Menteri Minta PNS Jangan Berpolitik

0
603
DISKUSI: Asman Abnur (kanan) saat berbincang-bincang dengan Nurdin Basirun di Rakerwil PAN Kepri, Sabtu (25/11) di Hotel CK Tanjungpinang. F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

Tak lama lagi masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang akan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang baru, untuk lima tahun ke depan (2018-2023). Diminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh berpolitik praktis. Bila terbukti berpolitik praktif di pilkada, sanksinya tegas langsung di pecat.

TANJUNGPINANG – Hal ini disampaikan Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) RI Asman Abnur, saat menghadiri Rakerwil PAN Kepri Sabtu (25/11) di CK Hotel Tanjungpinang.

Dirinya mengimbau agar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat berpolitik praktis. Hal itu disampaikannya sesuai amanat Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dilarang terlibat politik praktis.

Serta, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

”Undang-undang ASN itu sudah jelas mengatur, yang namanya ASN tidak boleh masuk ke wilayah politik praktis. Sanksinya juga sudah di atur di situ, langsung di pecat,” tegas Asman Abnur di Tanjungpinang, Sabtu kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono telah memerintahkan seluruh ASN di Pemko Tanjungpinang tidak berpolitik praktis.

ASN boleh memberikan hak suaranya di pilkada, pileg maupun pilpres tapi tak boleh berpolitik praktis.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene mengatakan terkait masalah teguran bagi ASN yang terlibat politik praktis, kali ini bukan sebatas teguran tapi bisa langsung pada pemecatan. Untuk penerapan sanksi ini Bawaslu Kepri sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan juga telah berkoordinasi dengan Mempan-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai aturanya, pasalnya, mengacu pada PP 53/2010 tetang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

”Kita sudah memantau pengerakan ASN. Kami memang belum memiliki bukti namun sebagai evaluasi, Bawaslu Kepri akan mengeluarkan surat untuk mengingatkan tentang keberadaan ASN terkait dengan politik praktis,” bebernya Ketua Bawaslu M Sjahri Papene.

Bahkan, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah juga berpesan, agar ke depan untuk ASN tetap bersikap netral dan tidak terlibat di politik praktis dalam gelaran pilkada Juni 2018 mendatang.

Yang paling penting, kata Lis, Pilwako Tanjungpinang harus berjalan dengan penuh kedamaian serta kekeluargaan. Jangan hanya diucapkan saja. Tetapi, semua ini perlu ditunjukkan dengan sikap sebagai patrio bangsa dan negara. Agar pilkada berjalan jujur dan aman.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here