Minta Ganti OPD yang Lamban Kerja

0
405
DISKUSI: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun diskusi dengan sejumlah kepala OPD Pemprov. f-mazpram/humas pemprov kepri

Kritikan DPRD Kepri Saat Ekonomi Melemah Dua Triwulan

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan satu dan dua tahun ini disebabkan beberapa hal. Termasuk di dalamnya akibat rendahnya serapan APBD/APBN.

DOMPAK – APBD yang gemuk di Kepri salah satunya adalah Pemprov Kepri sekitar Rp 3,36 triliun. Serapan anggaran Pemprov Kepri memang sempat rendah di dua triwulan itu dan menjadi sorotan DPRD Kepri.

Itu juga yang membuat para wakil rakyat yang berkantor di Dompak sering menggesa agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri bekerja cepat. Harapan mereka, dengan serapan yang cepat terserap, maka uang akan banyak beredar di masyarakat sehingga bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi.

Desakan-desakan agar kepala OPD Pemprov pun diganti sering disampaikan para dewan terutama yang lambat bekerja. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, banyak pembangunan yang dijalankan di Provinsi Kepri selama ini. Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus merosot. Padahal sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jumaga Nadeak di Kantor DPRD Kepri di Dompak, baru-baru ini.

Kondisi ini tidak boleh terus menerus dibiarkan. Pemprov Kepri, kata Jumaga, harus segera melakukan evaluasi kinerja OPD yang lamban dan mengganti seluruh pejabatnya. ”Diminta kepada Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi pejabat OPD yang tak mampu menerjemahkan secara baik seluruh target RPJMD ke dalam program kegiatan Gubernur. Sehingga tahun depan ekonomi Kepri dapat lebih baik dan seluruh program dapat terealisasi,” kata Jumaga.

Selain mengganti OPD, DPRD juga mendesak agar Kepri segera memiliki Wakil Gubernur. Karena dengan kekosongan Wagub ini secara tidak langsung menjadi penyebab merosotnya kinerja jajaran OPD tersebut.

”Oleh sebab itu kami meminta Gubernur segera menyampaikan berkas Wakil Gubernur ke DPRD. Karena kehadiran wagub akan memacu pertumbuhan ekonomi di Kepri,” pinta pria yang ikut membidangi kelahiran Provinsi Kepri itu.

Untuk pembangunan Kepri, Pemprov dan DPRD menyepakati setidaknya tujuh sektor strategis daerah yang menjadi prioritas agar dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat khususnya peningkatan perekonomian golongan menengah ke bawah.

Pertama adalah pengembangan sektor maritim energi dan ketersediaan pangan serta sumber daya manusia berkelanjutan dalam rangka peningkatan pembangunan. Kedua adalah peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antarwilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor ketiga adalah pengembangan ekonomi kemaritiman berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan dan kelestarian serta berkeadilan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. ”Keempat adalah pengembangan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),” kata Jumaga.

Kelima adalah penguatan kondusifitas daerah dalam mendorong iklim investasi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keenam dan ketujuh adalah menetapkan tata kelola pemerintah yang amanah dari pelayanan publik di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras menciptakan kesejahteraan di Kepri. Tingkat kebahagiaan masyarakat Kepri terus meningkat.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here