Minat Urus Akta Lahir Rendah

0
541
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun berbincang dengan orangtua dan anak-anak di hinterland. Nurdin meminta agar administrasi anak dan keluarganya segera diurus. f-mazpram/humas pemprov kepri

137 Ribu Anak Tak Ada Dokumen Kependudukan

Akibat rendahnya minat orangtua mengurus akta lahir anaknya, kini masih banyak anak-anak di Provinsi Kepri yang belum mengantongi akta lahir. Menjelang anak masuk sekolah, barulah sibuk mengurus administrasi anaknya.

TANJUNGPINANG – Berdasarkan data dari Ditjend Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kepri yang belum mengantongi akta lahir sekitar 137.811 orang.

Sedangkan yang sudah memiliki akta lahir sekitar 489.534 orang. Jika dilihat dari persentasenya, jumlah anak yang sudah memiliki akta lahir di Kepri sekitar 78,03 persen.

Namun, ini data periode I tahun 2017 (Juni). Jumlah ini berpotensi naik mengingat data Juli-Desember 2017 hingga Januari-Februari 2018 belum dirilis pihak Ditjend Adminduk Kemendagri.

Persentase pemilikan akta lahir di Kepri di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 85,6 persen. Kepri tergolong lambat dalam pengurusan akta lahir, mengingat target nasional adalah 85 persen tahun 2019 nanti.

Namun, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan, pencapaian akta lahir di Indonesia bergerak dua tahun lebih cepat dari target sebelumnya. Sehingga, sampai masa jabatan Presiden-Wapres berakhir 2019 nanti, capaian akta lahir Indonesia bisa di atas 90 persen.Masih dari sumber yang sama, persentase kepemilikan akta lahir di Kepri paling tinggi Tanjungpinang yakni 89,2 persen atau di atas rata-rata nasional. Kemudian Natuna sebesar 87,25 persen juga di atas rata-rata nasional.

Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Karimun pada posisi paling buncit di Kepri dengan persentase 64,28 persen. Bintan 68,55 persen. Lingga 82,59 persen, Batam 78,82 persen dan Anambas 82,99 persen.

Karena itu, hanya Natuna dan Tanjungpinang yang sudah bisa menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) karena salah satu syarat untuk menerapkan program ini adalah, kepemilihan akta lahir di atas 85 persen. Jika tidak, KIA tetap bisa dilakukan dengan biaya APBD.

Ketika dikonfirmasi kepada Sardison, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, ia mengatakan, selama tujuh bulan lebih selalu dilakukan pengurusan akta lahir.

Sehingga, ia sangat yakin, persentase kepemilikan akta lahir anak di Kepri sudah tinggi. Apalagi, masing-masing Disdukcapil di Kepri selalu berusaha keras menyadarkan penduduknya dan juga sering turun ke lapangan untuk melakukan pelayanan.

Kepri, kata Sardison, berbeda dengan provinsi daratan lainnya di Indonesia. Jika hendak mengurus akta lahir, maka bisa naik ojek atau naik motor sendiri atau naik angkot.

Di Kepri, banyak penduduk yang tersebar di daerah pulau-pulau dan sulit menjangkau ibu kota kecamatan apalagi ibu kota kabupaten. Itu karena geografis Kepri yang 96 persen lautan. Transportasi laut sangat mahal.

Ia mencontohkan, untuk pergi ke ibu kota kecamatan harus menyewa pompong atau speadboat yang harganya bisa ratusan ribu hingga jutaan.

Sedangkan di darat, ongkos paling jauh ke ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten/kota tak sampai seratusan ribu. Mungkin hanya ribuan, belasan ribu atau puluhan ribu.

Meski demikian, ujar Sardison, semua ini bukan penghalang bagi Disdukcapil di Kepri. Sekarang ini, sudah dikembangkan dan diterapkan pola jebol (jemput bola). Petugas dengan peralatan lengkap menyewa pompong atau speadboat lalu memasuki perkampungan penduduk.

Semua warga yang ada di daerah itu dikumpulkan lalu didata. Segara urusan administrasi langsung direkam dan dicatat. Jika ada penduduk lain yang dekat, disuruh datang ke tempat itu agar sekaligus direkam datanya.

Memang, jelas Sardison, pejabat Kemendagri selalu mengingatkan seluruh Disdukcapil di Indonesia agar terus mensosialisasikan program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) dalam upaya tertib data kependudukan.

”Selain jemput bola, tugas kita yang lain adalah menyadarkan masyarakat. Uruslah KTP, uruslah KK, uruslah akta lahir anak, surat-surat lain, akta lain. Karena kita harus tertib administrasi,” jelasnya.

Sedangkan capaian pencetakan KTP-el di Provinsi Kepri cukup bagus karena sudah di atas 90 persen. Berdasarkan data dari Ditjend Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, penduduk Kepri hingga Semester I (Juni) tahun 2017 sekitar 1.873.274 orang.

Dari jumlah ini, penduduk yang wajib KTP (17 tahun ke atas dan sudah menikah) sekitar 1.288.973 orang. Sekitar 584.301 orang belum wajib ber-KTP. Sedangkan yang sudah memiliki KTP-el sekitar 1.168.558 orang. Dan yang belum ber-KTP-el sekitar 120.415 orang atau sekitar 90,66 persen.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here