Mobdin Dilarang Keluar Batam

0
305
Kantor Walikota Batam di Batamcenter. f-istimewa

BATAM – Wali Kota Batam, HM Rudi menegaskan jika pegawai Pemko Batam tidak bisa membawa mobil keluar wilayah kerjanya. Dimana, mobdin yang difungsikan pegawai-pegawai Pemko selama ini, ditegaskan tidak bisa dibawa keluar saat idul fitri, keluar Kota Batam.

Demikian penegasan yang disampaikan HM Rudi, Rabu (6/6) di Batam. ”Kita ikuti intruksi dari Menpan. Pegawai dilarang bawa mobil dinas, keluar Batam. Itu kita larang. Tapi jarang sebenarnya, kita ini daerah kepulauan. Intruksi Menpan RB itu lebih ke daerah Pulau Jawa, Sumatera dan lainnya. Kalau kita, jarang,” kata Rudi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor, B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal. SE itujuga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas.

”Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik,” demikian ditegaskan Menteri Asman (5/6).

Terkait penetapan tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup. Untuk itu diimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS. ”Ini untuk lingkungan instansi pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting,” tegasnya.

Disebutkan lebih lanjut, bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama.

”Dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS,” bebernya.

Dalam SE tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. ”PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” lanjutnya.

Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal. Terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

”Selain itu, pimpinan instansi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SE tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah,” imbuhnya. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here