Meteran Listrik Kantor Lurah Disegel

0
989
Suasana Kantor lurah Kota Piring, kemarin.f-desi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Meteran listrik Kantor Lurah Kota Piring disegel, Senin (12/3) pagi. Bukan karena tidak membayar tagihan listrik, tapi ada oknum iseng-iseng menyegel listrik dengan kawat. Oknum juga menulis beberapa kata-kata di atas kertas yang ditempelkan ke meteran tersebut. Salah satunya, ’PLN dilarang membuka segelar tersebut, kalau dibuka akan didenda’.

Akibatnya, pelayanan di Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring sempat terhenti. Lurah Melayu Kota Piring, Feri Ismana menuturkan, penyegelan itu dipastikan bukan dari pihak PLN Tanjungpinang. Ia mengira-gira ada oknum tak bertanggungjawab nekat menyegel meteran listrik agar pelayanan terhenti. Namun, supaya pelayanan tetap berjalan, pihak kelurahan memanggil pihak PLN ke lokasi.

Baca Juga :  HUT Pomad Gandeng HOG Laksanakan Sosial

”Listrik padam sampai siang hari, jadi memang tak bisa kita memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Saat disinggung siapa yang melakukan? Ia mengaku tak mengetahui. Dan, ia pastikan yang melakukan itu semua adalah oknum tak bertanggungjawan tersebutsaat hari libur, Minggu (11/3).

Terkait hal ini, ia mengaku sudah melaporkan ke Bhabinkatimas di kawasan setempat. ”Awalnya kami mengira yang melakukan penyenggelan pihak PLN, sebab memang belum membayar listrik. Meski demikian, saat dikonfirmasi bukan pihak PLN yang melakukan karena tak sesuai SOP yang ada,” ucapnya.

Baca Juga :  Bapak Tewas di Tangan Anak Kandung

Sementara itu, Manager Area PLN Bintan Centre, Rika menuturkan, pemutusan terhadap pelanggan kantor pemerintahan ada SOP-nya. Minimal ada berita acara pemberitahuan.

”Bagi pelanggan umum atau perumahan saja ada pemberitahuan, begitu juga dengan kantor pemerintahan,” ungkapnya. Menurutnya, pemutusan sementara akan dilakukan kepada pelanggan umum atau rumah yang menunggak sebulan. Sedangkan pelanggan pemerintahan ada dispensasi.

”Kalau kantor pemerintahan ada mekanisme pembayarannya, jadi tak serta merta diputuskan meski nunggak lebih dari sebulan. Asalkan ada komunikasi dari dinas ke PLN, berbeda dengan pelanggan umum langsung pemutusan sementara. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here