Menhub Cabut Izin 9 Perusahaan Lego Jangkar

0
434
Jamhur Ismail.

TANJUNGPINANG – Kementerian Perhubungan melalui Dirjend Perhubungan Laut mencabut izin 9 perusahaan pengelola lego jangkar di perairan Galang dan Kabil Batam.

Putusan itu sesuai dengan SK No:PP.001/1/20/DTPL-18 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Batas-Batas Perairan untuk Kegiatan Lay-up di Perairan Pulau Galang dan Perairan Kabil, Provinsi Kepri di bawah Pengawasan Kantor Pelabuhan Batam.

Putusan ini ditetapkan di Jakarta, 16 Maret 2018 dan ditandatangani Dirjend Perhubungan Laut Kemenhub RI, R AGus H Purnomo. Tembusannya juga sudah diterima Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun.

Berdasarkan data yang diperoleh Tanjungpinang Pos dari Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, adapun 9 perusahaan yang selama ini mengelola lego jangkar di perairan Galang dan Kabil yakni, PT Bias Delta Pratama yang mendapat dua perizinan di perairan Galang. Begitu juga dengan PT Baruna Bahari Indonesia yang mendapat dua izin lokasi di perairan Galang.

PT Sarana Citra Nusa Kabil yang mendapat izin mengelola lego jangkar di Kabil. PT Daya Maritim Internasional yang dapat izin beroperasi di perairan Galang dan PT baruna Bakti Utama dapat izin di perairan Provinsi Kepri (tidak disebut secara rinci dimana titiknya).

Dua perusahaan lainnya juga tidak disebutkan namun dapat izin masing-masing di perairan Galang. Kini, semua perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi. Jika masih ada yang beroperasi maka dianggap ilegal.

Atas keputusan ini, maka Kantor Pelabuhan Batam diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Dirjend Perhubungan Laut tersebut.

Kadishub Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail, Senin (9/4) mengatakan, SK tersebut hanya berlaku untuk kegiatan lego jangkar di perairan Galang dan Kabil. Tidak mencakup perairan Pulau Nipah dan Pulau Tolop Batam.

Pemutihan titik lego jangkar di perairan Galang dan Kabil belum diketahui apakah ke depan akan dipakai atau tidak. Masih menunggu disahkannya Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepri disahkan menjadi Perda. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here