Mobdin Ditarik, Dewan Minta Uang Transport

0
364

BATAM – Pascakeluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka dewan akan mengembalikan mobil dinas. Pengembalian mobil dinas akan dilakukan, karena akan digantikan dengan tunjangan transport.

Arah itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Bustamin Hasibuan, Selasa (25/7), didasarkan pada PP itu. Namun anggota dewan lain meminta rencana itu berjalan setelah ada petunjuk pelaksanaannya (Jutlak). ”Kita memang masih membahas di Pansus. Tapi arahnya kesana, karena dewan menerima tunjangan transportasi. Jadi nanti, mobil dinas yang selama ini dipakai anggota DPRD Batam akan ditarik,” katanya.

Terkait besaran uang transportasi dewan, diakui masih dalam kajian. Selain itu, nantinya harus menunggu pengesahan Perda, sebelum dijalankan. ”Kita lihat nanti besaran setelah disahkan. Sekarang angkanya juga masih dikaji dan harus menunggu pengesahan Perda dulu,” bebernya.

Di pihak lain, anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho menilai, kalaupun sudah diputuskan di Perda, tidak serta merta dijalankan. Diminta harus menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Alasannya, mengacu pada pengalaman anggota DPRD Batam, periode sebelumnya, terkait dana tunjungan komunikasi dewan.

Dana tunjangan komunikasi anggota DPRD Batam diterima setelah aturannya keluar. Namun kemudian, regulasi pemerintah pusat menolak, sehingga dana komunikasi yang sudah sempat dipakai anggota dewan Batam, harus dikembalikan lagi secara cicil, hingag melibatkan pihak kejaksaan Batam. ”Kita harus tunggu Jutlaknya dulu. Jgn sampai seperti dewan dulu. Terkait tunjangan komunikasi yang harus dikembalikan,” kata Udin mengingatkan.

Udin mengakui wacana di Pansus saat ini soal uang transportasi dewan. Udin yang tidak masuk dalam Pansus menyebutkan recana poin Perda, uang transportasi disesuaikan dengan sewa mobil dinas dewan.  ”Sekarang mobil dinas ketua 2.200 cc, wakil ketua 2.000, anggota 1.800. Tunjangan transport disesuaikan dengan sewa mobil itu. Tapi kita harus tunggu pusat dulu,” imbuhnya.

Sementara anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam Helmy Hemilton mengatakan, jika mobil dinas ditarik, ia mendukung. Terlebih, selama ini status mobil dinas dewan menggunakan sistem pakai dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here