Miliaran Dana APBD Hilang

0
558
Harry Azhar Azis

BATAM – Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis mengungkapkan temuan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016 di Kepri.

Ada dana miliaran rupiah yang pemanfaatannnya tidak bisa dipertanggungjawaban, hingga bagai hilang begitu saja. Pemerintah dimaksud tidak mengetahui penggunaan dananya. BPK sendiri sudah memberikan waktu hingga 25 Mei 2016 untuk melengkapi laporan penggunaan dana tersebut.

Harry Azhar Azis, mengungkapkan, pihaknya sudah menanyakan temuan itu ke pemerintah setempat di Kepri. Namun, pihak pemerintah daerah tidak mengetahui dana miliaran itu digunakan kemana.

”Makanya kita minta dilengkapi Mei ini. Kalau tidak, itu akan menjadi catatan dalam laporan pemeriksaan BPK,” ungkap Harry, Minggu (14/5).

Hanya saja, Harry enggan mengungkapkan, dana bermasalah itu dikabupaten/kota mana di Kepri.

”Itu tidak bisa diungkap sampai difinalkan BPK. Tapi itu terjadi di Kepri untuk APBD tahun 2016?, yang sedang kita periksa. Itu ada beberapa miliar. Tapi di bawah 10 miliar,” beber Harry.

Diingatkan Harry, jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, BPK bisa menyerahkan ke aparat hukum. Karena itu pihaknya sudah meminta diselesaikan sebelum Mei.

Selain dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, ada juga temuan inefisiensi atau pemborosan. Selain itu ada pembangunan perumahan DPRD, yang mencurigakan. Ada kecenderungan pembangunan perumahan dewan diundur-undur, sehingga anggota dewannya tetap mendapat uang perumahan.

”Karena perumahan belum ajdi, Dewan terima dana perumahan, alasannya perumahan belum selesai. Tapi ada kecenderungan, itu diundur-udur supaya ada tunjangan perumahan,” beber Harry.

Sama dengan penggunaan dana miiaran yang tidak diketahui penggunaannya itu, Harry enggan mengungkapkan. Alasannya, etika dan ketentuan yang mengharuskan BPK tidak bisa mengungkapkan sebelum diputuskan dalam rapat pleno serta laporan disahkan.

”Soal aset, masih masalah besar. Tapi sebagian besar sudah proses. Soal SPPD sudah bagus. Paling, ada satu dua, masalah kunjungan kerja pemerintah dan dewan. Kunjungan tiga hari tapi dipakai anggaran lima hari. Ada voucher. Itu akan tetap kita laporkan,” imbuhnya.

Selain itu ada juga masalah bantuan sosial yang ditemukan dari pertanggungjawaban kepala daerah di Kepri. Termaksud masalah tunjungan guru madrasyah.

”Masalah-masalah administrasi tetap harus dibenahi. Kalau sampai 25 Mei daerah tidak melakukan perbaikan, akan diturunkan penilaian,” ujar Harry mengingatkan.

Ketua tim kabupaten/kota provinsi BPK, Ratna mengatakan, saat ini poses audit sudah hampir selesai. Hanya saja, masih ada yang sedang direview oleh auditor.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here