Migrasi Meteran PLN Tak Ada Paksaan

0
714
Maskur Tilawahyu (kanan) bersama Fauzan, menunjukkan surat hasil hearing dengan PLN Tanjungpinang, kemarin.f-istimewa

SENGGARANG – Gabungan Komisi di DPRD Tanjungpinang dengar pendapat atau hearing dengan Ganeral Manager (GM) PLN Area Tanjungpinang, wilayah kerja Kepri kecuali Batam. Hearing berlangsung di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Selasa (13/2). Ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya, mekanisme pergantian meteran daya listrik masyarakat.

Migrasi meteran paskabayar ke prabayar yang kini meresahkan beberapa kalangan pelanggan PLN. Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengatakan dalam rapat tersebut, dihadiri Manajer Area PLN Tanjungpinang, Fauzan, Manajer Area Bincen, Rieska Faniza, Elmi Tanjung serta beberapa lainnya. Hadir juga Yoni Kabid PJU Perkim Tanjungpinang.

Baca Juga :  Bobby Dicecar 45 Pertanyaan

Hasil rapat tersebut, DPRD dan PLN menyetujui kalau migrasi meteran paskabayar ke prabayar tidak ada paksaan bagi masyarakat. Untuk itu, Maskur meminta surat terkait pergantian token diberhentikan. Terkait masukan ini, diterima PLN. Rapat dengar pendapat Komisi III dengan PLN digelar karena banyak keluhan dari warga terkait surat edaran PLN terkait migran meteran. Banyak masyarakat yang bertanya kepada mereka (anggota DPRD) kenapa PLN melakukan migrasi meteran. ”Banyak yang bertanya kepada kami terkait pergantian meteran tersebut. Tapi, kita juga tak pernah diberi tahu. Harus dibahas, jangan sampai kesannya merugikan masyarakat,” paparnya.

Baca Juga :  Senggarang Mati Suri

Dituturkannya, pertemuan tersebut juga membahas terkait mekanisme perhitungan biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Tanjungpinang. ”Kalau tak salah Pemko dikenakan biaya listrik sekitar Rp 1,2 miliar per bulan, atau senilai Rp 14 miliar per tahun. Kita tidak tahun apa tolok ukur biaya tersebut, padahal tidak ada meteran,” ungkapnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here