Menhub Tak Berhak Tutup Pelabuhan Rakyat

0
1081
KAPAL PULAU: Kapal dari pulau-pulau singgah di Pelabuhan pelantar KUD Tanjungpinang, belum lama ini.f-dok/tanjungpinang pos

DOMPAK – Ungkapan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mengevaluasi seluruh pelabuhan di Kepri terutama di Batam mendapat dukungan dari Pemprov Kepri. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, apa yang diprogramkan Menhub tersebut bagus untuk Kepri khususnya Batam.

”Terutama untuk pelabuhan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Kalau sudah tak dipakai lagi, tutup saja biar tak disalahgunakan orang lain,” ujar Jamhur, Senin (25/9).

Di Batam, kata Jamhur, banyak terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Umumnya, kategori terminal ini adalah milik perusahaan terutama shipyard dan offshore. Kini, banyak perusahaan galangan kapal yang tutup di Batam. Terminal atau pelabuhan pribadi itu hendaknya ditutup dulu biar tak dipakai orang tak bertanggungjawab.

”Kalau tak dipakai lagi, ya ditutup aja. Lokasinya sudah kosong. Gimana kalau ada yang memasukkan narkoba dari pelabuhan? kan masalah lagi. Makanya tutup aja,” tegasnya.

Baca Juga :  Harga Murah, Tersedia Hasil Panen Petani

Hanya saja, tak semua pelabuhan menjadi kewenangan Kemenhub. Kewenangan itu sudah dibagi sesuai UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.71 tahun 2016 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Kalau pelabuhan itu kategori utama dan pengumpul, itu menjadi wewenang Kemenhub untuk memberi izin dan menutupnya. Sedangkan pelabuhan kategori penghubung regional, izinnya ada di gubernur. Untuk pelabuhan penghubung lokal, menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Di Kepri, jelasnya, terdapat 2.408 pulau. Sekitar 369 pulau diantaranya sudah berpenghuni. Di beberapa kota seperti Batam, terdapat ratusan pelabuhan besar dan kecil sesuai kategorinya.

Baca Juga :  Persit Jadi Motivator Keberhasilan Tugas Prajurit

Yang namanya daerah pulau dan berpenghuni sudah pasti ada pelabuhan. Namun, sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat atau sering disebut pelabuhan tikus. Jamhur menegaskan, pelabuhan seperti itu tidak bisa ditutup Kemenhub. Sebab, kewenangannya ada di gubernur atau bupati/wali kota.

Pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus tidak bisa ditutup karena itulah akses utama warga di pulau itu. Jika pelabuhan ditutup, lalu dari mana warga keluar masuk pulau.

Jamhur dengan tegas mengatakan, pelabuhan kampung (pelabuhan tikus) di Kepri diperlukan untuk kebutuhan masyarakat. Namun, apabila ada pelabuhan yang disalahgunakan, maka pemerintah lah yang harusnya mengawasi.

Mengingat banyaknya pelabuhan tikus di Kepri, tak mungkin pemerintah mengirim pegawai dan membangun kantornya di sana. ”Karena aparatur pemerintah juga terbatas jumlahnya. Mau diawasi pun, belum tentu juga ada pemasukan dari sana. Namun, pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau itu sangat diperlukan masyarakat setempat,” bebernya.

Baca Juga :  Prajurit Yonif Raider Juara III Internasional Bintan Marathon

Ia menegaskan, Kepri berbeda dengan provinsi daratan lainnya yang jarang ada pelabuhan. Kepri merupakan daerah perairan, daerah kepulauan yang pintu masuk utamanya adalah pelabuhan. Lantaran minimnya kantor Syahbandar di Kepri, masyarakat pun sering jadi korban tangkapan di laut.

Misalnya, warga Ngenang hendak berlayar, karena tak ada Syahbandar di sana, maka mereka harus berlayar ke Tanjungpinang misalnya. Di tengah jalan, mereka ditangkap karena tidak ada izin berlayar. Padahal, mereka hendak mengurus izin berlayar sudah ditangkap. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here