Menhub Ancam Kepri

0
949
BONGKAR MUAT : Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dompak, bawah Jembatan 3 nampak sibuk, belum lama ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

Tak Sesuai Kebutuhan, Pelabuhan Berizin akan Ditutup

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi memberi warning keras kepada pengelola pelabuhan di Kepri baik swasta dan pemerintah. Ia menegaskan akan mengevaluasi seluruh pelabuhan di Kepri khususnya di Batam.

BATAM – BUDI Karya mengatakan, Kemenhub akan mengevaluasi pelabuhan baik yang berizin maupun tidak berizin. Pelabuhan yang tidak berizin akan ditutup.

Sedangkan evaluasi pelabuhan yang berizin akan dilakukan untuk melihat apakah pelabuhan itu masih layak operasi atau tidak, apakah masih sesuai kebutuhan atau tidak. Jika tak sesuai kebutuhan lagi akan ditutup. Hal itu disampaikan menteri saat melakukan dialog dengan pelaku usaha jasa kepelabuhanan di Provinsi Kepri di Batam, Minggu (24/9).

Pada kesempatan itu, disampaikan program Kemenhub yang akan mengevaluasi pelabuhan di Batam yang jumlahnya banyak. Tidak hanya yang pelabuhan tanpa izin yang ditutup, pelabuhan yang memiliki izin juga akan dievaluasi apakah sesuai kebutuhan atau tidak.

Baca Juga :  Telkomsel Antisipasi Perubahan Cara Silaturahmi

Kemenhub menegaskan, tidak akan melayani pelabuhan yang tidak memiliki izin. ”Banyaknya pelabuhan di Batam, kita akan mengevaluasi. Di Batam saja, ada ratusan pelabuhan,” tegasnya.

Ia mengatakan, pelabuhan galangan kapal hanya untuk galangan kapal. Itupun diberikan sinyal, tidak setiap galangan kapal memiliki pelabuhan. ”Tapi kita terlalu banyak menyerahkan izin. Di Batam saja ada ratusan pelabuhan. Karena makin banyak pelabuhan, makin tidak kompetitif. Karena ada cost,” sambungnya.

Budi menegaskan, pelabuhan yang tidak memiliki izin (pelabuhan tikus) segera ditertibkan. Selai itu, yang belum ada izin, untuk mengajukan izin. ”Akan kita lihat juga nanti, apa layak memiliki pelabuhan di lokasi yang diminta izinnya,” ujarnya.

Menurut Budi, makin banyak pelabuhan akan semakin banyak potensi kebocoran. Selain itu, semakin banyak pelabuhan, biaya semakin banyak. ”Makin banyak pelabuhan, makin banyak kebocoran. Jadi minta dikumpulkan pelabuhan yang memiliki izin,” imbaunya ke pengusaha terkait perhubungan di Batam.

Baca Juga :  Pelajari Dasar Bisnis Amerika di Natuna

Kepada petugas dari Kementerian Perhubungan di Batam, diminta agar pengusaha juga dibantu. Pengusaha juga diminta untuk memanfaatkan izin yang dimiliki dengan baik. Tidak melakukan upaya yang melanggar hukum.

”Memanfaatkan sebaik-baiknya izin yang ada. Kawan-kawan swasta juga jangan mencoba (suap petugas). Tidak saatnya lagi melakukan yang tidak sesuai (hukum). Perbuatan itu, saya tidak mentolerir,” tegas Budi lagi.

Diingatkannya, Batam merupakan daerah yang potensial untuk maju. Pengusaha diminta untuk menjalankan usaha dengan baik sesuai hukum. Jika ada kesulitan, bisa menyampaikan langsung ke pihaknya.

”Kalau ada kesulitan, komunikasi dengan saya. Bukan dengan melakukan yang tak benar. Kita hidup dalam kompetisi dengan negara tetangga. Kalau dibebankan biaya yang tidak jelas, akan tidak ditolerir. Apa lagi beban yang tidak jelas biaya,” imbaunya.

Baca Juga :  Kapal Mongolia Diamankan

Pada kesempatan itu, pengusaha sempat menanyakan biaya tambat yang dinilai jadi beban bagi pengusaha. Terkait itu, Budi mengingatkan jika keluhan pengusaha akan dipertimbangkan.

Namun diminta juga agar pengusaha juga berpikir utuk membantu negara. Dimana biaya tambat sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dikembalikan juga ke daerah dalam bentuk pembangunan.

”Soal biaya tambat, akan pertimbangkan. Tapi perlu diketahui, negara butuh dana-dana melalui PNBP seperti dari biaya tambat. Jangan pelit utuk negara. Jangan untuk kasih orang bisa, tapi untuk negara tidak mau,” cetusnya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here