Mengangkat (Polemik) Wakil Gubernur Kepri

0
945
Haris Daulay, SPi

Oleh: Haris Daulay, SPi
Warga Batu Ampar, Batam

Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” begitulah sumpah jabatan yang diucapkan Nurdin Basirun di Istana Negara ketika dilantik Joko Widodo menjadi gubernur definitif menggantikan ayahanda Almarhum HM Sani. Namun setahun berlalu, Nurdin selaku nahkoda negeri segantang lada yang mashyur sebagai negeri para zuriat dan negeri para penyair ini, juga tak kunjung memiliki wakil gubernur sebagai pendamping untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Berat Memang. Namun, jika petikan sumpah jabatan diawal tulisan ini dimaknai lebih luas dan tulus, maka tanggungjawab menghadirkan wakil gubernur di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu tanggung jawab Nurdin selaku Gubernur.

Begitulah seharusnya menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan memandang masyarakat perlu dan berhak untuk mendapatkan pelayanan, perhatian dalam gegap gempita pembangunan yang maksimaldan berkeadilan. Kasus kekosongan wakil kepala daerah tidak hanya terjadi di Kepri, tapi terjadi juga di Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Namun masing-masing gubernur berbeda cara penanganannya.

Provinsi Riau misalnya. Lembaga DPRD Riau segera membentuk panitia khusus pemilihan wakil gubernur daerah setempat dengan sisa masa jabatan periode 2014-2019 sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 122.14/4776/OTDA Tanggal 23 Juni 2016. Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta menegaskan bahwa partai politik atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon Wagub pada DPRD melalui gubernur untuk dipilih pada rapat paripurna DPRD.

Lebih lanjut surat Direktur Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah ada beberapa tahapan, di antaranya membentuk Pansus melalui rapat paripurna. Kemudian melakukan tugas-tugasnya seperti membahas dan mengusung Tata Tertib pemilihan wakil gubernur untuk selanjutnya, memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan calon sebagaimana yang ditetapkandalam Tatib. Setelah tahapan tersebut baru kemudian Pansus menetapkan berita acara verifikasi dan persiapan pemilihan hingga menyelenggarakan acara pemilihan. Pemilihan Cawagub dari partai pengusung dipilih dalam sidang paripurna berdasarkan jumlah suara yang sesuai dengan Tatib. Begitulah juknis yang diperoleh DPRD Riau setelah bertandang ke Kemendagri.

Hasilnya, dari dua calon yang diajukan Andi Racman selaku Gubri, Wan Thamrin Hasyim terpilih mengalahkan Ruspan Aman dalam voting di ruang paripurna DPRD Riau dengan selisih 17 suara. Keduanya merupakan calon yang diusulkan oleh Partai Golkar selaku partai pengusung Annas Maamun dan Andi Racman. Begitu juga dengan Sumatera Utara, dua bulan lalu telah resmi memiliki wakil gubenur definitif. Adalah Brigjen (Purn) Nurhajizah Marpaung usungan Partai Hanura resmi terpilih setelah mengungguli rivalnya M. Luthfie Rambe yang diusung PKS dalam kontestasi di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Wakil gubernur perempuan pertama itu mengantongi 68 suara dari rivalnya yang hanya meraih 19 suara pada bulan Oktober tahun lalu. Lantas bagaimana dengan pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau? Setelah setahun diangkat sebagai gubernur definitif, proses pengangkatan wagub masih terganjal di gedung rakyat, Dompak.

Berkali-kali berkas administratif kedua calon diajukan Nurdin, namun tetap dikembalikan DPRD Kepri dengan dalih belum lengkap. Adapun salah satu syarat administrasi yang dipersoalkan adalah berkas pengunduran diri dari jabatan publik yang sekarang ini diemban kedua calon. Seolah berkah yang terbalut denganujian. Salah langkah bisa persona nongrata dikancah politik negeri yang dahulu dikenal sebagai tempat menyimpan bom dan senjata ini. Jumaga selaku Ketua ‘puak’ DPRD Kepri berkilah bahwa berkas Isdianto dan Agus Wibowo masih perlu dilengkapi. Jumaga lantang walau ditentang unsur pimpinan lain karena dituding one man show.

Ia beranggapan bahwa syarat administrasi lengkap dahulu baru kemudian diajukan ke unsur pimpinan untuk dibawa ke Badan Musyawarah DPRD untuk dibahas selanjutnya. Namun atas desakan berbagai pihak termasuk unsur masyarakat yang sudah gerah dengan kondisi ini, unsur Pimpinan DPRD kemudian memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke Kemendagri untuk konsultasi. Hasil dari konsultasi inilah yang akan dijadikan dasar hukum untuk pengambilan langkah selanjutnya. Disinilah akar mulai mengakar yang membuat proses pengangkatan wakil gubernur pengganti seolah terganjal dan ‘mandek’.

Jumaga seolah jumawa, Gubernur seolah setengah hati dan kedua calon seolah tak ambil pusing. Berdasarkan surat Otda Kemendagri tentang masukan teknis pengangkatan Wakil Gubernur studi kasus Riau seharusnya pembentukan Tatib, verifikasidan klarifikasi berkas calon seharusnya diambil alih oleh Pansus Pengangkatan Wakil Gubernur. Disinilah peran gubernur seharusnya proaktif membangun komunikasi positif guna sinkronisasi pemikiran dengan Jumaga selaku Ketua ‘puak’ DPRD Kepri. Harusnya tanggung jawab ini tanggungjawab bersama. Nurdin selaku pengusul dan Jumaga Cs sebagai fasilitatornya.

Partai pengusung bisa bertindak sebagai penggembira karena ini bahagian dari konstestasi rakyat walaupun prosesnya di gedung rakyat. Walaupun terkesan diam, namun warga memperhatikannya serta menjagokan salah satu dari keduanya. Keterlambatan proses ini mungkin juga disebabkan adanya manuver dan kegalauan politik antara Gubernur dengan Ketua DPRD dan partai pengusung dengan koalisi partai gabungan. Cara pandang yang berbeda karena bedabendera tentu beda pula kiblatnya. Namun para elit politik Kepulauan Riau harus belajar legawa untuk melihat kepentingan lebih luas untuk kepentingan masyarakat. Sehingga energi yang seharusnya bisa dugunakan untuk pembangunan tidak terkuras untuk ‘memelototi’ pengangkatan Wakil Gubernur yang seolah sudah menjadi drama dengan episode berbeda setiapharinya.

Di sisi lain Isdianto dan Agus Wibowo sebagai cawagub yang diusulkan oleh Demokrat sebagai partai pengusung terlihat manut dengan kisruh dan polemik yang terjadi seputar proses pengangkatan Wagub ini. Agus Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bintan hanya sedikit ‘ngedumel’ dengan pernyataan Jumaga yang mengatakan berkasnya belum lengkap. Ia lebih mempercayakan proses tersebut kepada Gubernur dan Unsur Demokrat yang mengajukannya. Begitu juga dengan Isdianto. Adik Almarhum HM. Sani yang menjabat sebagai Kadispenda Provinsi Kepulauan Riau terlihat kalem dan yakin karena sudah mengantongi restu dari DPP Demokrat plus partai pengusung. Tinggal menunggu tanggal mainnya saja.

Namun kisruh dan polemik yang berlarut-larut ini hendaknya ditanggapi serius oleh semua pihak karena bisa berujung kepada kekosongan posisi Wakil Gubernur. Bukan tidak mungkin. Kepri bisa seperti Provinsi Banten dimana, Rana Karno sebagai Gubernur definitif tidak memiliki wakil sesuaiarahan Mendagri. Keputusan tersebut diambil karena jabatan wakil hanya menyisakan 17 bulan pemerintahan, sehingga Banten bisa fokus untuk menyelesaikan periode kepemimpinannya. Itulah yang harus diantisipasi oleh seluruh pihak supaya terhindar dari jebakan yang dibuatnya sendiri. Untuk membangun Kepri, Gubernur dan Sekda yang sering disebut duo Karimun harus mendapat sentuhan pemikiran dari seorang Wakil Gubernur. Dahulu Ayahanda Almarhum HM. Sani selaku gubernur, fokus memimpin di Tanjungpinang, sedangkan HM Surya Respationo yang ‘enerjik’fokus membangun Batam. Begitulah pelayanan birokrasi dan riuh pembangunan kala itu.

Namun berbeda dengan kondisi sekarang ini, Jokowi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris dengan Kepri sebagai sasaran pembangunan harus menempatkan poros Jakarta–Kepri. Gubernur berkoordinasi dan mengawal pembangunan dengan istana dan wakilnya fokus menata Kepri, kemudian Pak Arif Fadillah yang membenahi SDM dan tata kelola birokasinya. Namun apapun itu, sebagai warga Kepri saya optimistis dan berkhuznudzon bahwa Gubernur dan Jumaga Cs mampu menyelesaikan polemik ini menjadi berkah untuk pembangunan di Kepulauan Riau. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here