Menteri ESDM Harus Tinjau Zonasi Listrik

0
180
PT KPP di Parit Rempak, Meral, Karimun. Salah satu perusahaan penyedia jasa listrik di Karimun yang sampai hari ini belum beroperasi. F-ALRION/tanjungpinang pos

Pemohon pemasangan baru daya listrik di Kecamatan Meral dan Meral Barat, hingga kini belum menikmati listrik. Sebab, lamanya pemasangan jaringan terkendala dari dampaknya pembagian zonasi tenaga listrik di Pulau Karimun Besar berdasarkan keputusan Menteri ESDM.

KARIMUN – ”Seharusnya pemberian zonasi oleh Menteri ESDM harus melihat terlebih dahulu. Apakah perusahaan penyedia tenaga listrik tersebut sudah siap beroperasi atau belum. Sehingga, dua perusahaan swasta PT Karimun Power Plant (KPP) mengelola zona 2 dan PT Karimun Soma Daya Utama mengelola zona 1 dapat langsung melayani permohonan penyambungan tenaga listrik untuk industri dan penduduk,” kata Aris, warga Karimun, kemarin.

Ironisnya, kedua perusahaan swasta itu belum siap beroperasi. Menteri ESDM telah memberikan zona kepada kedua perusahaan tersebut, sementara tanda-tanda perusahaan akan beroperasi atau dapat menyuplai tenaga listrik sampai hari ini belum ada terlihat.

Ia mencontohkan, di lokasi PT SDU tepatnya di Desa Pangke Barat, Meral Barat yang terlihat hanya sebatas pemertaan untuk lahan yang akan dibangunan pembangkit. Kemudian persoalan lainnya, yakni lahan milik masyarakat dan izin lainnya sampai hari ini belum dapat terselesaikan dengan baik.

PT KPP di Parit Rempak, Meral terlihat telah dipasang peralatan dan didukung bangunan untuk kantor dan sarana pendukung lainnya. Hanya saja, fasilitas itu belum ada tanda-tanda akan beroperasi.

Ia menyarankan, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyurati Kementerian ESDM di Jakarta.
Tujuannya untuk meminta revisi pemberian zonasi pada dua perusahaan tersebut. Sehingga, pemohon penyambungan daya baru di wilayah Zona 1 dan Zona 2 dapat dilayani PT PLN (persero) Ranting, Karimun.

Kemudian, Komisi III DPRD Karimun juga turut berkonsultasi pada Kementerian ESDM tentang zona yang berdampak kepada masyarakat dan bahkan fasilitas umum seperti lampu jalan, puskesmas ikut terkena dampak saat ini.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Karimun, Rasno mengatakan. Sedang mempelajari berkas PT KPP dan PT SDU. Tidak tertutup kemungkinan akan berkordinasi dengan Kementerian ESDM, guna kepentingan masyarakat yang lebih baik.(ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here