MenkumHAM Setuju, Menkeu Ragu

0
702
KAPAL TANKER: Sejumlah kapal tanker saat labuh jangkar di perairan Batam. Hingga saat ini, retribusi lego jangkar masih dipungut Kementerian Perhubungan RI. f-martunas/tanjungpinang pos

Terkait Lego Jangkar di PP No.15

Pihak KemenkumHAM RI menyetujui bahwa pengelolaan lego jangkar pada jarak 0-12 mil laut merupakan kewenangan provinsi. Sedangkan Kemenkeu masih ragu-ragu.

JAKARTA – UNTUK itu, jasa yang terdapat pada labuh jangkar bukan lagi masuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang tertuang pada PP No.15 tahun 2016 tentang Jenis-Jenis PNBP.

Dengan demikian, retribusi labuh jangkar harus dikelola Provinsi Kepri apalagi sudah diamanatkan di UU No.23 taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil adalah di tangan provinsi.

Pihak Kemenkeu RI juga sudah mengaku bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di tangan provinsi. Hanya saja, pihak Kemenkeu belum menegaskan soal retribusi jasa labuh tersebut.Pejabat di Kemenkau masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengembalikan hak pungutan retribusi lego jangkar ke Pemprov Kepri.

Selama ini, lantaran retribusi lego jangkar dimasukkan dalam jenis-jenis PNBP, Kemenhub pun terus memungut retribusi lego jangkar dari lautan Kepri.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi harmonisasi PP No.15 tahun 2016 tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat tentang harmonisasi kewenangan pengelolaan wilayah laut 0-12 mil itu, berlangsung lancar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca Juga :  Pendaftaran CPNS Hingga 15 Oktober

Jajaran Dinas Perhubungan Pemprov Kepri tetap memperjuangkan hal itu, supaya Pemprov Kepri dapat bagian atas potensi laut yang selama ini dipungut Menhub.

Jamhur mengatakan, dalam rapat dengan jajaran Direktorat Harmonisasi KemenkumHAM RI, bahwa sesunggunya mereka mengakui kewenangan wilayah laut sampai 0-12 mil merupakan kewenangan daerah provinsi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kemudian, lanjut Jamhur, bila ada peraturan penerimaan bagi pemerintah pusat, yakni kementerian yang memang melakukan jenis pungutan berupa pemanfaatan ruang laut di dalam 0-12 mil, maka jelas pungutan tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 dan wajib untuk segera menyesuaikan.

Langkah Pemprov Kepri, menurut pihak MenkumHAM RI sudah baik dan benar. Selanjutnya akan didukung sepenuhnya dan mereka meminta agar Pemprov Kepri secepatnya berkoordinasi aktif dengan Kemenkeu RI sebagai leading sector terkait pengaturan PNBP seluruh kementerian dan juga berkoordinasi menginformasikan dengan Kemenhub sebagai kementerian yang dipandang belum menyesuiakan dengan UU Pemerintah daerah saat ini.

”KemenkumHAM ke depan akan lebih intens dan selektif, teliti dalam melakukan harmonisasi. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi,’ jelas Jamhur.

Baca Juga :  Harga Barang Di-markup

Di kesempatan berbeda, rombongan Dishub bersama DPRD Kepri juga mengunjungi Kantor Menkeu RI untuk mengadu masalah kewenangan wilayah laut 0-12 mil tersebut.

Di Menkeu RI, pejabat di Bagian Bantuan Hukum Sekjen Kemenkeu juga merespon baik kedatangan mereka waktu itu.

Dalam pertemuan dengan jajaran Menkeu, Jamhur menceritakan, pihak Menkeu akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan, penelaahan mendalam terhadap usulan Pemprov Kepri.

Prinsipnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah yang dimanfaatkan untuk usaha dan menjadi sumber penerimaan bukan pajak, maka daerah tersebut wajib mendapatkan hasilnya.

”Mereka menyampaikan, apa yang diperjuangkan Pemprov Kepri saat ini sudah benar, mengingat apabila tidak diinformasikan maka pihak Kemenkeu menganggap bahwa PP penerimaan yang berlaku telah sesuai dan mereka berjanji akan segera mengubahnya. Sambil menunggu arahan dari Menteri maupun Sekjen Menteri,” beber Jamhur.

Pertemuan dengan dua pejabat kantor kementerian RI di Jakarta ini sebagai tindak lanjut sebelumnya tim khusus yang dikirim Jamhur ke Menhub RI dalam rangka memperjuangkan pendapatan retribusi lego jangkar.

Baca Juga :  Puluhan Tiang Keropos, Jembatan 2 Dompak Terancam Ambruk

Menurut Jamhur, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, meminta pemerintah provinsi Kepri melakukan pembahasan dan kajian ulang, terkait masalah kewenangan pemerintah provinsi kelola lego jangkar di wilayah 12 mil laut Kepri. Serta juga melakukan harmonisasi dengan jajaran MenkumHAM RI dan Menkeu RI.

Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail usai mengutus Kabid perhubungan Laut Dishub dan BUP PT Pelabuhan Kepri bertemu Plt Dirjen Hubla Menhub RI Bay M Hasani di Jakarta kemarin. ”Mereka ke Dirjen Hubla, mempertanyakan kembali masalah lego jangkar kita,” tegas Jamhur

Persoalan ini, lanjut Jamhur, sudah disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani yang berkunjung ke Batam dan Kabupaten Karimun belum lama ini.

Dalam pertemuan terbatas itu, Jamhur menyampaikan, bahwa Menkeu minta diharmonisasi kembali, mana kewenangan pusat serta hak Provinsi Kepri.

”Kita hanya upayakan jasa labuh. Itu kita jelaskan ke bu menteri bahwa salah satu pemanfaatkan ruang laut, bukan keselamatan pelayaran. Dan masukan ini, bu menteri minta kita untuk presentasi kembali,” jelas dia.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here