Menyoal Manajemen Bencana

0
204
Raja Dachroni

Oleh: Raja Dachroni
Direktur Gurindam Research Centre (GRC)

Musibah bencana alam gempa dan tsunami yang dialami warga Palu, Sigi dan Donggala baru-baru ini membuat negeri ini kembali berduka. Belum habis cerita gempa Lombok, NTB kini Palu kembali menyita perhatian kita. Tentu dari beragam musibah bencana alam yang terjadi kita harus mengambil hikmah dan menata kembali permasalahan bencana ini dari sisi sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi dan yang paling penting adalah pemulihan setelah musibah bencana terjadi baik mental masyarakatnya maupun bangunan fisiknya.

Dalam setiap bencana yang kita alami kita patut bersyukur, ujian soliditas ke Indonesia an kita teruji disini. Berbagai daerah tak mengenal suku, agama atau ras segera membantu bahkan kecepatannya lebih cepat dari negara. Namun, apakah ini saja cukup. Tentu tidak, perlu pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengelolanya. Penulis melihat ada beragam kelemahan disini dan perlu diperbaiki pasca musibah besar yang melanda negeri ini.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana diklasifikasikan menjadi empat jenis. Pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi,gagal modernisasi. dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Keempat, kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau insdustriyang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

Dalam hal ini, tentu kita akan membahas bencana yang sedang terjadi yakni bencana alam tsunami dan gempa yang mengancam beberapa wilayah di Indonesia. Seperti yang penulis kemukakan dimuka dan meminjam pendapat Amhar, Fahmi dan Darmawan, Mulyanto. 2007 dalam A Study on Multihazard Maps, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia seperti yang dikutip www.kajianpustaka.com ada tiga tahapan dalam pengelolaan bencana.

Pertama, Tahap Pra Bencana. Pencegahan (prevention). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Mitigasi Bencana (Mitigation). Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang, b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan (Preparedness). Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan Dini (Early Warning). Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (accesible), segera (immediate), tegas tidak membingungkan (coherent), bersifat resmi (official).

Kedua, Tahap Saat Terjadi Bencana. Tanggap Darurat (response). Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan Darurat (relief). Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa: Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Ketiga, Tahap Pasca Bencana. Pemulihan (recovery). Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi (rehabilitation). Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi (reconstruction). Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Tentu untuk membenahi ketiga hal diatas diperlukan peta atau potensi bencana setiap daerah. Mulai sekarang, setiap pemerintah daerah dibantu pemerintah pusat bersama-sama menyusun peta bencana yang sudah diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dua bencana besar yang dialami negeri ini harusnya membuat Pemda lain sadar, sehingga berawal dari peta atau potensi bencana yang dialami oleh daerah bisa diantisipasi sejak dini.

Secara faktual, kita melihat bagaimana pada tahapan pra bencana ada dua persoalan fundamental yang belum diseriusi menurut hemat penulis yakni tentang peringatan dini dan bangunan. Di dua musibah yang terjadi kerap kita tidak mendengar peringatan dini, tiba-tiba saja gempa terjadi dan memakan korban yang sangat banyak. Dua hal ini menurut penulis perlu dikelola secara baik oleh pemerintah daerah dimulai dari merancang Tata Ruang Wilayah dan tekstur bangunan. Sementara itu saat terjadi bencana alam berupa gempa atau tsunami pemerintah juga relatif lambat dalam melakukan pengkajian, bantuan darurat serta tempat tinggal sementara. Pemerintah malah kalah cepat dengan LSM atau NGO lokal. Disamping itu, koordinasi antara lembaga juga terkesan buruk. Belum lagi masalah penetapan bencana nasional atau darurat bencana.

Baru-baru ini malah pemerintah mengeluarkan pernyataan yang sangat kontradiktif dengan tanggungjawabnya. Misal membenarkan korban bencana menjarah minimarket dan tidak perlu menetapkan bencana nasional karena pemerintah daerah dianggap mampu menangani persoalan bencana gempa tsunami baru-baru ini di Palu, Sigi dan Donggala. Ini mungkin langkah cepat, tapi menurut penulis ini justru menyakiti perasaan pihak yang tengah berduka dan berniat membantu. Pemerintah harus memiliki design yang baik terkait bagaimana bantuan logistik bisa sampai dengan segera. Hal ini bisa disinergikan dengan beragam lembaga filantropi atau kemanusiaan yang menurut hemat penulis yang semakin banyak secara kuantitas maupun kualitas.

PR besarnya saat ini adalah pasca musibah. Bagaimana kemudian merecovery hunian warga pasca gempa. Tentu perlu pendataan yang sangat baik. Sarana prasarana yang sudah rusak, bukanlah hal yang mudah untuk diperbaiki. Selain sarana-prasarana fisik tentu ada persoalan non fisik seperti memulihkan mental masyarakat korban gempa. Terkait hal ini, mungkin bisa belajar dari proses evaluasi kebijakan Aceh pasca tsunami. Artinya pemerintah sudah memiliki pengalaman walau memang masalah Aceh banyak campur tangan NGO dari negara lain.

Belajar dari Jepang
Merujuk Jepang yang mengalami bencana yang serupa ada lima langkah yang di ambil seperti dilansir dari laman Jpninfo, Selasa (6/8/2018) dan dikutip liputan6.com ada lima hal yang dilakukan.

Pertama, rumah tahan gempa. Di Jepang, semua bangunan yang akan dibangun harus mengkuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Bangunan yang dibuat harus memenuhi dua syarat yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa bumi dalam 100 tahun kedepan dan dijamin tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Selain itu, semua bahan yang digunakan untuk konstruksi harus mengikuti aturan ketat dari pihak yang berwenang.

Kedua, sistem peringatan gempa. Semua handphone di Jepang memiliki sistem peringatan gempa/tsunami yang dipasang. Sistem ini akan memberi peringatan sekitar 5 hingga 10 detik sebelum bencana terjadi, peringatan juga akan memberi tambahan waktu untuk melarikan diri ke tempat aman atau berlindung dibawah meja. Sedangkan di pesisir lebih mungkin menimbulkan tsunami, Jepang membangun sistem peringatan sekitar 5-10 menit sebelum tsunami datang.

Ketiga, sistem pencegahan bencana terpadu. Untuk mengurangi dampak kerusakan akibat bencana alam, pemerintah Jepang memberikan panduan luas tentang cara bertahan hidup saat terjadi gempa atau tsunami. Jepang telah membangun sistem darurat ketika bencana besar terjadi posko pengungsian. Lalu, setiap warga disana menyiapkan ransel darurat untuk menyimpan hal-hal penting seperti senter, obat-obatan, makanan, selimut dan lainnya untuk bertahan hidup selama tiga hari hingga 1 minggu.

Keempat, meningkatkan pengetahuan hadapi bencana. Pemerintah Jepang juga fokus meningkatkan pengetahuan warganya akan gempa dan tsunami. Pelatihan simulasi bencana secara teratur diadakan. Simulasi bencana sudah mulai diajarkan sejak TK dan siswa-siswi sekolah serta anak muda lainnya. Warga Jepang diajarkan agar tidak panik saat terjadi bencana, melarikan diri dengan teratur dan tidak terburu-buru.

Kelima, mematikan gas. Ibu rumah tangga di Jepang mempunyai peranan penting dalam pencegahan bencana. Karena gempa bumi kemungkinan akan mempengaruhi saluran pipa gas yang dapat memicu ledakan dan kebakaran, setiap kali gempa terjadi ibu rumah tangga dilatih untuk segera bergegas ke dapur untuk mematikan gas (dan listrik jika perlu).

Bagaimana dengan Kepri Kita
Melalui rilisnya kepada beberapa media, BMKG merilis bahwa Kepri jauh dari peristiwa atau bencana gempa. Menurut mereka, wilayah Kepri jauh dari pertemuan lempengan yang terus bergerak di dasar bumu, sehingga jauh dari musibah gempa, seperti yang terjadi di Pulu dan Donggala, Sulteng. Memang secara historis pun, di Kepulauan Riau potensi untuk gempa nyaris tidak terjadi. Kendati demikian, bukan berarti kemudian kita tidak memerlukan perencanaan manajemen bencana. Bencana alam atau bencana-bencana lainnya bukan berarti tidak berpotensi untuk terjadi. Sebelum terlambat, dari sekarang lah kita mulai memetakan.

Dalam Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemda memiliki tanggungjawab dalam penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Ditambahkan dalam Pasal 9 Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Melihat aturan diatas, tentu setidaknya ada tiga hal penting yang dilakukan. Pertama, dalam pembangunan tentu intrumen potensi kebencanaan harus menjadi pertimbangan tersendiri. Kedua, adanya kebijakan daerah yang mengatur masalah potensi kebencanaan itu sehingga jika itu terjadi, masalah yang ada bisa ditangani dengan segera. Ketiga, mengalokasikan anggaran atau saving anggaran untuk masalah bencana yang datangnya kerap tak terduga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari musibah atau bencana dari daerah lain dan memberikan doa dan bantuan terbaik untuk daerah yang saat ini sedang tertimpa musibah. Amin. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here