Mobil FTZ Bebas Keluar Batam!

3
21045
Keluar: Kendaraan dan penumpang saat keluar dari Kapal roro di Pelabuhan ASDP Tanjunguban belum lama ini. f-Jendaras/tanjungpinang pos

Cari Peluang Dipungut Pajaknya

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemprov Kepri berniat untuk memungut pajak kendaraan bermotor Batam dengan status FTZ (Free Trade Zone) jika keluar daerah.

TANJUNGPINANG – Adapun kendaraan FTZ Batam adalah keluaran 1 April 2009 yakni sejak Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau FTZ diberlakukan di Pulau Batam. Kendaraan-kendaraan yang masuk ke Batam sejak FTZ diberlakukan biasanya diberi cap ‘FTZ’ di STNK kendaraan tersebut. Ini menandakan kendaraan itu hanya bisa digunakan di Batam.

Plh Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Pemprov Kepri, M Hasbi mengatakan, PAD dari sektor pajak kendaraan belum memuaskan.

Karena itu, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta agar dicari aturannya apakah kendaraan FTZ bisa dipungut pajaknya bila keluar dari Batam.

”Mulai tahun 2018 ini, khusus kendaraan dengan fasilitas FTZ agar diberi stiker khusus. Saya minta ke depan, mobil ekspor (FTZ, red) yang keluar dari Batam baik lewat Roro dan kapal lainnya, mohon diberi stiker khusus. Karena selama ini kita lengah. Saya minta koordinasi dengan Polda, Satlantas untuk menertibkan ini,” tegas Nurdin, kemarin.

Selama ini, menurut Nurdin, mobil eskpor tersebut sering keluar dari Kota Batam dengan tujuan ke Bintan bahkan ada yang melenggang ke Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Nurdin melihat, jika kendaraan ekspor ini dipantau dan diberi tanda khusus, serta di tindak tegas masalah tertib adminstrasi pembayaran pajaknya, tentu akan memberikan nilai positif terhadap PAD.

”Saya minta Pak Kadispenda, cari aturannya, koordinasi dengan anggota Polantas,” pinta Nurdin.

Dalam kesempatan itu, Nurdin mendapati laporan PAD Pemprov tahun 2017 di sektor pajak belum memberikan nilai yang positif. Yang mencapai nilai positif masih tetap dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sedangkan potensi pajak lainnya, seperti Pajak Air Permukaan, balik nama kendaraan cukai tembakau, bahkan lego jangkar masih tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PAD Kepri saat ini.

”Pajak air permukaan saat ini tunggakannya masih sekitar Rp 23 miliar,” jelas M Hasbi.

Ke depan menurut Hasbi, apa yang menjadi potensi PAD, pihaknya berjanji akan melakukan mapping data dan SDM yang menggali potensi tersebut.

Salah satu cara yang akan dilakukan, yakni dengan jemput bola. Bahkan Hasbi bertekat, jika diizinkan gubernur, pihaknya juga akan memungut pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang ada di pulau-pulau.

Rendy, salah satu warga Batam yang datang mengunjungi keluarganya, Senin (1/1) lalu mengatakan, dirinya harus menyewa mobil di Tanjungpinang meski punya mobil sendiri.

Ia tidak bisa membawa mobilnya dari Batam ke Tanjungpinang karena di STNK tertera tulisan ‘FTZ’. ”Saya tanya kawan polisi, katanya mobil FTZ tak bisa masuk Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin lalu.

Ayah tiga anak ini juga bertanya-tanya kenapa mobil FTZ tak bisa masuk Tanjungpinang. Padahal masih sama-sama Kepri. Harusnya ada kemudahan bagi masyarakat membawa mobil FTZ dari Batam ke Pulau Bintan.

Alasannya, jika mobil Batam bebas masuk Tanjungpinang, maka Pulau Bintan bisa ramai seperti Batam. Warga Batam akan ramai-ramai berkunjung ke Pulau Bintan ini karena bisa bawa mobil sendiri.

”Kalau dipersulit, gini-gini ajalah Bintan (Pulau Bintan) ini. Bagusan pergi Singapura, lebih murah. Kalau di sini, rental mobil aja udah berapa. Tambah sikit, udah bisa ke Singapura,” katanya protes.

Saat ke Tanjungpinang, kata dia, dirinya harus mengeluarkan ongkos sekitar Rp 250 ribu untuk lima orang sudah termasuk pas pelabuhan. Kemudian merental mobil Rp 400 ribu sehari. Belum minyaknya.

Kalau bawa mobil dari Batam, ongkos berlima dan ongkos mobil lewat roro sekitar Rp 400 ribu. Mereka bebas bawa mobil keliling Bintan dan Tanjungpinang tanpa harus menyewa mobil. Lebih hemat.

”Pemerintah tinggal pilih, orang mau datang ke Bintan atau pergi ke Singapura,” katanya.(SUHARDI-MARTUNAS)

3 KOMENTAR

  1. setuju bro…
    kenapa bisa mobil ftz ini bebas masuk batam????tp keluarnya tidak bisa (jangan..jangan)… kalau tidak bisa keluar batam bahkan masih KEPRI sekalipun, harusnya mbil2 begini ditindaknya dari awal, atau ada solusi administrasi yang lain??..soalny sy masih bingung aja dengan aturan begini.. birokrasi kita sedikit rumit…

    adakah solusi yang bisa membantu warga negara indonesia ini sendiri???

  2. Numpang tanya bapak atau ibuk,normalnya Berapa lama proses pengurusan ftz kendaraan bermotor?soalnya saya urus ftz via calo dealer motor sampai saat ini belum kelar padahal sudah 5 hari kerja,untuk tujuan t.pinang .trims?

  3. Mengingat Batam sangat dekat dan cukup mudah terhubung dengan beberapa negara luar negeri (Malaysia dan Singapore), maka untuk mempermudah pebisnis melakukan usahanya, maka Batam dinyatakan sebagai wilayah perdagangan bebas (FTZ). Selain dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut, tentu saja konsep FTZ ini juga memberikan keuntungan bagi konsumen di wilayah tersebut. Pada waktu diperdagangkan, produk FTZ ini tidak dikenakan PPN dan pajak lainnya sehingga harganya menjadi lebih murah, namun tentu ada regulasi dalam penggunaannya, misalnya area pemakaiannya menjadi terbatas, sebatas wilayah tersebut. Jika hendak dibawa keluar Batam, menjadi wajar jika konsumen diminta kembali untuk membayar pajak tadi. Kalau bisa bawa keluar FTZ tanpa bayar pajak, nanti akan semakin membuka celah utk bisnis otomotif yang “maruk/tamak”, masukin mobil terus, kemudian bawa keluar Batam, jual lagi di luar Batam tanpa pajak. Kita bayar pajak saja, fasilitas umum belum sepenuhnya bisa dinikmati, apalagi kalau ga bayar pajak, darimana lagi pemasukan Pemerintah untuk memperbaiki fasilitas umum? (Please Pemerintah, tolong manfaatkan dengan baik pajak yang telah disetor. 🙂 )

    Kalau gitu, kenapa ga diberlakukan saja dari awal pajak-pajaknya?
    –> untuk konsumen yang memang tidak berdomisili/beroperasional di wilayah FTZ, rasanya memang lebih tepat diberlakukan saja dari awal, jika memang mau bawa mobilnya keluar Batam.
    –> untuk konsumen yang memang tinggal dan hidup di wilayah FTZ, tentu hal ini akan menjadi keuntungan yang bisa dinikmati (kalau diberikan yang murah, kenapa harus cari yang mahal?).
    –> bagi Pemerintah Daerah, tentu hal ini dimanfaatkan untuk mengundang investor untuk membantu memajukan perekonomian di wilayah tersebut.

    Pilih Bintan atau Singapore?
    –> Biaya transport ke Singapore rasanya memang lebih murah daripada jalan-jalan di Bintan. Tapi di Singapore duduk-duduk saja atau jalan-jalan keliling tanpa belanja rasanya kurang seru, sedangkan di Bintan, duduk-duduk saja atau jalan-jalan keliling masih bisa menikmati yang namanya liburan. Tentu berbeda apa yang dicari di Bintan dan Singapore. Liburan untuk tujuan relaksasi dan refreshing, pergilah ke Bintan…, kalau hendak shopping atau belajar teknologi, pergilah ke Singapore.
    Membangun fasilitas transportasi yang lebih maju dan memberi kemudahan bagi wisatawan rasanya lebih menarik dipertimbangkan sebagai solusi daripada hanya sekadar mengabaikan pajak atas barang FTZ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here