Mengapa Negara Masih Berutang

0
148
M. Nurul Hidayattulloh

Oleh: M. Nurul Hidayattulloh
Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkau, Kepri

Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang ini sering kita membaca dan mendengar di hampir media termasuk media online berita ataupun bentuknya kritikan kepada pemerintah, mengapa utang pemerintah terus bertambah. Pertanyaannya Apakah pemerintah tidak mampu menghentikan segala bentuk utang.

Perlu dipahami bahwa sesungguhnya tidak ada pemerintah atau negara yang ingin mempunyai utang karena pasti semua negara ingin mampu membiayai seluruh belanjanya dengan kekuatan sendiri, seperti diri kita pribadi juga sesungguhnya tidak ada yang mau punya utang. Bahkan ada yang menyampaikan utang pemerintah sudah membahayakan, karena yang dilihat jumlah atau nilai utang yang sudah besar, sehingga kelihatan mengkawatirkan padahal yang seharusnya juga perlu dibandingkan dengan produktifitas dari utang tersebut atau kemampuan negara mengelola utang dan juga pendapatan suatu negara tersebut untuk membayar kembali utangnya.

Mari kita buat perumpamaan agar lebih mudah kita pahami misalkan ada dua orang berutang sebut namanya si fulan A dan si fulan B si fulan A mempunyai utang Rp12 juta dan harus lunas satu tahun sementara pendapatan perbulan Rp5 juta, untuk si fulan B mempunyai utang Rp24 juta dan harus lunas satu tahun, sementara pendapatan per bulan Rp15 juta. Dari dua orang tersebut bila kita tanyakan siapa yang utangnya lebih besar pasti si Fulan B, tapi bila pertanyaan kita ganti siapa yang lebih berat menanggung utang untuk melunasi tentu jawaban kita akan lain, karena besaran utang yang dimiliki si fulan tersebut harus dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatan yang diterimanya belum lagi perlu juga dilihat bagaimana si fulan menggunakan utangnya tersebut untuk produktivitas apa. Artinya bahwa utang suatu negara dapat dibandingkan dengan penghasilan negara tersebut yang tecermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2018 adalah Rp4.253 triliun atau 29,7 persen dari PDB. Nilai ini artinya bahwa masih di bawah dari nilai batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 tahun 2003, yang tersebut dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 yaitu sebesar 60 persen dari PDB. Jumlah utang tersebut ternyata juga tidak mengalami jatuh tempo dalam waktu sekaligus dalam satu tahun sehingga tidak memberatkan APBN dalam tahun tertentu . Alasan berikutnyayang perlu dimengerti kenapa pemerintah berutang. Utang timbul karena jika kita lihat nilai APBN khususnya jumlah belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara, maka untuk menutup devisit tersebut pemerintah harus menutup dengan utang atau pembiayaan.

Bila dipahami kenapa pemerintah tidak menghentikan saja segala bentuk utang, dan bekerja dengan kemampuan sendiri dari penerimaan pajak ,penerimaan bea cukai, penerimaan bukan pajak,dan atau penerimaan sah lainnya. Pemerintah memang mempunyai pilihan alternatif :· Berhenti berutang dengan kosekwensi menunda beberapa program pembangunan. Menambah utang dengan tanggungjawab meningkatkan produktifitas, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Pilihan pertama bisa saja dipilih oleh pemerintah tapi dampak yang ditimbulkan atau biaya yang mesti dipikul juga besar. Mengapa demikian karena tentu pendapatan yang ada akan digukan untuk pengeluaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal sementara keadaannya dalam jumlah terbatas, dan juga membayar cicilan utang yang lalu, sehingga efeknya pembangunan akan sangat berkurang khusunya belanja modal dan ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi menurun karena sisi belanja pemerintah turun.

Sisi lain bisa saja pemerintah mengetatkan anggaran dengan menekan beberapa program pemerintah tidak dijalankan. Tujuannya untuk mengimbangi jumlah penerimaan yang ada, maka pengeluaran harus ditekan. Bila hal ini yang dipilih maka akan berkurang program pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas kesehatan , pembangunan fasilitas pendidikan dan pembangunan yang lainnya akan ikut ditekan. Artinya ini akan menunda anak bangsa ini untuk lebih maju menunda anak bangsa ini lebih sehat menunda anak bangsa ini lebih pintar dan memperpanjang waktu menuju sejahtera dan menunda yang lainnya. Tapi ini bisa dijalankan bahkan pembangunan tetap berjalan dengan maju jika seandainya seluruh komponen bangsa sudah berlomba lomba bayar pajak sehingga seluruh belanja negara dapat dibiayayai dari penerimaan pajak.Pilihan kedualah yang saat ini dipilih oleh pemerintah, mengapa demikian, hal ini karena pemerintah mempunyai keyakinan bahwa banga Indonesia sangat membutuhkan suatu langkah yang pasti dan tidak tertinggal dengan bangsa lain dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kapasitas bangsa ini untuk lebih maju. Sehingga pemerintah menggunakan dana belanja dalam APBN yang didalamnya ada sebagian utang pemerintah secara tepat untuk pembangunan segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan perumahan, pertanian dan program lainnya bahkan juga jaminan sosial kepada semua masyarakat.

Pengeloaan utang PemerintahTentang utang pemerintah ini, bahwa pemerintah telah menegaskan Dalam siaran pers #APBNKITA yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan bahwa Pemerintah tetap menjaga pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan produktif yang antara lain dilakukan dengan strategi menjaga rasio utang tetap terkendali dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan yang lebih produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.Artinya bahwa pemerintah wajib menjamin utang yang ada akan benar benar digunakan secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja yang produktif dalam perumpamaan utang si fulan di atas, dapat berupa pembelian motor untuk aktifitas mengojek yang menghasilkan, atau bisa juga untuk modal kerja perdagangan yang akan meningkatkan pendapatan dan aset si fulan tersebut. Dengan penggunaan utang yang produktif tersebut, pendapatan si fulan dapat meningkat lebih besar.

Tambahan pendapatan tersebut dapat juga digunakan untuk pembayaran cicilan utang sesuai masanya.Tidak jauh beda dalam pengelolaan utang negara, bila utang masuk dalam APBN dan digunakan untuk hal yang sifatnya produktif, akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada pada negara kita. Pada faktanya, pemerintah telah membelanjakan anggarannya untuk hal yang produktif, seperti pembangunan Infrastruktur berupa beberapa bandara baru, penambahan panjang jalan diseluruh wilayah NKRI termasuk jalan Tol. Pembangunan jembatan, pembangunan bendungan bendungan baru, Pembangunan rel ganda kereta api, Pembangunan ruang kelas sekolahan, pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan tentu pembangunan bidang bidang yang lainnya. Pembangunan pembangunan tersebut yang notabene dananya sebagian dari utang pemerintah selain menjadi akses penghubung bagi masyarakat juga menggerakkan ekonomi misal suatu obyek pembangunan menjadi objek wisata yang pasti berikutnya akan menularkan geliat ekonomi saktor yang lainnya, yang akhirnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara luas akan meningkat.

Defisit APBN Pemerintah selalu berhati-hati dan menjaga kredibilitasnya dalam mengelola APBN yang didalamnya termasuk pengelolaan utang. Selisih antara belanja dan pendapatan yang diterima, dimana sekarang kondisinya defisit dalam APBN. Kondisi ini selalu dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Karena ini semua sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara. Bahkan defisit APBN diupayakan secara bertahap terus menurun yaitu 2,59 persen pada tahun 2015 , kemudian turun menjadi 2,49 persen pada tahun 2016, dan diperkirakan akan turun lagi pada tahun 2018 ini. Hal ini menjadikan pemerintah akan semakin kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Bahkan Transparansi kebijakan fiskal selalu dilakukan oleh pemerintah dimana setiap bulan Kementerian Keuangan menyelenggarakan konferensi pers yang melaporkan tentang kinerja dan fakta mengenai APBN dalam bentuk APBN KITA yang didalamnya termasuk pengelolaan utang. Ini Semua dengan maksud supaya masyarakat lebih mengenali dan mencintai tentang APBN. Kemudian setelahnya semua komponen masyarakat bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih maju, baik dan sejahtera serta merata di seluruh wilayah NKRI. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here