Misi Perjuangan Belum Menuju Sasaran

0
74
ZULKIFLI anggota DPRD Bintan memperlihatkan dokumen BP3KR tentang fatma Mahkamah Agung (MA) RI, sebagai kekuatan pembentukan Provinsi Kepri, Senin (24/9). F-yendi/TANJUNGPINANG POS

Sekelumit Cerita HUT ke-16 Provinsi Kepri di Bintan

BINTANBUYU – Ratusan pejabat pemerintahan di Kabupaten Bintan berbusana Melayu, saat menggelar hajatan besar, Senin (24/9) kemarin. Mereka menggelar upacara khusus peringatan HUT ke-16 terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di halaman Kantor Bupati Bintan, di Bintan Buyu. Di antara mereka, sudah termasuk anggota dewan Bintan.

Usai sambutan sambutan bupati dan pengibaran bendera merah-putih, suasana hingar-bingar. Cerita mereka, tak lepas dari perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Dalam suasana semringah ini, ada sekelumit cerita dari seorang anggota DPRD Bintan, yang terlibat dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, belasan tahun silam.

”Saya masih simpan bukti perjuangan pembentukan Provinsi Kepri itu,” kata Zulkifli, sambil membuka satu dokumen negara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang diketuai oleh Bagir Manan, tertanggal 17 Mei 2002.

Perjuangan pemekaran Provinsi Kepri dari provinsi induk (Riau), mulai terkuat di kalangan elit politik ketika Kogres Rakyat Riau (KRR) II tahun 2000, di gedung Dang Merdu, Pekanbaru. Saat itu, tokoh masyarakat dan mahasiswa asal Kepri menyuarakan, agar dilakukan pemekaran Kabupaten Kepri menjadi Provinsi Kepri.

Era pemerintahan Provinsi Riau dengan Gubernur Saleh Djasit menolak usulan ini. Tapi, perjuangan tetap dilanjutkan ke pemerintah pusat, DPR dan Presiden RI. Sehingga terbentuk lah TSPPKR, P4KR sampai BP3KR. Di tingkat pusat, pembentukan Provinsi Kepri sempat terbentur dengan aturan otonomi daerah. Karena, Saleh Djasit dan DPRD Riau tidak mengeluarkan rekomendasi.

”Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa atau pendapat tentang hal ini. Pembentukan Provinsi Kepri dibolehkan, atas dasar hak inisiatif DPR RI dan persetujuan Presiden RI. Fatma MA ini tertuang dalam keputusan MA nomor: KMA/300/V/2002,” ujar Zulkifli, sambil memperlihatkan fatwa MA tersebut, kemarin.

”Fatwa ini lah yang membikin perjuangan para pejuang pembentukan Provinsi Kepri, bisa mencapai hasil. Sekarang, sudah 16 tahun Provinsi Kepri terbentuk,” sambungnya.

Kini, mungkin muncul di ‘benak’ segelintir generasi muda, kenapa perjuangan Provinsi Kepri itu betapa penting? Tujuan awal pembentukan Provinsi Kepri adalah, pertama memperpendek rentang kendali dan memaksimalkan pembangunan secara merata di daerah kepulauan (Kepri). Karena, semasa bergabung dengan pemerintah induk (Riau), pembangunan di daerah pulau tidak tersentuh.

Kedua, ingin mewujudkan masyarakat di Provinsi Kepri lebih sejahtera, setelah terpisah dari provinsi induk. Terutama dalam memajukan bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai misi ini, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kepri sempat bersepakat, akan membantu Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp 1 miliar, sampai terwujudkan pemerintahan yang mandiri.

”Sekarang, Pemprov Kepri sudah mandiri dan bergelimang anggaran. Tapi, saya pribadi menilai, misi perjuangan pembentukan Provinsi Kepri belum menuju sasaran. Beda ketika gubernur dijabat mendiang Pak H Muhammad Sani, yang punya konsep dan sasaran dalam pembangunan,” demikian dikatakan Zulkifli, Kepala Sekretariat BP3KR ini. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here