Migrasi Token Bukan Kewajiban

0
324
Manajer Area PLN Tanjungpinang, Fauzan menandatangani kesepakatan disaksikan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu usai rapat bersama di DPRD Tanjungpinang, Selasa (13/2).

PLN dan DPRD Tekan Kesepakatan

TANJUNGPINANG – Manajer Area PLN Tanjungpinang, Fauzan menyetujui usulan gabungan Komisi di DPRD Tanjungpinang terkait pelanggan tidak berkewajiban migrasi atau perubahan daya dari pascabayar ke prabayar atau token.

Hal ini tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani Fauzan dan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, Selasa (13/2) di Kantor DPRD Tanjungpinang.

Hadir saat rapat itu perwakilan Komisi II dan III DPRD Tanjungpinang. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang banyak menerima aduan dari masyarakat yang keberatan dengan migrasi tersebut.

“Kita sepakati PLN tak memaksa pelanggan mengganti sistem meteran tersebut,” ujar Maskur kepada Tanjungpinang Pos, usai rapat pukul 18.00 WIB.

Ia mengaku PLN tidak pernah berkoordinasi terkait wacana ini, sehingga ketika masyarakat bertanya, maka mereka tak bisa memberikan jawaban.

Terkait pembahasan tolak ukur perhitungan biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Tanjungpinang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.

Rencananya dilaksanakan dua minggu kedepan, setelah anggota DPRD selesai melaksanakan Reses.

Selain itu, PLN bersama Dinas Perkim Kota Tanjungpinang masih perlu mendata jumlah PJU sebagai bahan pembahasan berikutnya.

Untuk diketahui, Pemko Tanjungpinang dibebankan membayar listrik PJU sekitar Rp 1,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 14,4 miliar per tahun.

“Tidak ada meterannya, tapi PLN setiap bulan menagihkan biaya tersebut ke Pemko,” ungkapnya.

Hadir juga dalam rapat, Manager Area Bincen, Rieska Faniza, Elmi Tanjung serta beberapa lainnya. Mengwakili Perkim, Kabib PJU Dinas Perkim Tanjungpinang, Yoni Fandri. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here