Mengikat Keutuhan NKRI dan Antar-Umat Beragama

0
3647
joshua sihotang

Oleh: Yosua Situmorang
Mahasiswa Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di daerah kita tepatnya di Kepulauan Riau ini, terdapat beberapa jenis agama yang berbeda. Dari satu sisi, perbedaan-perbedaan yang ada, dilihat dan dinilai sebagai kekayaan suatu bangsa dimana para penganut agama yang berbeda bisa saling menghargai atau menghormati, saling belajar, saling mengasihi serta memperkaya dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keimanan.

Banyaknya keanekaragaman budaya merupakan suatu substansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam dinamika sejarah bangsa kita yaitu Pancasila sudah terbukti sebagai hakikat yang paling tepat untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat bhinneka di dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Perbedaan agama tidak perlu untuk dipertentangkan, tetapi ada baik nya kita jadikan sebagai pembanding, pendorong, bahkan penguat apa yang dimiliki oleh setiap agama yang dianut. Penganut agama yang berbeda-beda semestinya bisa hidup bersama dengan rukun dan selalu damai sejahtera.

Namun dalam sejarah kehidupan umat beragama, sering terjadi perbedaan keagamaan dan keimanan yang bisa dijadikan sebagai pemicu atau alasan pertentangan dan perpecahan, inilah yang seharusnya dipandang serta dijadikan sebagai penunjang perdamaian dan persatuan. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan presiden RI pernah berkata “perbedaan paham keagamaan tidak boleh mencederai kerukunan serta memaksakan paham yang diyakininya kepada pihak lain apalagi dengan kekerasan”.

Baca Juga :  Mengulas Kecilnya Gaji Guru Honorer di Kepri

Hal inilah yang dinyatakan dalam ideologi suatu bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu”.

Menurut pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya agama, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (1) tersebut, mengulas kembali tingkat kesadaran umat beragama, akan kerukunan yang harus bersifat Dinamis, Humanis dan Demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat terutama untuk dikalangan bawah sehingga, kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan/dinikmati oleh kalangan-kalangan atas/orang-orang elite saja.

Di dalam sebuah toleransi umat beragama manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan antar individu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Untuk menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya salah satunya adalah perbedaan kepercayaan / agama.

Baca Juga :  Mewujudkan Kepri Poros Maritim Indonesia

Dalam menjalani kehidupan sosial tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau ras. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian.

Kebencian dan kekerasan dalam beragama di Indonesia ini harus segera di akhiri, dan itu sudah seharusnya menjadi agenda bersama kaum beriman. Jangan ada lagi kaum yang merasa tertekan karena beragama dan beriman kepada Tuhan. Jika hal ini masih terjadi, sebenarnya amanat Undang-undang Dasar 1945, seperti dalam pasal 28 ayat satu dan dua, serta pasal 29 ayat dua secara tidak langsung dikhianati oleh tunas-tunas bangsa.

Untuk tercapainya ideal suatu kerukunan antar umat beragama maka setiap individu harus memperhatikan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Pertama, Sikap saling mempertahankan diri terhadap keyakinan, ajaran dan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan agama yamg dianut.
Kedua, Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.
Ketiga, Sikap saling mempercayai i’tikad baik dari berbagai sumber kepercayaan agama lain.
Keempat, Usaha saling membantu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.
Kelima, Usaha untuk saling belajar dari berbagai keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadinya saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama.
Keenam, Usaha untuk mengemukakan kepercayaan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin, yang dalam arti nya adalah untuk tidak menyinggung kepercayaan dari agama lain.

Baca Juga :  Perikanan Sebagai Pilar ”Blue Economy”

Konsep kerukunan antar umat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintahan di masa Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh agama-agama yang ada di Indonesia. Selama masa Orde baru, relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Mungkin orang akan mengira bahwa itu merupakan keberhasilan menerapkan konsep kerukunan. Namun, ketika di Ambon, Aceh, Kupang, dan di berbagai daerah lainnya terjadi berbagai kerusuhan dan tindakan kekerasan yang berbau agama, konsep kerukunan antar umat beragama itu kembali dipertanyakan. Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang terhadap konsep kerukunan antar umat beragama yang selama ini diterapkan pemerintah. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here