Minta BMAD Produk Batam ke Daerah Pabean Dihapus

0
60

BATAM – Pemerintah pusat diminta memberikan keadilan bagi perekonomian Batam. Saat ini, dinilai terkesan dianak tirikan.
Penilaian itu muncul, karena industri seperti pembuatan kapal (shipyard) di Batam, menggunakan baja dari luar negeri dikenakan pajak tambahan, termaksud Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ketika memasukkan ke daerah pabean.

Anggota DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja, mengungkapkan hal itu, Jumat (15/3). Permintaan itu juga ‎sudah disampaikan dalam paripurna DPD RI, Senin lalu di Jakarta. Harapannya, pemerintah pusat segera mengambil sikap untuk memberikan keadilan bagi dunia usaha di Batam.

“Industri pembuatan kapal menggunakan baja luar negeri, ketika kapal dimasukkan ke dalam daerah pabean di Indonesia, dikenakan pajak tambahan. Termaksuk dikenakan BMAD,” cetus Haripinto.

Keluhan itu diakui Haripinto diterima dari pengusaha untuk menjadi perhatian pemerintah. Kondisi ini dinilai tidak adil bagi pengusaha Batam, karena kondisi kebalikannya dirasakan pengusaha kapal yang dibuat di luar negeri, malah dibebaskan dari BMAD.

“Sementara kapal yang dibuat di luar negeri, saat masuk dalam negeri justru malah tidak dikenakan BMAD,” keluhnya.

Dinilai, perlakuan ke Batam sebagai daerah FTZ, tidak konsisten dijalankan pemerintah pusat. Sehingga, membuat kekhususan Batam sebagai pusat investasi, tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Batam, Bintan dan Karimun sebagai pusat investasi tidak tercermin dari kebijakan itu. Malah terkesan dianaktirikan,” sesal Haripinto.

Terkait dengan keluhan dari pengusaha shipyard, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya, sudah menerima. Pengusaha galangan kapal mengeluhkan tarif tambat kapal yang seharusnya tidak dikenakan, khusus kapal milik galangan kapal.

Demikian kapal yang akan mendukung kegiatan perusahaan shipyard. Kenyataannya, pengusaha membayar 50 persen dipelabuhan sendiri. Deputi BP Batam, Dwi Eko Winaryo mengakui, tagihan muncul karena laporan atau manifest dari pemilik galangan kapal itu sendiri yang tidak mereka terima.

“Kapal ada kapal milik shipyard, milik sendiri, minta dibuktikan. Barang dibuktikan lewat manifest,” katanya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here