Mengubah Fokus Belanja di 2019

0
257
Danar Widanarko

Oleh: Danar Widanarko
Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Kerja pemerintah kita empat tahun belakangan lebih menitik-beratkan pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan sarana dan prasarana fisik mulai jalan dan jembatan, bendungan hingga pembangunan bandara dan lain-lain. Tahun 2019 ini pemerintah merubah rencana kerja metitik-beratkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

APBN tahun 2019 mengambil tema ‘APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia’. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang tangguh akan berdampak pada pengurangan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi.

Tahun 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk miskin.

Hal itu tercermin atas peningkatan target penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada 2018, pemerintah menyalurkan anggaran untuk 92,4 juta penerima bantuan JKN dan 10 juta keluarga penerima manfaat PKH. Di tahun 2019, Pemerintah memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa. Penguatan di bidang kesehatan melalui program penurunan stunting terintregrasi. Perluasan program percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive pada 160 kabupaten/kota.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp492,5 triliun, meningkat dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014 sekitar Rp353,4 triliun.

Belanja pemerintah untuk pendidikan tersebut diarahkan untuk beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidikmisi. Anggaran tersebut termasuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerinta Pusat itu terdiri atas Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp153,726 triliun, dan Anggaran Pendidikan pada BA BUN sebesar Rp9,363 triliun.

Pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi dunia kerja. Fokus kebijakan pemerintah yaitu mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri melalui penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industry dan teknologi. Penyusunan regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan. Fokus kebijakan vokasi juga dikoordinasikan lintas kementerian / Lembaga. Untuk Anggaran Pendidikan pada K/L terbesar di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp51,896 triliun, disusul Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Rp40,210 triliun antara lain digunakan untuk Revitalisasi 12 Politeknik. Bantuan pelatihan / sertifikasi 3000 mahasiswa, Pendidikan vokasi untuk 127,8 ribu mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Rp35,993 triliun antara lain digunakan untuk 1.407 ruang praktek SMK. BOP Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang dan Peralatan pendidikan SMK 6 ribu paket. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp6,566 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi Ruang Kelas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp3,559 triliun antara lain digunakan untuk Dklat vokasi di 26 lembaga Diklat untuk 491 ribu orang, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rp2,950 triliun antara lain digunakan untuk Pelatihan 235 ribu naker, Peningkatan kompetensi 6.711 instruktur.

Tenaga pelatihan dan Sertifikasi 526 ribu tenaga kerja pembangunan sarpras (kelas dan laboratorium), 1000 pesantren @ Rp.1 miliar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp2,711 triliun antara lain digunakan untuk Penerimaan Beasiswa LPDP 6 ribu sswa. dan Kementerian Perindustrian Rp2,323 triliun digunakan untuk Diklat Tenaga kerja industri kompeten 70 ribu orang, Pilot Project Learning Factory berbasis Industri 4.0 dan 10 Politeknik industry berbasisi kompetensi menuju dual system. Angkatan kerja didorong untuk menambah kompetensi sesuai minat melalui pendidikan vokasi yang diselenggarakan K/L untuk mendapatkan serfikat yang dibiayai pemerintah agar memiliki daya saing di dunia kerja. Diharapkan melalui pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk revolusi industri 4.0. Program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, akan ditingkatkan kapasitasnya hingga dua kali lipat. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan jangkauan, diharapkan program vokasi tersebut mampu menyentuh berbagai lini masyarakat dan di seluruh daerah di Indonesia.

Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha industri baru.

Adapun Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa di antaranya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp56,867 triliun untuk 1,4 juta guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp51,226 triliun untuk 55,8 juta jiwa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,475 triliun, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus Rp2,306 triliun, dan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp5,014 triliun. Sementara anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,999 triliun, terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20 triliun, dan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar.

Dana desa yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp60 triliun mengalami kenaikan Rp10 triliun menjadi Rp70 triliun. Rata-rata per Desa Rp.933,9 juta.Pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar, Pengelolaan sumber daya local, Pengelolaan usaha ekonomi produktif, Penguatan kapasitas terhadap bencana, Pelestarian lingkungan hidup dan Penguatan tata kelola desa yang demokratis. Prioritas pelaksanaannya menggunakan tenaga setempat, bahan baku local, dan swakelola. Dana Kelurahan proses penganggaran yaitu alokasi dana kelurahan bagi 8.212 kelurahan yang tersebar di 410 kabupaten/kota. Angka nominalnya di tetapkan sebesar Rp3 triliun. Fungsi dari dana kelurahan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap kelurahan. Besaran alokasi untuk setiap kelurahan berkisar Rp350 juta. Pemerintah kelurahan dan pemerintah desa juga relatif terdapat beberapa perbedaan mendasar. Sehingga skema pengelolaan dana kelurahan relatif berbeda dengan skema dana desa.

Adapun subsidi nonenergi yang digunakan untuk subsidi pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit bunga perumahan juga mengalami penyusutan tipis dari sebelumnya Rp64,7 triliun menjadi Rp64,3 triliun. Sementara alokasi untuk perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan melalui beberapa program bantuan sosial mengalami kenaikan baik dari sisi nominal bantuan maupun jumlah penerima. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin peningkatan nilainya yang paling mencolok yaitu dari Rp19,3 triliun menjadi Rp34,4 triliun karena dianggap paling efektif untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan. Bantuan sosial lain seperti Penerima Bantuan Iuran, Bansos Pangan, Kredit Ultra Mikro, dan Beasiswa Bidik Misi nilainya meningkat karena ada ekstentifikasi jumlah penerima.

Pemerintah memiliki fokus baru di tahun 2019 yaitu dengan dianggarkan Dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) yang dialokasikan khusus, untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam . Untuk pertama kalinya dialokasikan Rp.1,0 triliun.

Anggaran itu termasuk untuk penyediaan sumber daya manusia, peralatan, hingga peraturannya demi menciptakan mitigasi bencana yang lebih kuat dan komprehensif. Juga terkait penanganan bencana alam untuk rehabilitasi ataupun rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah tercatat di APBN 2019.

Fokus baru rencana anggaran belanja pemerintah tahun 2019 bertujuan, agar mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, maka belanja negara pada 2019 mendatang diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Patut kita dukung bersama fokus pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sejahtera. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here