Mengulas Kecilnya Gaji Guru Honorer di Kepri

0
235
ILUSTRASI

Oleh: Dwi Saputra Siregar
Mahasiswi Stisipol Tanjungpinang

Masalah kesejahteraan guru honorer masih menjadi sorotan di sektor pendidikan. Ada banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan layak dalam hal pengupahan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy juga sudah membahas kondisi yang dialami guru honorer. Upahnya suah dibahas termasuk pengaturan adanya guru honorer, masalah penghasilan yang saat ini dinilai rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sejatinya guru honorer merupakan profesi yang tidak terkait atau terikat dengan instansi mana pun. Berdasarkan peraturan yang berlaku, guru honorer seharusnya sudah tidak boleh ada dalam sekolah.

Namun, seiring berjalannya waktu, tenaga pengajar masih terus dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dari guru berstatus Oegawai Negeri Sipil (PNS). Terlebih dengan adanya moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah beberapa waktu lalu.

Kemudian ada moratorium PNS termasuk guru. Akibatnya guru-guru yang pensiun tidak ada penggantinya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pihak sekolah mau tak mau harus mencari tenaga pengajar baru yang dapat diperbantukan. Dari sana lah guru honorer kemudian bisa masuk dan membantu mengajar.

Oleh sebab itu, guru honorer merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah yang melakukan pengangkatan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

Sekolah-sekolah itu mengangkat guru pengganti, nah itulah yang dinamakan guru honor. Jadi itu sebetulnya guru-guru yang diangkat oleh kepala sekolah.

Mendikbud juga menyebut, secara struktural, memang tidak memiliki hierarki dengan instansi terkait, jadi itu karena memang diangkat oleh kepala sekolah, jadi memang yang harus bertanggungjawab atas yang bersangkutan itu, ya kepala sekolah masing-masing,.

Di Kepri sudah melakukan tindakan yaitu akan menaikkan gaji para guru honorer di Kepulauan Riau yang selama ini gajinya tidak sampai UMK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu juga menggelar rapat paripurna yang agenda pendapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri tentang Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2018, di Ruang Rapat Paripurna, Dompak, Kamis (27/9/2018).

Dalam pendapat pendapat fraksi-fraksi, keenam fraksi DPRD Kepri memberikan pendapat dan masukan mereka kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam pembahasan APBD-P.

Juru bicara Fraksi PDIP, Sahat Sianturi misalnya. Ia berharap penyesuaian APBD dibahas untuk meningkatnya kinerja birokrasi, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki pembangunan daerah sesuai dengan anggaran perubahan yang akan ditetapkan nantinya dan kemampuan APBD yang defisit saat ini.

DPRD berharap persoalan tunda bayar yang masih tersisa di tahun agar sesegera diselesaikan.

Namun, saat ini belum bisa dilaksanakan di APBDP tahun ini anggaran yang dimaksud belum juga mampu dianggarkan oleh TAPD dan Banggar DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak juga sudah meminta kepada TAPD Kepri untuk memeriksa satu persatu apa yang disampaiakan dalam Perkada untuk pembayaran tunggakan Rp85 Miliar.

Langkah pemerintah untuk menaikkan gaji guru honorer sangatlah bagus, karena apa yang telah dilakukan oleh guru guru honorer Kepulauan Riau tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here