa kepala desa studi banding,” ungkapnya.

Sekarang, sistem penganggaran memang lebih terperinci. Namun ada hal-hal yang akhirnya menyulitkan seperti contoh di atas.

Menteri desa saat berkunjung ke Tanjungpinang yang meminta beberapa desa di Kepri agar dibawa studi banding ke dua desa terbaik di Jawa yang sudah mandiri dan maju. ”Tapi tak ada kepala desa yang berani menggunakan APBDes untuk membiayai ini. Dan memang tidak dialokasikan di APBDes untuk hal-hal seperti ini,” ungkapnya lagi.

Dari keterangan menteri di Tanjungpinang baru-baru ini, ada empat desa yang sudah maju dari segi keuangan. Bahkan ada pihak desa yang menguliahkan satu mahasiswa setiap Kepala Keluarga (KK) yang biayanya dari hasil keuntungan BUMDes.

Ada juga Unit Koperasi Simpan Pinjam desa yang asetnya mencapai Rp173 miliar. Tak ada lagi jalan rusak di desa itu karena anggaran mereka sangat besar dan bisa membangun setiap saat dari keuntungan BUMDes itu.

Untuk Kepri sendiri, menteri melihat sektor pariwisata bisa dikelola dengan baik. Pariwisata bisa menjadi usaha andalan BUMDes. Apalagi pasarnya dekat yakni Malaysia dan Singapura. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here