MUI Setuju, Imunisasi MR Lanjut

0
777
PETUGAS medis saat menyuntik vaksin MR ke salah satu siswa di Natuna, pekan lalu.f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Imunisasi Measles Rubella (MR) di Kepri terus berlanjut. Jika selama ini ada pihak yang menyatakan imunisasi ini ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI), kenyataannya tidak.

Tanjungpinang – KEPALA Dinas Kesehatan Pemprov Kepri Tjepjep Yudiana mengatakan, imunisasi MR terus dilakukan kecuali hari libur. Tidak ada penundaan imunisasi di Kepri. ”Fatwa MUI kan mendukung,” ujar Tjepjep singkat, Minggu (5/8).

Bahkan, Sabtu (4/8) lalu, sudah 14,17 persen yang diimunisasi MR di Kepri dengan jumlah sasaran 86.210 orang. Di Batam, 51.788 orang, Tanjungpinang 10.089 orang. Lingga 3.375 orang. Natuna 2.194 orang. Karimun 9.634 orang. Anambas 2.554 orang dan Bintan 6.576 orang

Imunisasi ini, kata Tjepjep demi kebaikan anak bangsa ini ke depan. Sehingga, masyarakat Kepri diminta untuk sama-sama mendukungnya agar penyakit campak dan Rubella bisa musnah.

Ia mengatakan, MUI telah menegaskan tidak menolak kampanye imunisasi MR yang sedang dilaksanakan pemerintah karena sudah memiliki Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Hal ini sesuai pernyataan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh di Jakarta, Jumat (3/8) lalu. ”Tidak ada MUI yang menolak imunisasi. Itu tidak ada. Karena MUI sudah punya fatwa terkait imunisasi, imunisasi itu dibolehkan,” kata Asrorun.

Baca Juga :  Presiden Setujui Hibah Aset BP ke Pemko Batam

Asrorun mengatakan, MUI hanya meminta kejelasan kehalalan vaksin MR yang digunakan dalam imunisasi di 28 provinsi luar Pulau Jawa. ”Yang ditolak itu adalah kalau vaksinnya itu haram dan belum ada opini keagamaan. Yang haram pun dalam kondisi tertentu bisa digunakan,” kata dia.

MUI telah melakukan pertemuan bersama Menteri Kesehatan dan Direktur Utama Bio Farma untuk membahas isu kehalalan vaksin menyusul adanya sejumlah isu penolakan imunisasi di beberapa daerah.

Pertemuan tersebut menghasilkan solusi kampanye imunisasi MR tetap dilanjutkan, di samping itu dilakukan percepatan sertifikasi kehalalan vaksin. Menteri Kesehatan atas nama negara akan mengirim surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR yang digunakan di Indonesia agar diberikan akses untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan komponen yang terkandung dalam vaksin.

Dokumen tersebut akan digunakan oleh Lembaga Pengkajian Bahan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI untuk mengetahui unsur kehalalan dalam vaksin MR. Setelah itu, MUI akan mengeluarkan fatwa secara khusus tentang status kehalalan vaksin MR. Masyarakat yang masih mempersoalkan isu kehalalan vaksin MR diperbolehkan menunda imunisasi hingga MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin MR.

Baca Juga :  Lirik Kapal Selat Malaka, PMA Bangun FSU

Niam mengimbau, masyarakat untuk memperhatikan aspek keagamaan dengan tidak terlepas pada pertimbangan aspek kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi.

Ia menerangkan hukum imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit yang sebelumnya ditetapkan boleh, bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu. ”Kalau imunisasi sebagai salah satu mekanisme untuk pencegahan penyakit yang jika tidak dilakukan imunisasi akan menyebabkan bahaya secara kolektif, maka imunisasi yang asal hukumnya boleh, bisa bergerak menjadi wajib,” pungkasnya.

Kemenkes Percepat Proses Sertifikasi Halal Vaksin MR
Sertifikasi halal untuk vaksin Campak/Measles dan Rubella (MR) menjadi perhatian serius bagi Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan segera mengirimkan surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR untuk dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk mempercepat proses sertifikasi halal dari vaksin MR.

Demikian pernyatan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, didampingi Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Anung Sugihantono, dan Direktur Utama PT Biofarma, M. Rahman Roestan, usai bersilaturahmi dengan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh K.H. Ma’ruf Amin di Gedung MUI di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).

Baca Juga :  25 Kali, Ratusan Hektare Lahan Terbakar

”Sertifikasi kehalalan (vaksin MR) ini kewenangan MUI. PT Biofarma agar segera (melengkapi) dokumen kepada LPPOM MUI. Kami dari Kementerian Kesehatan juga akan menyurati SII untuk menanyakan kembali tentang bahan (vaksin MR),” tutur Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes Nila Moeloek menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan tetap menjalankan kampanye imunisasi MR di luar Pulau Jawa dan pemberian vaksin MR pada program imunisasi rutin di Pulau Jawa, sambil terus mempercepat proses sertifikat halal vaksin tersebut.

”Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Dari sisi kesehatan, tentu kami berkewajiban untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahayanya penyakit Campak dan Rubella,” tandas Menkes.

Sebagai informasi, data WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk 10 negara dengan kasus Campak terbesar di dunia.

Data Kemenkes mencatat jumlah kasus suspek Campak dan Rubella dalam lima tahun terakhir, sejak 2014 sampai Juli 2018 adalah 57.056 kasus (8.964 positif Campak dan 5.737 positif Rubella). (MARTUNAS SITUMEANG/net)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here