Monumen Bahasa Penyengat Tak Dibangun

0
703
SEORANG warga berada di lokasi pembangunan Monumen Bahasa di Bukit Kursi Pulau Penyengat Tanjungpinang. Proyek ini bermasalah dan mangkrak hingga dua tahun. Pemprov Kepri tidak melanjutkan pembangunannya tahun 2018 ini. f-dok/tanjungpinang pos

Pemprov Abaikan Permintaan LAM Kepri

Pembangunan Jembatan 1 Dompak sempat mangkrak dua tahun. Namun akhirnya dilanjutkan juga pembangunannya dan tahun 2017 lalu sudah rampung. Beda dengan pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat yang tidak ada solusi selama empat tahun ini.

PENYENGAT – MONUMEN Bahasa Penyengat ini mulai direncanakan mantan Gubernur Kepri almarhum HM Sani tahun 2013 lalu. Saat itu, H Nurdin Basirun masih Bupati Karimun.

Tahun 2014, monumen ini mulai dibangun dengan pemenang tender PT Jaya Sejati. Pada akhirnya, pembangunan monumen ini bermasalah dan kontraktor pembangunan monumen itu di-blacklist.

Tahun 2015-2016-2017, Pemprov Kepri sama sekali tidak menggubris monumen itu. Parahnya lagi, di APBD 2018 ini dipastikan tidak ada anggaran untuk lanjutan pembangunan monumen tersebut.

Padahal, monumen inilah salah satu yang diharapkan akan mengangkat nama besar Pulau Penyengat ke seantro dunia ini. Sebab, dari sanalah asal muasal Bahasa Indonesia.

Kemudian, negara Melayu serumpun di berbagai belahan dunia juga akan membanggakan monumen itu. Apalagi, menjadi kebanggaan tersendiri bahwa Bahasa Melayu merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia.

Padahal, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun fokus pembangunan infrastruktur. Namun, pembenahan destinasi wisata di Penyengat dengan membangun monumen pencakar langit itu seakan dilupakan.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri H Abdul Razak pun menyampaikan harapannya agar Pemprov Kepri tetap melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Penyengat tersebut.

LAM akan terus mengupayakan agar Pemprov Kepri menganggarkan lanjutan pembangunan proyek Monumen Bahasa yang tertunda pelaksanaannya itu.

”Kami tetap upayakan ini (proyek monumen bahasa, red), kalau tahun ini sepertinya tidak ada, tapi kita suarakan lagi di anggarkan di APBD Perubahan 2018,” tegas Abdul Razak kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (5/1) di Jalan Engku Putri Tanjungpinang.

Menurutnya, proyek pembangunan Monumen Bahasa itu merupakan salah satu program andalan mendiang H.M. Sani saat menjabat sebagai Gubernur Kepri. Monumen Bahasa yang kala itu rencananya dibangun di Bukit Kursi, Jalan Engku Putri, Pulau Penyengat rencananya akan dibangun setinggi 60 meter atau memiliki 10 lantai dengan luas lahan sekitar 2.700 meter persegi.

Kalau jadi dibangun, monumen itu, menurutnya akan mengukir sejarah penting khususnya untuk Provinsi Kepri di mata nasional dan internasional. Karena lewat arsitektur bangunan yang berbentuk huruf alif, huruf ya, dan daun sirih, ketiga simbol ini memiliki makna bagi masyarakat Melayu yang identik dengan Islam.

Paling penting lagi adalah, monumen itu menunjukkan bahwa Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bagi Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak alasan Pemprov mem-blacklist kegiatan Monumen Bahasa itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Pemrov Kepri, Abu Bakar, menyampaikan, tidak ada masalah lagi jika Monumen Bahasa Penyengat akan dibangun. Mengingat secara teknis sudah tidak ada masalah. ”Bisa dilanjutkan, tidak ada masalah,” jelasnya singkat.

Proyek pembangunan Monumen Bahasa Penyengat ini mengalami banyak kendala saat pembangunannya. Ketika air laut surut, tongkang yang membawa material bangunan tidak bisa sandar sampai ke tepi.

Kemudian, si kontraktor juga mengalami kesulitan membawa crane ke lokasi pembangunan proyek. Karena beban berat berisi crane, tongkang sewaan itu kandas sehingga crane tak sampai ke lokasi pembangunan.

Akibatnya, pembangunan monumen tak rampung. Saat itu, si kontraktor sempat memasang satu tiang penyangga di lokasi. Namun saat ini, tiang itu sudah hilang serta material bangunan lainnya.

Pembangunan monumen itu akhirnya bermasalah. Dinas Kebudayaan Pemprov Kepri yang menangani proyek itu dulu, tidak mau membayar si kontraktor karena hasil kerjanya amburadul dan tidak rampung.

Kemudian, persoalan baru muncul. Karena tidak ada pembayaran, lalu pondasi yang sudah dicor beton itu milik siapa? Bukan milik Pemprov, karena tidak ada serah terima dan tidak ada pembayaran.

Mantan Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana lalu menurunkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum ke lapangan melihat apa persoalan mendasar di sana. Tim Dinas Pekerjaan Umum menemukan, bahwa pembangunan pondasi tidak sesuai bestek dan kekuatan cor betonnya bukan untuk ketinggian 60 meter. Karena itu, solusinya harus dibongkar.

Jika tidak, dibangun pondasi tambahan agar monumen bisa berdiri kokoh dan tahan angin kencang. Karena bermasalah, sampai saat ini pembangunannya tidak dilanjutkan.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here