Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara

0
1650
Haryono Efendi

Inisiatif Ditjen Perbendaharaan dalam Mengantisipasi dan Menjawab Era Digital

Oleh: Haryono Efendi
Pegawai Kanwil DJPb Prov Kepri

Belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Ibu Sri Mulyani Indrawati berbagi informasi dan pengalaman bagaimana APBN dan peranan Kementerian Keuangan menyikapi ekonomi digital pada acara Kuliah Umum dengan tema APBN Menjawab Tantangan Era Digital Economy yang dilaksanakan di Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta pada Selasa (17/07/18).

Menkeu mengatakan dalam ekonomi digital, ekosistemnya terdiri dari berbagai macam aspek atau bidang yang sifatnya berhubungan dengan gabungan aktivitas. Ada yang di bidang finansial disebut biasanya fintech kemudian di bidang aktivitas ekonomi komersial atau disebut e-commerce kemudian di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.

Secara umum digital di dalam konteks ekonomi manajemen berfungsi untuk meningkatkan akurasi, efesiensi, efektivitas, transparansi serta produktivitas.

APBN yang merupakan bagian dari ekonomi secara nasional merupakan alat utamapemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintahuntuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, dalam pelaksanaan APBN pun perlu dilakukan secara digital sehingga APBN benar-benar dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari Kemenkeu yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat (APBN) tentunya tidak sekedar perlu menjawab tantangan era digital ekonomi tapi harus lebih jauh lagi yaitu perlunya mengantisipasi era digital ekonomi yang lebih luas lagi.

Sejak adanya reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket tiga UU Bidang Keuangan Negara, yaitu UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003, UU Perbendaharaan Negara No.I tahun 2004 dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No.15 tahun 2004 telah membangkitkan semangat juang insan perbendaharaan untuk selalu berinovasi dalam pengelolaan APBN dengan harapan agar pengelolaan keuangan negara lebih efesien, efektif, akuntabel dan transparan.

Kobaran semangat inovasi insan perbendaharan telah menjadi komitmen bersama dengan ditetapkan Visi Ditjen Perbendaharaan yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia” dan Nilai Nilai Kemenkeu terutama nilai kesempurnaan. Dengan Visi dan Nilai –Nilai Kemenkeu, telah mendorong insan perbendaharaan untuk selalu memodernisasi sistem pelaksanaan APBN.

Modernisasi di Kemekeu lebih dikenal dengan Program Transformasi Kelembagaan yang ditandai dengan dikukuhkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. KMK tersebut merupakan tonggak pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan yang memuat delapan puluh tujuh (87) inisiatif strategis.

Baca Juga :  Menstabilkan Harga Rupiah

Apa saja yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam menjawab tantangan di era digital?
1) Implementasikannya Treasury Single Account (TSA), dibandingkan dengan pengelolaan Rekening Kas Negara sebelum tahun 2004, perkembangan pengelolaan APBN jauh lebih baik. Dengan diimplementasikannya Treasury Single Account (TSA), saldo kas yang sebelumnya menganggur di bank- bank komersial kini telah terkonsolidasi ke dalam rekening-rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI). Rekening Tunggal Perbendaharaan atau TSA, adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah.

Langkah awal implementasi tahapan TSA pada rekening pengeluaran adalah melalui penerapan rekening bersaldo nihil di bank-bank operasional di tahun 2008. Dengan sistem ini, bank operasional melakukan pembayaran kepada pemasok sehingga meniadakan dana mengambang di rekening pemerintah di luar TSA.

Selanjutnya, di tahun 2009, dilakukan konsolidasi saldo kas pemerintah ke dalam TSA di Bank Indonesia, dimana semua penerimaan negara harus disetorkan ke dalam dan semua pengeluaran negara harus dibayarkan keluar dari rekening ini. Di tahun yang sama, diberlakukan konsolidasi non-kas dan pengawasan saldo di rekening pengeluaran yang dikelola oleh Satker melalui penerapan Treasury Notional Pooling (TNP).

Penerapan TSA sangatlah positif bagi Pemerintah Indonesia baik dari sudut pandang kemanfaatan ekonomi maupun pengambilan kebijakan strategis.

2) Implementasi SPAN (Sistem Pertbendaharaan dan Anggaran Negara) menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat). SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA (Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan (Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

Ditjen Perbendaharaan, bersama dengan Ditjen Anggaran dan PusintekSetjen Kemenkeu, mengembangkan SPAN dengan mengacu pada beberapa negara maju yang telah berhasil menerapkan program sejenis, contoh: Australia, Amerika, dan Kanada, namun tetap memperhatikan keunikan budaya dan proses yang ada di Indonesia.

3) Implementasi MPN (Modul Penerimaaan Negara), MPN hadir sebagai upaya modernisasi pengelolaan perbendaharaan Negara yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan salah satu fungsi Treasury yaitu menghimpun seluruh penerimaan Negara. Dengan slogan “Mudah, Praktis dan Nyaman”. MPN telah memberikan layanan penerimaan negara secara elektronik kepada para wajib pajak/wajib setor. Sistem MPN sendiri berlaku efektif mulai 1 Januari 2007. Dengan disokong oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, serta Sekretariat Jenderal, MPN menjadi sebuah program Kementerian Keuangan dan menjadi salah satu backbone reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Menyoal Pemberian Hormon Pada Ayam Potong

Pengembangan MPN G-2 diarahkan pada penyediaan fleksibilitas lebih bagi Wajib Pajak/ Bayar. Sistem MPN G-2 Menggunakan Aplikasi Billing System sehingga Wajib Pajak/Bayar dapat melakukan pengisian Billing secara mandiri melalui portal yang disediakan secara online. Pembayaran atas billing dapat dilakukan melalui payment channel secara elektronik (ATM, e-Banking, Debit/Credit Card, dan Phone Banking).

4) Modernisasi Government Accounting, Ditjen Perbendaharaan sebagai satu- satunya pihak yang berwenang menyusun LKPP sekaligus sebagai pembina setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) terus melakukan upaya modernisasi dari segi pelaporan pengakuntansian. Modernisasi Government Accounting yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan sebagai upaya menyajikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan sendiri terus mengalami perubahan dan modernisasi. Hal yang paling terlihat adalah perubahan basis government accounting dari Cash Toward Accrual menjadi Accrual yang akan diterapkan tahun 2015. Dengan perubahan basis akuntansi tersebut, Indonesia mulai menerapkan praktek terbaik di dunia internasional sehingga kepercayaan dunia internasional atas good governance di Indonesia pun semakin meningkat.

Salah satu keberhasilan modernisasi Government Accounting tampak pada penilaian BPK yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) tahun 2016 dan 2017.

5) Implementasi Dealing Room adalah tempat pemilik dana (lender) dan peminjam dana (borrower) bertemu/ berhubungan melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun melalui perantara (broker atau pialang) untuk melakukan transaksi pinjam- meminjam dana. Bisa juga diartikan sebagai Tempat terjadinya jual beli saham, obligasi, dan foreign exchange. Atas transaksi tersebut, pihak pemilik dana (lender) memperoleh imbalan atau kompensasi dari pihak peminjam dana (borrower) berupa bunga.

TDR Ditjen Perbendaharaan mulai melakukan operasionalnya secara bertahap yang dimulai dengan menempatkan kelebihan dana pemerintah pada Rekening Penempatan di Bank Indonesia dan di bank umum. Dan mengingat lingkup yang luas, operasionalisasi dealing Room mengharuskan adanya koordinasi antar institusi meliputi: Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Utang.

Baca Juga :  Kami Tidak Takut Oli

6) Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dimulai tahun 2015.SAKTI merupakan aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaandan penganggarannegara pada tingkat instansi (kementerian/lembaga) yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen,modul pembayaran, modul bendahara, modul asettetap, modul akuntansi dan pelaporandenganmemanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. SAKT merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan semua data dan proses dalam suatu organisasi dengan menggunakan database yang terintegrasi. Integrasi tersebut akan memudahkan satker dalam menggunakan dan meningkatkan akurasi data transaksi keuangannya serta penyajian informasi yang realtime. Duplikasi pekerjaan dan entry data seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu sistem dengan sistem lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat

Selain itu, SAKTI dapat mengeliminasi cost atau biaya yang dikeluarkan dalam manajemen operasional suatu instansi. Pimpinan KL atau satker selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa PA dapat secara langsung memonitor pelaksanaan dan pelaporan anggaran by system melalui SAKTI, tanpa harusmenunggu cetakan/harcopy suatu laporan keuangan.

7) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terlaksana melalui kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Tujuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah untuk (1) meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara; (2) meningkatkan keamanan dalam bertransaksi; (3) mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai; dan (4) mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan. Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan oleh seluruh K/L untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif.

8) Penggunaan aplikasi e-SPM secara bertahap pada tahun 2018 dan dilaksanakan untuk memudahkan K/L dalam mengajukan SPM tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Modernisasi dan simplifikasi akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan hal ini juga merupakan bentuk komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang mudah dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Demikian sekilas info tentang modernisasi pengelolaan keuangan negara guna mengantisipasi dan menjawab perkembangan digital, semoga insan perbendaharaan selalu berinovasi guna memberikan kontribusi bagi kejayaan Indonesia agar kelak anak cucu kita bisa hidup lebih sejahtera lagi, Aamiin YRA. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here