Menteri Batasi Daya Tampung Kelas

0
2052
F-Martunas/Tanjungpinang Pos

Penerimaan Siswa Baru Kepri Bermasalah

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kepri bakal bermasalah. Banyak siswa yang tidak akan tertampung karena jumlah siswa dalam satu kelas dibatasi.

TANJUNGPINANG – JIKA selama ini rata-rata jumlah siswa per kelas 35-45 orang, maka mulai tahun ajaran baru 2017/2018 nanti, jumlah siswa dalam kelas dibatasi sesuai jenjang pendidikannya.

Pembatasan daya tampung siswa dalam satu kelas menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat. Di Pasal 24 sudah ditegaskan berapa maksimal dan minimum jumlah siswa satu rombongan belajar (rombel).

Untuk SD paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa. SMP paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 32 siswa dalam satu kelas. SMA paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. SMK paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36 siswa dalam satu kelas. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) maksimal 5 siswa.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) paling banyak 8 siswa. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) maksimal 8 siswa dalam satu kelas. Yang paling bermasalah nanti adalah di Batam dan Tanjungpinang. Di Tanjungpinang, daya tampung siswa SMP yang akan bermasalah.

Dinas Pendidikan saat menghitung daya tampung siswa menghitungnya dengan jumlah 36 siswa per kelas. Sementara Permendikbud mengharuskan maksimal 32 siswa per kelas untuk SMP.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Tamrin Dahlan, M.Si.
Dijelaskan Tamrin, karena adanya peraturan baru itu, maka kemungkinan besar ratusan pelajar SMP terancam tidak kebagian ruang kelas.

”Pemerintah pusat membatasi kuota siswa per kelas sebanyak 32 orang. Aturannya ada di Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. Padahal kemarin kami sudah menghitung 1 kelas sebanyak 36 orang. Artinya ada selisih 4 orang per kelas,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Hal tersebut berdasarkan perkiraan hitungan dengan rumus yang sederhana. Kabid yang ahli pantun tersebut memaparkan, dasar hitungan yang menjadi patokan, yakni dari jumlah lulusan pelajar sekolah dasar sebanyak 3.976 siswa dengan kebutuhan ruang belajar sebanyak 124 kelas. Sementara daya tampung SMP negeri untuk 3.212 siswa atau hanya 91 ruang belajar dan SMP swasta sebanyak 20 ruang belajar dengan total 111 ruang belajar.

”Masih ada kekurangan 13 ruang lagi, jika dikali dengan 32 siswa sesuai aturan pusat maka ada 416 siswa yang bakal tidak mendapatkan ruangan,” beber Tamrin.

Dari penghitungan kasar tersebut, Tamrin mengimbau kepada seluruh orangtua siswa untuk lebih membuka diri dengan sekolah swasta, dikarenakan, masih banyak ketersediaan ruang kelas di sekolah-sekolah swasta.

”Sudah seharusnya open mind, sekolah swasta banyak juga yang berkualitas, bahkan ada juga sekolah negeri yang kurang berkualitas. Artinya kualitas sekolah bukan ditentukan dari status negeri atau swastanya, namun lebih kepada bagaimana kekuatan tenaga pendidik dan strategi pengajarannya,” paparnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam sudah memprediksi daya tampung siswa baru SD, SMP tahun ini masih kekurangan. Kemungkinan besar siswa akan menumpuk di satu kelas.

Berdasarkan data tahun lalu, untuk tingkat SD ada sekitar 13 ribu kuota siswa yang tersedia di seluruh Batam. Sedangkan tingkat SMP terdapat 11 ribu kursi yang tersedia. Namun, jumlah ini kemungkinan bertambah karena Pemko membangun 60 unit Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD dan SMP. Data Dinas Pendidikan tahun lalu menyebutkan jumlah lulusan Taman Kanak-Kanak (TK) mencapai 20.377 orang, SD sebanyak 19.261 murid dan SMP sebanyak 14.394 siswa.

Selama ini, jumlah siswa di Batam jarang yang 30-35 orang satu kelas. Kebanyakan jumlah siswa satu kelas, 40-45 orang. Dengan aturan baru tersebut, maka kebutuhan ruang belajar akan semakin banyak. Daya tampung untuk siswa baru saja sudah kurang. Ditambah aturan baru ini, maka kekurangan jumlah ruang belajar makin banyak.

Terlebih kondisi ekonomi Batam yang terpuruk saat ini, orangtua akan berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena gratis. Warga Batam sudah berpikir menyekolahkan anaknya di sekolah swasta mengingat uang masuk dan uang sekolah tiap bulan cukup mahal.

Komisi IV Siap Panggil Disdik Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir tidak bisa dihubungi saat hendak diminta konfirmasi soal daya tampung ini. Ponselnya aktif tapi tak diangkat.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Teddy Jun Askara (TJA), berjanji akan menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri terkait teknis dan PPDB di setiap daerah di Kepri.
Menurutnya, harus dibahas seperti apa kondisi Kepri nanti dengan aturan baru itu. Apalagi, jumlah siswa dalam satu kelas sudah dibatasi.

TJA mengatakan, secara otomatis ini akan mempengaruhi daya tampung siswa. Di sisi lain, aturan baru itu akan membuat guru dan siswa lebih banyak belajar karena jumlahnya dibatasi.

”Kami Komisi IV akan memanggil Disdik, tidak hanya membahas masalah aturan baru ini, melainkan masalah teknis lainnya, seperti sistem PPDB dan lain sebagainya,” tegas TJA kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (7/6) kemarin. Sementara ini, TJA, masih menunggu konfirmasi dari Dinas Pendidikan terkait peraturan terbaru Mendikbud RI Nomor 17 Tahun 2017 tersebut.

Di samping itu, dirinya juga akan meminta Disdik memaparkan dan menjamin teknis PPDB di wilayah Kepri saat ini seperti apa supaya tidak terjadi kericuhan pada saat pelaksanaan PPDB yang serentak digelar, 2 Juli mendatang.

”Ini akan kita dengar pendapat oleh Dinas Pendidikan mengenai hal ini,” tegasnya. Mengingat PPDB itu serentak digelar Juli mendatang, sementara sampai saat ini DPRD khususnya Komisi IV belum diberikan informasi bagaimana teknis PPDB itu, maka hearing itu harus dilakukan.

”Kita tidak mau jadi kericuhan dimana-mana,” jelas TJA
Info terakhir yang ia dapat, saat ini tim yang menangani khusus PPDB tahun ajaran 2017 ini sedang menyusun langkah dan teknis aturannya seperti apa.

Menyikapi aturan baru Mendikbud RI Nomor 17 Tahun 2017 yang dikeluarkan baru-baru ini, TJA sebagai wakil rakyat yang bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan, menegaskan Pemprov Kepri tidak bisa sepenuhnya menerima aturan yang diminta Mendikbud tersebut. Alasannya, karena saat ini jumlah RKB dan ketersediaan ruang belajar di wilayah Kepri umumnya tidak sebanding dengan provinsi lainnya.(MARTUNAS-YOAN-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here