Menggeser Cara Pandang, Mengakselerasi Pembangunan

0
915
Drs. Gotfridus Goris Seran, M.Si

Oleh: Drs. Gotfridus Goris Seran, M.Si
Tenaga Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Salah satu isu sexy pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan negara.Nawacita-3 yang menyatakan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” menunjukkan misi dan cita Jokowi dan JK untuk membangun daerah pinggiran, termasuk kawasan perbatasan negara (KPN).

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bertempat di Tanjung Pinang Kepulauan Riau selama 3 s/d 5 Agustus 2017 menyelenggarakan workshop regional untuk mendapatkan masukan dan pemikiran dari daerah-daerah perbatasan gunamensinkronisasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan KPN dalam dokumen perencanaan daerah. Sebab perencanaan dan penganggaran pembangunan KPNselama ini cenderung parsial dan berjalan sendiri-sendiri antar Kementerian/Lembagadan senjang antara pusat dan daerah.

Bagaimana memandang KPN? KPNselama ini dipandang lebih sebagai batas negara (boundary). “Terluar”, “terpinggir”, dan “terpencil” menjadi stigma yang melekat erat pada kawasan ini. Kebijakan pembangunan KPN senantiasa dilihat dari Jakarta sehingga terasa begitu jauh, karenanya stigmatisasi semacam itu tetap menghinggapi pikiran pengambil kebijakan pembangunan nasional di Jakarta. Akan tetapi Jokowi dan JK menggeser perspektif stigmatisasi tersebut dengan menjadikan KPN sebagai beranda depan (frontier), “mukanya” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perspektif pembangunan KPN bergeser dari inward looking menjadi outward looking. Pembangunan KPN yang selama ini dilihat dari dalam (KPN sebagai kulit luar) coba digeser cara pandangnya dengan melihat dari luar: KPN sebagai “muka”, bagian “terdepan” dari NKRI.

Baca Juga :  Kebijakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat, The New Normal Dalam Menghadapi Pandemik Covid-19

Pendekatan pembangunan KPN bergeser sekedar dari keamanan (security approach) terlebih kepada kesejahteraan (prosperity approach) untuk masyarakat KPN. Jokowi dan JK menetapkan kawasan perbatasan negara sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dengan melakukan percepatan pembangunan, memposisikan KPN sebagai kawasan multifungsi: keamanan (security), kepabeanan (custom), imigrasi (immigration), dan karantina (quarantine), serta dikembangkan menjadi kawasan ekonomi produktif (productive economy) guna membawa kemakmuran di kawasan ini.

Bagaimana melakukan itu? Pengelolaan dan pembangunan KPN diperhadapkan pada beberapa permasalahan kelembagaan. Kelembagaan dimaksud terkait dengan kewenangan/peran/tugas dan fungsi, organisasi/lembaga, dan regulasi pengelolaan dan pembangunan KPN. Dengan demikian, percepatan pembangunan KPN memerlukan kebijakan dan pengaturan yang sifatnya asimetris-afirmatif. Dalam kaitan dengan keberpihakan/pro perbatasan perlu dilakukan 3 (tiga) hal berikut.

Pertama: penetapan sasaran/target lokasi pembangunan KPN. Kawasan perbatasan negara, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 angka 6, adalah “bagiandari Wilayah Negara yang terletak padas isi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain,dalam hal BatasWilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.” Dalam hal ini, kecamatan dijadikan sebagai lokasi prioritas (lokpri) pembangunan KPN.

Baca Juga :  Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara di Kalangan Pemuda

Sasaran/target lokasi pembangunan KPN ditetapkan untuktahun2015-2019, yaitu:(a) 10 pusat kegiatan strategis nasional (PKSN)sebagai konsentrasi pengembangan (ditambah 16 PKSN dalam tahapan persiapan pengembangan). (b) Pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasandi 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi.(c) 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (lokpri)di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi.

Kedua: percepatan/akselerasi pembangunan KPN. Percepatan pembangunan KPN dilandasi oleh: (a) Nawacita-3 Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menegaskan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” (b) UU No.23 Tahun 2014, pasal 361 ayat (7), yang mengatur bahwa “Pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.” Dalam konteks ini diperlukan kebijakan/regulasi yang secara spesifik mengatur kewenangan tugas dan pendanaan untuk pembangunan KPN.

Ketiga: delegasi kewenangan asimetrislingkup pengembangan KPN. UU No. 23 Tahun 2014, pasal 361 ayat (2), mengatur bahwa “Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.” Pasal 361 ayat (3) mengatur bahwa “Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: (a) penetapan rencana detail tata ruang, (b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang, dan (c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan.” Dalam konteks ini, KPN menjadi wewenang Pemerintah pusat. Tentu saja diperlukan pengaturan agar dalam implementasinya wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada daerah perbatasan.

Baca Juga :  Memaksimalkan Penggunaan Vlog

Berkaitan dengan delegasi kewenangan asimetris lingkup pengembangan KPN perlu diupayakan 3 (tiga) hal:(a) Menetapkan pola hubungan, proses dan format pemerintahan pusat-daerah yang efisiendan efektifdalam pengembanganKPN secara terpadu. (b) Mengatur hubungan kewenangan, keuangan, pengendalian dan kelembagaan pengembangan KPN.Tentu saja, daerah penerima kewenanganasismetris memiliki struktur kelembagaan yang sifatnya khusus. (c) Memperlakukan khusus KPN karena perannya yang vital sebagai batas dengan negara tetangga,termasuk menjadikan KPN sebagai beranda depan NKRI.Dalam konteks ini dibutuhkankebijakan terobosan mekanisme perencanaan, penganggaran, targeting, pengendalian dan percepatan pembangunan KPN.

Dengan demikian, menjalankan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan/pro perbatasandapat mempercepat usaha-usaha untuk menjadikan KPN yang maju, sejahtera dan mandiri. Sehingga memajukan KPN sesungguhnya juga memajukan NKRI secara adil dan merata. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here