Mewujudkan Relevansi Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

0
1870
Ilham Chairi Mubaroq

Oleh: Ilham Chairi Mubaroq
FISIP, UMRAH

Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial. Pada dasarnya pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial. Namun, tidak hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini.

Pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.
Kebijakan sosial, Pelayanan Sosial dan kesejahteraan Sosial memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya, dengan melalui kebijakan dan program-program jaminan pemerintah, baik pada pelayanan sosial, keuangan, komsusmsi, melalui akses kepada lapangan kerja menurut kriteria distribusi pasar.

Kebijakan sosial dapat menjadi faktor pengikat eksistensi sebuah negara yang berdaulat menuju negara kesejahteraan. Pendapat ini mengindikasikan bahwa keberadaan suatu negara hendaknya disertai tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya. Dengan demikian permasalahan kesejahteraan sosial menjadi tuntunan riil dari rakyat kepada negara, dan sekaligus merupakan hak-hak moral yang semestinya dipenuhi.

Pada tataran yang luas diskusi mengenai kebijakan sosial merupakan studi tentang peran negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Ada dua hal penting yang memandu dalam membicarakan kebijakan sosial. Pertama, bahwa kesejahteraan rakyat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan mereka sendiri dan dipengaruhi juga oleh kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua kegiatan yang mempengaruhi tersebut sangat bervariasi.

Diskusi dimuka menunjukkan adanya saling keterikatan antar negara, mayarakat dan lembaga sosial. Interaksi dari ketiganya dapat mempengaruhi dalam penyediaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Jika terbentuk komitmen yang dibangun bersama maka akan mempengaruhi kemampuan dan kapasitas dari ketiga elemen tersebut dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi sebaliknya jika komitmen bersifat lemah, maka fungsi penyediaan kesejahteraan menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian pemahaman pendapat Hill lebih menekankan pada perlunya mengintensifkan dan mendekatkan antar peran dan kegiatan yang dilakukan satu sama lain sehingga saling memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlu diperjelas fokus dari kegiatan, supaya lebih menghasilkan nilai kesejateraan sebagaimana diharapkan. Kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan kesejahteraan sosial diorganisasikan dalam bentuk program-program sosial, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, perumahan, perwatakan anak, perawatan panti jompo, rehabilitasi, bantuan yatim piatu, anak cacat, dan lain-lain.
Akumulasi program tersebut termasuk dalam kebijakan sosial, yang nota bene dapat diartikan sebagai kebijakan penyelenggaraan pelayanan sosial jaminan sosial.

Sudah banyak kebijakan penyelengaraan pelayanan sosial jaminan sosial. Sudah banyak program yang dikembangkan dalam rangka impelementasi kebijakan sosial untuk mencapai nilai kesejahteraan sebagaimana diharapkan, yaitu pelayanan/penyediaan perumahan, pelayanan bidang kesehatan, pelayanan bidang pendidikan, pelayanan melalui pekerja sosial. Semestinya penyediaan dan penyelengaraan pelayanan sosial ditujukan kepada seluruh rakyat, dan diutamakan kepada masyarakat yang mengalami tekanan secara ekonomi dan sosial.

Kebijakan sosial tak ubahnya sebagai suatu kebijakan yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial. Sebagai suatu kebijakan yang akan membicarakan tentang apa yang menjadi tujuan, bagaimana proses implementasinya dan apa yang dihasilkan. Dalam konteks penyelengaraan pelayanan sosial, sebagai contoh ?pangan?, maka kebijakan sosial tidak akan bicara tentang pangan itu sendiri, melainkan akan berbicara tentang bagaimana regulasi dan distribusi pangan dirancang dan diimplementasikan, serta apa dampak yang ditimbulkan.

Kebijakan sosial berkonsentrasi pada apa yang menjadi isu-isu sosisal maupun isu-isu kesejahteraan sosial. Dari batasan tampaknya merupakan bidang garap yang terkesan sangat luas. Akan tetapi permasalahan isu sosial dan kesejahteraan sebenarnya juga memberikan perhatian pada lingkup yang sempit atau terbatas. Pada tataran praktis isu sosial pada umumnya diekspresikan oleh kemampuan dalam merespon masalah yang dirasakan. Sedangkan kajian tentang kesejahteraan sosial yang cakupannya sangat luas, menyentuh semua aspek kehidupan, dapat dibatasi jangkauan wilayahnya, misalnya dalam skup propinsi atau kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan melihat kerangka pikir dan argumentasi-argumentasi yang dibangun maka dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara kebijakan sosial dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tanpa kebijakan sosial yang tepat, efektif dan efesien maka penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil mencapai tujuan-tujuannya, dan itu artinya pula bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan pada akhirnya akan melahirkan terwujudnya keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saran dan usul saya adalah Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kebiasaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, misalnya dengan usaha koperasi, Masyarakat diharapkan mau bekerja sama dengan pemerintah salam usaha meningkatkan kesejahteraan. Kebiasaan masyarakat yakni sikap saling membantu hendaknya tetap dijaga dalam usaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Bagi Mahasiswa, Mahasiswa hendaknya peka terhadap permasalah sosial yang ada di sekitarnya dan berinisiaif untuk menganalisis permasalahan itu, kemudian Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diterimanya di sekolah dalam sebuah karya ilmiah yang berguna untuk menambah wawasannya dan wawasan bagi massyarakat luas. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here