Minim Pengawasan, Barang Ilegal Rawan Masuk

0
553
KAPAL: Kapal Roro saat akan berangkat mengangkut penumpang dan kendaraan Pelabuhan Roro Jagoh. F-HASBi/TANJUNGPINANG POS

LINGGA – KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga Yusrizal mengakatan saat ini pengawasan pelabuhan pintu masuk Roll on Roll Off (Roro) di Jagoh pulau Singkep sangat minim.

Hal ini menurut Yusrizal, akan membawa dampak negatif bagi daerah dan kerugian pada negara.

Sementara Dishub hanya mampu melakukan pengawasan sesuai wewenang.

”Sejauh ini belum terlihat upaya khusus dari instansi-instansi terkait, untuk bersama-sama mengawasi rutinitas pelabuhan Roro di Jagoh. Dishub hanya mampu melakukan pengawasan sesuai wewenang saja,” ujar Yusrizal kemarin.

Sejak beroperasinya Roro tahun lalu, baik jalur dari Batam, Tanjungpinang hingga dibukanya rute Jambi awal tahun 2017, peningkatan pengawasan sudah seharusnya ditingkatkan.

”Sekarang ini, pelabuhan Roro Jagoh tidak sebatas berperan sebagai pintu keluar masuk barang dan orang dari Batam atau Tanjungpinang saja. Tapi dari Provinsi Jambi juga sudah efektif. Pengawasan harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Tanpa pengawasan yang baik, ia menghawatirkan barang-barang ilegal dapat dengan mudah keluar masuk melalui pintu tersebut.

Itu akan memberi dampak negatif kepada daerah, dan dapat merugikan dari sektor pendapatan pajak.

”Kami sudah sampaikan kepada beberapa pihak, salah satunya ke Badan Kesehatan Pelabuhan Pusat agar menempatkan pos jaga karantina di pelabuhan. Tapi belum ada tindak lanjutnya. Karantina ini memiliki peran cukup besar dalam pengawasan pelabuhan, selain Bea dan Cukai,” ujarnya.

Hasil dari pantauan pihaknya di pelabuhan Roro, ada beberapa temuan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi daerah dan bahkan ada potensi kerugian negara.

”Contonya kemarin, kami menindak sejumlah kendaraan angkutan barang yang mengangkut kayu-kayu balok yang jumlah muatannya melebihi kapasitas. Itu sudah wewenang kami. Tapi soal asal usul kayunya, kami tidak bisa ambil tindakan,” terangnya.

Selain itu ada juga beberapa temuan lain, baik itu dalam ruang lingkup kerja pihaknya maupun diluar tugas dan tanggung jawab lembaga perhubungan kabupaten.

”Kami mengkhawatirkan, upaya daerah mempermudah konektivitas justru memberi dampak buruk bagi masyarakat, karena tanggung jawab pengawasan yang lemah,” ungkapnya.

Dia berharap, seluruh pihak yang memiliki fungsi pengawasan kepelabuhanan turut merasakan kekhawatiran yang sama, dan membuat sejumlah upaya untuk meminimalisir potensi kerugian daerah maupun negara tersebut.(MUHAMMAD HASBI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here