Menpan Minta Tertibkan Honorer

0
1246
BERSALAMAN: Menpan RB Asman Abnur dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersalaman saat bertemu di Bintan, kemarin. f-istimewa/humas pemprov kepri

Pemda Dilarang Terima Pegawai THL

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menginstruksikan agar seluruh kepala daerah di Indonesia menertibkan pegawai honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) mulai tahun 2018.

BINTAN – Asman beralasan, selain sudah dilarang pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer, juga menyedot banyak anggaran belanja pegawai. ”Sesuai Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), sudah jelas diatur. Yang namanya ASN itu hanya ada dua, satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satunya lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujar Asman kepada Tanjungpinang Pos di Bintan, Jumat (29/9).

Asman yang kala itu didampingi Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, anggota DPD RI Dapil Kepri Hardi S Hood, Deputi Bidang Kelembagaan MenpanRB Rini Widyantini, secara tegas meminta kepala daerah tidak hanya di Kepri, namun juga se-Nusantara, bahwa yang namanya THL ke depan harus ditertibkan supaya statusnya jelas. ”Ke depan sesuai aturan. Semua statusnya harus jelas. Pegawai hanya dua sesuai undang undang yakni PNS dan P3K,” tegas Asman mengingatkan.

Baca Juga :  Ada 47 Ribu Media Online, yang Lolos Verifikasi Faktual Cuma 321

Menurut pejabat negara asal Bintan ini, di Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No.5 Tahun 2014 tentang Status pegawai honorer, seluruh tenaga honorer, PTT dan THL tetap mengikuti mekanisme verifikasi faktual (Verfal).

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa harus bekerja secara terus menerus di pemerintahan (Linear) dan harus dibuktikan secara faktual. Pasalnya dalam UU dikatakan, hanya diatur dua jenis pegawai yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). ”Kalau mau jadi PNS harus melamar dan mengikuti test (khusus). Kalau tidak, bekerja sebagai P3K. Jadi sebagai pegawai pemerintah, tapi bukan sebagai PNS yang sewaktu-waktu dia bisa mundur dari pegawai pemerintahan,” tegasnya.

Asman menambahkan, para P3K mekanisme kerjanya berupa perjanjian kerja yang diperbaiki. Hal tersebut berlaku setiap tahun apakah bisa berlanjut terus atau tidak. ”Pemerintah sejak merevisi UU ini dan disahkan, dilarang mengangkat honorer, THL dan tenaga kontrak mengingat beban keuangan pemerintah sudah sangat besar untuk masalah ini,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Panen Rumput Laut Pesisir

Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan surat yang memerintahkan agar tiga menteri, yakni MenPAN-RB, Menkeu, Menkum-HAM membahas revisi terbatas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bersama DPR. Dijelaskan juga, pemerintah sudah melakukan rapat pembahasan internal mengenai usul inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU ASN. Namun, belum ada keputusan yang dihasilkan.

Diketahui, semangat DPR mengusulkan revisi UU ASN antara lain untuk mengakomodir tuntutan para honorer kategori dua (K2) agar bisa diangkat menjadi CPNS tanpa ada batasan usia 35 tahun. Mengenai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak setuju ada rekrutmen CPNS secara otomatis dari honorer, menurut Asman, hal itu sesuai dengan amanat UU ASN.

Di mana, proses penerimaan CPNS harus melalui seleksi. ”Kan honorer sudah banyak yang diangkat. Kalau mau diangkat CPNS harus tes dan usianya di bawah 35 tahun. Tanpa proses itu jangan berharap jadi PNS,” tegasnya.

Baca Juga :  Natuna-Anambas Usul jadi KEK Wisata

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah benar-benar sakit kepala melihat banyaknya tenaga honorer di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Saking banyaknya jumlah honorer itu, puluhan miliar APBD Pemprov Kepri harus terkuras untuk membayar gaji mereka.

Banyaknya uang rakyat yang habis untuk membayar gaji honorer, menurut Nurdin, tidak sesuai lagi dengan semangat pembangunan yang digalakkannya saat ini. Ia pun tak henti-hentinya mengeluhkan beban anggaran Pemprov Kepri untuk membayar gaji honorer yang tersebar saat ini di semua OPD. Hal itu sangat merugikan semangat pembangunan ke depan.

”Jujur saja, saya prihatin sekali terlalu banyak tenaga-tenaga honorer yang harus di tanggung gajinya oleh pemerintah. Ini tentu sangat membebani anggaran pemerintah daerah dalam membayar gaji,” ujar Nurdin.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here