MK akan Tinjau Kembali UU Pemilu

0
191
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dr Anwar Usman SH MH pada acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi wartawan se-Indonesia di Bogor.

BOGOR (TP) – Pemilu serentak 2019 sudah berlangsung, namun masih banyak riak-riak bahkan berujung dipersoalkan sebagaian pihak. Sejak awal, pihak Mahkamah Konstitusi (MK) sudah meminta dipertimbangkan kembali untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan.

Pihak MK berencana akan mengkaji kembali Undang-undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Informasi yang dihimpun, akibat Pemilu serentak yang dilaksanakan diseluruh wilayah se-Indonesia, banyak masyarakat yang menjadi korban hanya karena kepentingan politik semata.

“Setelah mendengar dan merasakan langsung dampak dari Pemilu serentak, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Maka perlu adanya kajian kembali akan UU itu,” kata Ketua MK Republik Indonesia Dr Anwar Usman SH MH di gedung Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Republik Indonesia Yosep Adi Prasetyo, bahwa pesta demokrasi harusnya tidak berakhir adanya korban serta gejolak.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemilihan presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupuan kabupaten-kota, memberikan kemenangan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilu, harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud. Serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ia menuturkan, Pemilu serentak yang dilaksanakan itu, menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar, senilai Rp25 triliun.

“Anggarannya tidak sedikit. Itupun masih perlu dipertimbangkan kembali,” paparnya.
Ditambahkannya, belum bisa dibayangkan bila sistem ini kembali dilaksanakan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Berapa banyak lagi masyarakat yang akan menjadi korban hanya kepentingan politik semata.” tuturnya. (hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here