Mengurus Nelayan Terbentur Kewenangan

0
30
SEORANG nelayan tengah bersiap untuk pergi melaut di Pantai Serasan. f-hardiansyah/TANJUNGPINANG POS

Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna kebingungan serta dilema dalam upaya mengurus nelayan. Hal ini disebabkan karena Pemkab Natuna tidak diberikan kewenangan sedikit pun pada lautnya.

NATUNA – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Zakimin mengaku, bahwa segala proses urusan nelayan Natuna masih tetap berjalan di dinas yang ia pimpin.

Selain itu, urusannya dengan Pemerintah Daerah, provinsi dan pusat tetap berjalan. Akan tetapi, urusan-urusan itu belakang hari menjadi sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan nelayan itu sendiri.

”Urusan nelayan tetap berjalan, kami di dinas hanya boleh ngurus nelayan saja. Dalam urusan ini kami sering sekali mengalami kendala,” kata Zakimin di Bukit Arai, kemarin.

Menurutnya, persoalan-persoalan yang muncul pada upaya pengurusan nelayan lebih disebabkan pada kewenangan pengelolaan laut. Beberapa tahun belakangan ini, kewenangan atas pengelolaan laut dialihkan semua ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Pemerintah Pusat.

”Susahnya karena kita punya laut, tetapi kita tidak ada wewenang di laut kita sendiri. Lautnya hanya milik provinsi dan pusat. Jadi kita disuruh ngurus nelayan tapi lautnya tak ada,” ungkap Zaki menyesali.

Ia mengemukakan sebuah contoh kasus, yang mana tahun ini Natuna mendapatkan hibah berupa dua unit pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) mini dari Jepang tepatnya dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Agen ini akan membangun SKPT mini di dua lokasi tahun ini yakni di Pelabuhan Pring, Kelurahan Bandarsyah dan Pasar Ikan Ranai, Kelurahan Ranai.

Untuk semua urusan pembangunan ini, pihaknya perlu memprosesnya di Provinsi Kepri dan pusat.

Kondisi ini disebutnya, dapat menghambat upaya mengimbangi kecepatan Jepang dalam mengejar target yang sudah disusun oleh mereka.

”Saya tetap yakin pekerjaan ini bisa tuntas, tapi prosesnya jadi agak susah dan lama karena kita mesti mengurus semua yang berkaitan dengan laut ke provinsi dan bahkan pusat,” ungkap Zaki.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan dan urusan-urusan perikanan lainnya. Karena hampir seluruh urusan nelayan berkenaan dengan laut.

”Kami berharap ke depan ada aturan dan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pembangunan daerah terutama sekali di sektor kelautan dan perikanan,” harapnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here