Modal BUMD Dipakai Direksi untuk Pelesiran

0
1323
Andi Anhar Chalid

TANJUNGPINANG – Uang rakyat Rp 14 miliar yang diserahkan ke PT Pembangunan Kepri, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri habis begitu saja.
Selain tak memberi pemasukan ke kas daerah untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), modal sudah habis dan menyisakan hutang hingga saat ini diperkirakan sekitar Rp 12 miliar. Kemana habisnya dana penyertaan modal PT Pembangunan Kepri sebesar Rp 14 miliar itu mulai terungkap.

Modal tersebut telah habis digunakan oleh direksi PT Pembangunan Kepri tahun 2007-2010 untuk pembentukkan 10 anak perusahaan serta biaya jalan-jalan keluar negeri direksi PT Pembangunan Kepri saat itu. Hal ini diungkapkan mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Andi Anhar Chalid, Kamis (7/9/) ”Memang berdasarkan hasil audit kami dulu, dana penyertaan modal itu sudah habis untuk membuat anak perusahaan dan biaya operasional direksi dan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.

Ke-10 anak perusahaan PT Pembangunan Kepri yang dibentuk pada waktu itu yakni Kepri Oil dua perusahaan yang bergerak di bidang migas yakni Kepri Energy dan Kepri Gas Inti Utama. Kemudian di bidang infrastruktur, yaitu Tenaga Listrik Bintan (TLB) bergerak di bidang listrik. Penyertaan modal di bidang ini sekitar 10 persen dari Rp 80 miliar atau sekitar Rp 8 miliar. Namun, usaha tersebut bangkrut dan PT Pembangunan harus kehilangan modal. Ada juga Kepri Malaka Solution yang bergerak di bidang informasi komunikasi dan teknologi.

Baca Juga :  Lamen Sarihi Datang, Anggota Dewan Boikot Paripurna

Selanjutnya di sektor jasa usaha perbankan ada juga penyertaan modal yakni, BPR Kepri Batam dan BPR Kepri Bintan. Dua-duanya ini sudah dijual sahamnya. Selanjutnya, Kepri Enerflow Environment yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan, PT Sin Kepri Logistic bergerak bidang logistik, PT Jasa Angkasa untuk menggarap usaha bandara, PT Bangun Cemerlang bergerak bidang pelabuhan dan terakhir PT Indonusa Pandu Nautica untuk jasa pandu pelayaran. ”Dari sekian banyak perusahaan itu yang berjalan sampai sekarang hanya PT Jasa Angkasa yang menyediakan avtur,” tuturnya.

Dulunya, PT Jasa Angkasa menyediakan avtur (bahan bakar pesawat) di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF). Namun, karena tidak ada lagi tangkinya, kini perusahaan tersebut hanya melayani jasa pengangkutan avtur saja dari Tanjunguban Bintan ke Bandara RHF. Adapun untung dari jasa pengangkutan avtur ini sekitar Rp 30 juta sebulan. Hanya inilah yang saat ini tulang punggung PT Pembangunan Kepri.

Setelah dana penyertaan modal itu habis untuk membuat anak perusahaan, pada saat itu, lanjutnya, Reviansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Kepri pernah juga mengajukan permintaan untuk penambahan modal PT Pembangunan Kepri. Karena memang sesuai dengan Perda dana penyertaan modal yang akan diberikan oleh Pemprov Kepri ke PT Pembangunan Kepri jumlahnya mencapai Rp 100 miliar. ”Tapi karena dari hasil audit kami modal awal itu tidak ada hasilnya, maka tidak kami berikan. Karena bukannya menambah hasil, tapi malah menambah hutang,” sebutnya.

Baca Juga :  SKK Migas Berbagi Kebahagiaan dari Tengah Laut

Hingga saat ini, DPRD Kepri pun selalu menolak mentah-mentah apabila PT Pembangunan Kepri meminta tambahan modal. Bahkan, dewan meminta agar PT Pembangunan Kepri dilikuidasi (ditutup) saja. Kemudian, tak lama setelah itu Reviansyah selaku Dirut PT Pembangunan Kepri tanpa alasan yang jelas meninggalkan jabatannya sebagai Dirut PT Pembangunan Kepri. ”Setelah itu PT Pembangunan Kepri terus bermasalah sampai sekarang,” sebutnya.

Untuk diketahui, pada awalnya PT Pembangunan Kepri terbentuk, perusahaan ini langsung mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 14 miliar.  Adapun yang duduk sebagai Dirut PT Pembangunan Kepri saat itu yaitu Reviansyah dan Much Rivan sebagai Direktur Operasional. Sedangkan jajaran komisaris PT Pembangunan Kepri Kepri pada waktu itu yakni Alm HM Sani, Nuraida Muchsen dan Iman Sudrajad.

Modal Sebagian Dijual
Mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri periode 2004-2009, Andi Anhar Chalid, mengatakan, banyak penyertaan modal PT Pembangunan Kepri dijual. ”Penyertaan modal di masa M Syarial, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Batam dijual. Masa jabatan Ruben, modal BPR Kepri Bintan juga dijual,” kata dia, kemarin.

Baca Juga :  Kapolres Ucok Ajak Pelajar dan Mahasiswa Menyaring Informasi

Dijelaskannya, dalam Perda BUMD Kepri lalu, modal awalnya yang harus dicairkan Pemprov Kepri saat itu sebesar Rp 100 miliar. Modal awal, baru dicairkan Rp 10 miliar dan modal kedua Rp 4 miliar. Total yang sudah dicairkan Rp 14 miliar. Dalam perjalanannya, sudah bermasalah. Dana Rp 14 miliar, tidak bisa dipertanggungjawabkan saat itu. ”Kan ada petinggi PT Pembangunan Kepri yang masuk penjara saat itu,” tegasnya.

Kata dia, modal yang bersumber dari uang rakyat dalam APBD tersebut, rupanya telah habis digunakan oleh direksi PT Pembangunan Kepri tahun 2007-2010 untuk pembentukan 10 anak perusahaan PT Pembangunan Kepri. Justru ada salah satu perusahaan yang dibentuk PT Pembangunan, memiliki laba usaha tapi malah dijual.

Ia juga mengaku heran. Yang duduk di direksi maupun dirut PT Pembangun Kepri semua diangkat melalui jalur singkat. Padahal, dalam aturan, harus melakukan tes. ”Kita tidak tahu siapa di belakang layar yang menjadi sutradra. Karena para petinggi yang duduk di perusahan pelat merah itu duduk tanpa melalui jalur resmi,” tegasnya. (mas/bas/ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here