Mobil FTZ Masih Tak Bisa Keluar dari Batam

0
3681
MOBIL, motor dan penumpang hendak naik roro dari Bintan ke Batam. f-jendaras/tanjungpinang pos

Keinginan Gubernur Kandas

DOMPAK – Untuk memperkuat arus mobilisasi orang dan barang di Batam, Bintan dan Tanjungpinang, maka ada wacana agar mobil Free Trade Zone (FTZ) di Batam bebas masuk ke Tanjungpinang dan Bintan. Caranya dengan memasang stiker khusus di mobil FTZ tersebut dan diberi waktu tertentu berapa hari bisa keluar daerah. Hanya saja, mobil FTZ Batam hanya diperkenankan masuk Bintan dan Tanjungpinang saja.

Wacana ini disambut baik masyarakat Kepri, dengan harapan bisa menikmati liburan secara bergantian antara Batam, Bintan dan Tanjungpinang daripada memilih liburan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Hanya saja, wacana ini sulit bisa direalisasikan. Pengamat mengatakan, tidak ada aturan yang bisa memberi ruang khusus untuk FTZ Batam bisa keluar daerah lain meski masih dalam satu provinsi.

Pemprov Kepri melalui Dinas Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (DP2RD) diminta hati-hati jika membuat perencanaan seperti itu. Bisa jadi niat baik yang dibuat akan membuat DP2RD kena batunya. Tidak bisa membuat kebijakan lantas melanggar payung hukum yang ada.

Kepada Tanjungpinang Pos, pengamat ekonomi Kepri yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Rafky Rasyid menjelaskan, saat ini Polda Kepri sedang menyusun kebijakan khusus bagi pengguna kendaraan FTZ. Ke depan rencananya, kendaraan tersebut akan memakai pelat warna hijau.

Sementara yang bisa keluar Batam tetap pakai pelat hitam. Jadi nantinya akan langsung bisa dilihat mana kendaraan khusus FTZ dan mana yang bisa keluar Batam.

Ia mengingatkan DP2RD harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pungutan pajak kendaraan FTZ ini. Kalau Pemprov berniat memungut biaya atau retribusi dari pemasangan lewat stiker kepada pemilik mobil khusus FTZ ketika keluar dari Batam ke wilayah lain di Kepri, maka payung hukumnya tidak ada.

Kendaraan FTZ hanya bisa dipakai di kawasan FTZ. Kecuali mereka membayar PPN baru boleh keluar Batam. Untuk PPN ini kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah provinsi.

”Jadi harus hati-hati membuat kebijakan, jangan sampai melanggar payung hukum yang ada,” ujar Rafky, kemarin.

Kalau pemerintah provinsi membuat kebijakan membolehkan kendaraan khusus FTZ bisa keluar ke daerah lain di Kepri, asalkan beli stiker hal itu jelas menyalahi aturan. Pungutan yang didapat dari stiker itu bisa dianggap pungutan liar (pungli), karena tidak ada payung hukumnya.

Untuk pajak daerah dan retribusi yang boleh dipungut sudah ada aturannya di UU No.29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi pemerintah daerah tidak bisa memungut dana dari masyarakat secara sembarangan.

”Jangan pungut pajak sembarangan,” tambah anggota dewan Pengupahan Provinsi Kepri tersebut.

Terakhir, Rafky menyarankan, saat ini banyak kendaraan di Batam yang tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Harusnya ini yang dikejar DP2RD Pemprov. Terutama untuk mobil mewah dan motor gede (Moge) yang bebas mengitari Kota Batam.

Dibuka saja data mana-mana pemilik kendaraan mewah tersebut yang menunggak pajak kendaraannya. Supaya mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Maka dengan begitu mereka tentunya akan lebih taat membayar pajak kendaraannya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta agar dicari aturannya apakah kendaraan FTZ bisa dipungut pajaknya bila keluar dari Batam.

”Mulai tahun 2018 ini, khusus kendaraan dengan fasilitas FTZ agar diberi stiker khusus. Saya minta ke depan, mobil ekspor (FTZ, red) yang keluar dari Batam baik lewat roro dan kapal lainnya, mohon diberi stiker khusus. Karena selama ini kita lengah. Saya minta koordinasi dengan Polda, Satlantas untuk menertibkan ini,” tegas Nurdin, kemarin.

Selama ini, menurut Nurdin, mobil eskpor tersebut sering keluar dari Kota Batam dengan tujuan ke Bintan bahkan ada yang melenggang ke Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Nurdin melihat, jika kendaraan ekspor ini dipantau dan diberi tanda khusus, serta ditindak tegas masalah tertib administrasi pembayaran pajaknya, tentu akan memberikan nilai positif terhadap PAD.

”Saya minta Pak Kadispenda, cari aturannya, koordinasi dengan anggota Polantas,” pinta Nurdin belum lama ini. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here