Menteri Susi Belum Keluarkan Persub

0
116
ING Iskandarsyah berkunjung ke daerah pesisir di Kepri. f-istimewa

Wako Rudi Protes Peruntukan Laut Batam di Ranperda Rzwp3k

Rencana pengesahan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri menjadi Perda akhir 2018 lalu gagal.

TANJUNGPINANG – Direncanakan, pengesahan Perda tata ruang laut Kepri ini akan dilakukan tahun 2019 ini. ”Kita usahakan akhir Januari ini sudah selesai. Karena Perda ini sangat penting untuk investasi dan pariwisata,” ujar Ing Iskandarsyah, anggota Komisi II DPRD Kepri yang juga anggota Pansus Ranperda RZWP3K, Kamis (10/1).

Ing Iskandarsyah mengatakan, pengesahan Ranperda itu belum bisa dilakukan tahun lalu karena masih menunggu persetujuan substansial (Persub) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dijelaskannya, pembahasan Ranperda RZWP3K beda dengan Perda lainnya. Sebab, Perda ini berhubungan dengan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kementerian/lembaga.

”Khusus Perda RZWP3K ini, harus ada Persub tadi. Dan saya belum tahu apakah sekarang Persub itu sudah dikeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan atau tidak,” ungkapnya lagi.

Pihak KKP sendiri belum mengeluarkan Persub itu lantaran adanya surat dari Wali Kota Batam HM Rudi yang tidak menyetujui laut Batam dijadikan titik pertambangan pasir laut dan lego jangkar.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun meminta agar persoalan ini dibahas dulu Pemprov dengan Pemko Batam. Kata Ing, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah mengirim surat Wali Kota Batam HM Rudi terkait penolakan titik lego jangkar dan tambang pasir laut tersebut.

Politisi PKS Kepri ini berharap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri menindaklanjuti surat gubernur yang sudah dikirim ke Pemko Batam dan Menteri KKP. Sehingga Menteri KKP bisa secepatnya mengeluarkan Persub.

Terkait permintaan Wali Kota Batam, Ing Iskandarsyah mengatakan, karena ini demi kebaikan Kepri, maka apa yang masih kurang bisa dievaluasi lagi. Revisi Ranperda bisa dilakukan setelah lima tahun.

Menurutnya, sudah banyak yang menunggu Ranperda ini. Dan masyarakat serta pelaku usaha juga harus secepatnya dilakukan sosialisasi peruntukan laut Kepri ini untuk apa saja dan dimana saja titik-titiknya.

Perda ini, kata lulusan perguruan tinggi Belanda tersebut, untuk memetakan laut Kepri sesuai peruntukannya pada 0-12 mil sesuai kewenangan provinsi di pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan amanat UU No.27 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepri Tahun 2018-2038.

Sehingga arah pembangunan itu jelas. Mana laut untuk kawasan wisata, pertambangan pasir laut, lego jangkar, budidaya ikan, pipa gas, pipa air, kabel telekomunikasi, kabel listrik, areal tangkapan ikan tradisional, hutan mangrove, kawasan konservasi nasional atau terumbu karang dan lainnya.

”Perda ini memang mendesak harus disahkan. Banyak yang menanti Perda ini. Kita ini menata laut. Menata laut itu sama dengan menata uang. Laut kita sangat besar potensinya,” jelasnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here