Modal Izin Lisan Siapkan Lahan Pemukiman

0
83
Pekerja di kawasan Duriangkang, Batam

BATAM – Pematangan lahan seluas 7,1 hektar di kawasan dekat hutan lindung Duriangkang, ditegaskan Badan Pengusahaan (BP) Batam, tanpa izin. Pihak perusahaan PT AMJ pelaku usaha lahan mengaku mendapat izin lahan secara lisan dipertanyakan BP. Oknum yang mengaku pegawai BP dan menyampaikan izin secara lisan, sebelumnya sudah bukan pegawainya.

Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni, Selasa (13/8) di Batam, menegaskan jika pihaknya sudah tidak mengeluarkan HPL, sejak September 2016. Terlebih jika izin yang diakui pengembang itu, hanya diterima secara lisan. Sehingga kegiatan pematangan lahan itu ilegal.

“Kami tidak pernah mengeluarkan HPL ke PT AMJ,” tegasnya.

Selain itu, dua orang oknum yang disebutkan PT AMJ memberikan izin lisan, ditegaskan, bukan pegawai dibagian lahan. Satu orang bernama Yudi diakui dulunya merupakan pegawai BP Batam. Tetapi bukan bertugas di Direktorat Lahan dan sudah berhenti.

“Jadi tidak ada HPL untuk kaveling yang diberikan sejak September 2016. Jika mereka mendapat restu atau izin dari orang BP Batam, tidak benar,” tegasnya.

Disampaikan, di kawasan Dapur arang Klembak Kelurahan Sambau Nongsa, juga terdapat aktivitas serupa. Lahan ilegal yang dijadikan kaveling dan diperjual belikan di sana bernama PT Mega Top Pratama yang berkantor di Ruko Pasar Nasa Blok C Nomor 9.

“Itu tidak sesuai ketentuan. Lahan itu bagian dari alokasi dari BP. Tapi kegiatan ilegal,” imbuhnya.

Kawasan lahan seluas 7,1 hektare yang diklaim milik PT AMJ berada dekat kawasan Bumi Perkemahan Punggur. Berdasarkan peta menurut SK Menteri LHK 272, menurut Kepala KPHL Unit 2 Batam, Lamhot Sinaga, pematangan lahan yang dikerjakan sejak dua bulan lalu, ada sebagian lahan yang digarapnya itu ternyata masuk kawasan yang berstatus hutan lindung, tepatnya di row jalan 50 yang hendak dijadikan jalan kaveling di untuk perumahan di sana nantinya.

“Denah yang dipegang PT AMJB, memang berada di luar area hutan lindung. Namun untuk row jalan yang dikerjakan, itu jelas merupakan hutan lindung,” ungkap Lamhot.

Sementara perwakilan manajemen PT AMJ, Dedi Mulyadi mengaku kalau aktivitas pengerjaan jalan di row 50 yang dikatakan KPHL merupakan kawasan hutan lindung, sudah mendapatkan persetujuan berdasarkan draft PL. Mereka mendapat draf PL dari oknum yang mengaku pegawai BP Batam bernama Yudi dan Timbul. Walau terbaru, dibantah BP Batam, keduanya pegawai dibagian lahan dan satu sudah dipecat.

“Kami sudah dapat restu dan izin dari Yudi dan Timbul orang BP Batam. Izin itu berbentuk lisan. Lebih jauhnya langsung aja konfirmasi langsung sama si Timbul,” ujar Dedi Mulyadi.(mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here