Menilik Investasi Jembatan Babin dan Tanjungsauh

0
700
Retno Puspitasari, S.Si

Oleh: Retno Puspitasari, S.Si
Pemerhati sosial, anggota komunitas Revowriter Warga Villa Hang Lekir, Batam

Sejak Presiden Joko Widodo mengundang negara-negara Asia Pasifik dalam KTT APEC di Beijing, 8-12 November 2014 untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Tiongkok terlihat antusias menerima undangan tersebut. Akhirnya, berbagai bidang dan wilayah dimasuki oleh investor Tiongkok. Tak ketinggalan pula wilayah Kepulauan Riau.

Kondisi perekonomian yang sedang lesu seolah mendapat guyuran air segar yang menggairahkan. Berbagai upaya dilakukan untuk menggaet investor yang diharapkan dapat membantu menambah kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 70 investor yang bersedia menanamkan investasinya di Batam. Dari sekian banyak investasi, yang cukup prestisius adalah pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh dan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh dan Jembatan Batam-Bintan (Babin) akan segera terealisasi pada 2018. Pelabuhan kontainer dan jembatan sepanjang 7 kilometer itu akan dibangun raksasa perusahaan konstruksi asal Tiongkok, China Communications Construction Company (CCCC), dengan nilai investasi Rp 27,1 triliun. Nurdin merinci, investasi yang bakal digelontorkan CCCC untuk membangun Jembatan Babin sebesar Rp 7,1 triliun. Sementara pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun. Siapakah CCCC? CCCC adalah perusahaan yang membangun jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan pulau Madura.

Dengan dibangunnya Jembatan Babin, diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Mobilitas sektor industri di kedua wilayah akan tumbuh dengan pesat. Pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh juga tak kalah penting. Bukan hanya pelabuhan kontainer moderen, Tanjungsauh akan disulap menjadi Kawasan Industri Terpadu pengolahan dan penyimpanan gas serta sebagai penghubung logistik dan gerbang utama pelabuhan di wilayah Indonesia bagian barat.

Baca Juga :  Suara Emas Perempuan

Keinginan pemerintah untuk memudahkan dan menyejahterakan masyarakatnya tentu patut diapresiasi, apalagi niat ini akan menjadi kebaikan dan ladang pahala. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, “Ketahuilah, Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya….” (HR. Bukhori 6606).

Namun sebagai masyarakat melayu yang memegang prinsip-prinsip islam, perlu untuk memperhatikan seperangkat aturan Islam tentang investasi. Jembatan maupun pelabuhan di dalam islam dikategorikan sebagai harta milik umum. Harta milik umum tidak diperbolehkan untuk dikuasai individu atau swasta. Karena bisa dibayangkan, jika harta milik umum ini dikuasai individu atau swasta, maka pemanfaatannya pasti akan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya. Akhirnya, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memanfaatkannya secara bebas dalam memenuhi kebutuhannya.

Teringat dengan sebuah kisah pada masa Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Saat itu, Beliau memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal. Dalam hadist tersebut, Abyadh diceritakan telah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat. “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.”

Baca Juga :  Berbalas Budilah Terhadap Lingkunganmu

Jembatan maupun pelabuhan ini, jika dikelola oleh individu maupun swasta, keuntungannya juga seperti air yang mengalir. Mengapa? Karena masyarakat secara umum sangat memerlukannya. Sehingga, jembatan Babin dan Pelabuhan Tanjungsauh ini pengelolaannya harus ditangani oleh negara.

Selain itu, perlu dilihat bagaimana metode Tiongkok dalam menjalin kerjasama investasi. Pembiayaan investasi pembangunan megaproyek infrastruktur oleh Tiongkok banyak menggunakan preferential buyer’s credit (PBC). Talangan lunak ini memang terkesan murah hati. Namun, tujuan utamanya mendorong ekspor sektor yang bersifat strategis untuk membuka pasar ekspor baru sebagai solusi menyempitnya pasar ekspor Tiongkok lantaran kondisi ekonomi global yang masih megap-megap. Dengan instrumen pinjaman tersebut, tidak hanya mensyaratkan sedikitnya 70 persen barang-barang kebutuhan proyek hatus dibeli dari Tiongkok, tetapi juga mengizinkan buruh mereka bekerja pada proyek-proyek yang digarap. Sehingga akan dipastikan buruh dari Tiongkok membanjiri Batam dan Bintan. Sementara, seharusnya pembangunan jembatan itu bisa menjadi lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia.

Lantas apa yang harus dilakukan? Pembangunan Jembatan Babin dan Pelabuhan Tanjung sauh tidak perlu melibatkan investor. Apakah Kepri bisa melakukannya? Bisa. Karena pada tahun 2013 yang lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkirakan nilai potensi usaha kelautan dan perikanan provinsi tersebut mencapai Rp150 triliun per tahun. Itu baru potensi lautnya, belum kekayaan alam yang lainnya seperti tambang.

Baca Juga :  Mengembalikan Pendidikan Pancasila

Syamsul Akbar, Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri saat itu, menyatakan, “Hasil penelitian yang dilakukan ahli kelautan Provinsi Kepri, termasuk di dalamnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Profesor Rokhmin Dahuri menunjukkan bahwa potensi perikanan terutama laut, luar biasa besarnya.

Namun nilai potensi itu belum digarap sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi Kepri yang terdiri dari sekitar 96 persen wilayah laut dan hanya kurang dari empat persen daratan menunjukkan besarnya potensi budidaya kelautan yang besar. “Dari kawasan perairan Kepri antara 4-12 mil laut terdapat 455.479 hektare lahan perairan yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan laut. Namun saat ini yang dimanfaatkan kurang dari dua persen saja.” Ia menghitung jika 30 persen dari potensi tersebut bisa digarap secara baik maka potensi Rp150-200 triliun dari budidaya ikan laut bisa diperoleh Kepri.

Melihat potensi yang ada, saat ini hanya diperlukan kesabaran untuk mengelola potensi alam yang ada, dengan penuh keseriusan dan aturan yang benar. Sudah saatnya Indonesia berdiri sendiri tanpa bantuan dari asing. Jika keuntungan bisa dirasakan sendiri dengan usaha sendiri, mengapa harus berbagi dengan asing? ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here