Muka Batu Demi Pemerintahan Baru

Mengenang HUT ke-17 Kota Otonom Tanjungpinang bersama Suryatati A. Manan

1
1761
Suryatati berpose untuk Tanjungpinang Pos, Senin (15/10) di kediamannya di Senggarang. F. Fatih/Tanjungpinang Pos

SURYATATI hanya punya waktu satu tahun. Bagaimana jika dalam 12 bulan itu gagal? “Ya Tanjungpinang balik lagi ke asal, jadi kecamatan,” ungkapnya, Senin (15/10) kemarin. Kepada Tanjungpinang Pos, ia berbagi pengalaman 17 tahun lalu menjadikan Tanjungpinang sebagai kota otonom.

FATIH MUFTIH, Tanjungpinang.

Rindang langsung menyergap memasuki komplek rumah Suryatati A. Manan di Senggarang. Rumah itu dikelilingi pepohonan. Macam-macam yang tumbuh di sana. Sayangnya sedang tidak musim buah. Sehingga yang terlihat hanya guguran daun yang sedang dibersihkan seorang tukang kebun.

Sebagaimana yang dijanjikan, Bu Tatik – sapaan akrab warga Tanjungpinang untuknya, menjadikan pukul 10.00 WIB sebagai masa perbincangan. Sudah lima tahun purna jabatan sebagai wali kota tidak lantas membuat Bu Tatik berubah secara penampilan. Perempuan 65 tahun ini masih terlihat modis dengan pilihan jilbabnya dan setelan atas hingga bawah dengan pilihan warna senada.

Di ruang tamu, masih ada dua foto potretnya tercetak dalam ukuran besar. Ditaksir diambil ketika masa-masa bertugas sebagai Wali Kota Tanjungpinang antara 2003—2013. “Yang ini, kalau tak salah saya, tahun 2008,” katanya menerangkan foto seukuran lebih dari semeter yang terpasak dan langsung tampak selangkah di dalam rumah.

Tujuh belas tahun. Suryatati merasa waktu itu seperti kemarin, seperti belum lama terjadi. Masih lekat dalam ingatannya perjuangan hari ke hari selama 12 bulan memastikan kesiapan Tanjungpinang sebagai daerah otonom, kota yang mandiri, kota dengan pemerintahannya sendiri. Sebelumnya, Tanjungpinang hanya setingkat kota administratif. Dan Suryatati adalah wali kotanya.

“Kota administratif di bawah Kabupaten Bintan sebagai kabupaten induk,” terangnya.

Tepat setahun setelah bergulir reformasi, pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Singkatnya, undang-undang ini mengharuskan penerapan otonomi kepada daerah yang sudah dinyatakan layak untuk menjadi daerah otonom, dalam sekurang-kurangnya dua tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

Maka, pada 17 Oktober 2001, surat keputusan diteken. Tanjungpinang secara resmi berpisah dari Kabupaten Bintan dan menjadi daerah otonom baru. Bukan tanpa alasan. Saat itu, sejumlah kajian yang telah dilakukan menyatakan Tanjungpinang sudah layak menjadi kota otonom. Karena itu lekas dilantik karteker wali kotanya.

“Karena saya saat itu berstatus sebagai wali kota administratif, otomatis menjadi karteker wali kota, sesuai dengan bunyi peraturannya,” kenang Suryatati.

Jabatan yang sama, tetapi tugasnya berlipat ganda. Di sini untuk kali pertama tugas Suryatati adalah memetakan kekuatan anggaran. Jangan bayangkan struktur anggaran daerah waktu itu seperti hari ini. Pada tahun pertama kota otonom, jumlah pendapatan asli daerah Tanjungpinang hanya Rp 1,8 miliar. Lalu dengan penambahan penerimaan dari dana bagi hasil, anggaran pendapatan dan belanja daerah pertama Tanjungpinang pada 2002 disahkan dengan nilai Rp 156 miliar.

Angka yang bikin Suryatati cenut-cenut. “Karena tugas kami untuk menegaskan Tanjungpinang siap sebagai kota otonom hanya satu tahun. Kalau sampai dinyatakan gagal, ya Tanjungpinang balik lagi jadi kecamatan,” ucap Suryatati. Syukur kelakar ini tidak pernah terjadi.

Di antara tugas pertama yang harus diperjuangkan Suryatati sebagai karteker wali kota adalah menyiapkan pegawai pemerintahan, termasuk lembaga pemerintahan, dan juga infrastruktur perkantoran yang memadai. Nanti, Suryatati akan bercerita tentang satu tugas tak tertulis yang harus diperjuangkan dengan kesungguhan dan jikalau dikenang hari ini selalu menerbitkan tawanya.

Baca Juga :  PU Klaim Proyek Hampir Rampung

Mari mulai dari kesiapan pegawai. Suryatati berkisah, sebagai wali kota administratif, ia hanya punya total empat puluh pegawai. Artinya, jumlah ini amat jauh dari cukup untuk ditempatkan di dinas-dinas yang dibentuk seiring dengan peresmian sebagai kota otonom. Maka, yang dilakukannya adalah meminta bantuan pegawai dari kabupaten induk. Ia tak kenal lelah berkirim surat permohonan agar bisa mendapatkan perbantuan pegawai dengan pangkat yang kompeten untuk menjalankan roda pemerintahan di Tanjungpinang.

“Saya berulang kali menghadap (alm.) Pak Andi Rivai (kala itu menjabat sebagai Sekda Bintan, red). Saya berkata pada beliau, ‘kalau tidak bisa dikasih penuh, ya separuh jadilah. Yang penting jalan dulu pemerintahan Tanjungpinang ini,’”, kisah Suryatati.

Tidak mulus. Tetapi mundur dan menyerah bukan pilihan Suryatati. Lobi-lobi yang ditempuhnya berangsur bisa memboyong pegawai dari Bintan pindah dinas ke Tanjungpinang. Tetapi Suryatati belum bisa tidur nyaman. Dalam setahun pertama itu pula ia harus mampu mengakomodasi pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka sesuai bunyi aturan, setiap anggota legislatif di DPRD Bintan yang berasal dari Tanjungpinang secara otomatis berpindah tugas di tempat asalnya sebagai kota otonom baru.

Hal ini, diakui Suryatati, bukan sebagai hal yang mudah. Tetapi ia tidak terburu-buru melanjutkan kisahnya. Panjang-lebar cerita membuat secangkir teh dan sepiring kue keju dan luti gendang yang tersaji di atas meja sempat terabaikan.

“Diminum dulu tehnya,” pelawa Suryatati.

Meyakinkan Politisi ‘Balik Kampung’

Cerita yang menarik selalu didahuluinya dengan membenarkan posisi duduk. Maka, ketika hendak melanjutkan cerita bagian pembentukan lembaga legislatif ini, Suryatati pun melakukan hal yang sama.

Jadi, sambung dia, memang sebagian besar anggota legislatif asal Tanjungpinang yang bertugas di Bintan menolak ‘balik kampung’. Suatu yang lumrah, dalam pikiran Suryatati. “Ya dulu ‘kan bertugas di kabupaten besar, sekarang disuruh pindah ke pemerintahan baru, pemerintahan yang lebih kecil. Jadi bisa dimaklumi semacam ada kesan turun kelas, atau keraguan bahwa keuangan Tanjungpinang bisa mencukupi kebutuhan operasional lembaga legislatif,” tuturnya.

Tapi penolakan tinggal penolakan. Suryatati selalu menegaskan kepada mereka, bahwasanya yang meminta mereka untuk ‘balik’ ke Tanjungpinang bukan dirinya. Melainkan, undang-undang. Inilah senjata andalan Suryatati. “Itu saja saya sampaikan. Kalau mereka tidak berkenan, ya saya tinggal bikin berita acara dan melapor ke Departemen Dalam Negeri,” ujarnya.

Tidak punya pilihan atau tangkisan sepadan, terbentuklah lembaga legislatif untuk Tanjungpinang. Suka atau tidak. Mau atau tidak. Saat itu, kantornya terletak di seberang gedung perpustakaan daerah Tanjungpinang, yang kini telah dialihfungsikan sebagai kompleks kantor Camat Tanjungpinang Barat.

“Saya pikir biar dekat dengan kantor saya di seberangnya itu, yang sekarang sudah jadi perpustakaan,” kenang Suryatati.

Urusan pegawai sudah. Lembaga-lembaga pemerintahan pun lengkap. Selanjutnya, tanggung jawab Suryatati adalah perihal ketersediaan infrastruktur. Bagaimana pun, yang namanya pemerintahan tentu memerlukan gedung pemerintahan sebagai kantor-kantor dinas.

Baca Juga :  Besok, Supermoon Terlihat di Pinang

Lagi dan lagi, ia menghadap (alm) Andi Rivai. Sebagai pejabat setingkat Sekda dari kabupaten induk, hanya kepada dia Suryatati mengadu. Setelah minta pegawai, kini Suryatati meminta sebagian infrastruktur milik kabupaten Bintan yang berada di Tanjungpinang.

“Saya muka batu saja jumpa beliau,” ucap Suryatati, “mana-mana kantor yang bisa dipakai, ya kami pakai. Kalau kurang, kami sewa ruko.”

Segala hal yang bisa dilakukan, Suryatati upayakan. Sebagai karteker wali kota, ia ingin memastikan bahwasanya Tanjungpinang benar-benar sudah dalam keadaan siap sedia menjadi kota otonom dan bukan lagi setingkat kota administratif.

“Ya kalau setahun setelah ditetapkan tapi ternyata tidak siap, ya balik lagi jadi kecamatan,” ujar Suryatati.

Hasil peninjauan setahun kemudian menyatakan Tanjungpinang memang benar-benar siap menjadi kota yang mandiri, yang hidup dan diatur dalam pemerintahannya sendiri. Suryatati bernapas lega. Kemudian ia mundur sebagai karteker wali kota. Lalu dengan pilihan dan niat mantap membangun kota kelahirannya, ia memutuskan maju sebagai calon wali kota yang kemudian membawa takdirnya 10 tahun ke depan sebagai orang nomor satu di kota ini.

Menumbuhkan Kebanggaan

Sesungguhnya kerja menyiapkan dan membangun kota otonom itu suatu yang terukur dan mudah belaka. Setidaknya begitu pengakuan Suryatati setelah usia otonomi Tanjungpinang menginjak 17 tahun. Ada satu pekerjaan, kata dia, yang tak terukur dan menuntut kesungguhan sekaligus ketabahan dua kali lipat.

“Yaitu menumbuhkan kebanggaan kepada masyarakat bahwa sekarang kita punya pemerintahan sendiri lho, bahwa Tanjungpinang sudah bukan lagi bagian dari Bintan,” ungkapnya.

Kekurangan pegawai, bisa ditambah. Ketiadaan lembaga legislatif, bisa dibentuk. Ketiadaan kantor, bisa pinjam atau sewa. Tetapi menumbuhkan kebanggaan? Dengan apa hendak diukur capaian ini?

Di tahun pertama ketika menjabat sebagai wali kota terpilih, masih banyak pihak yang menyangsikan keandalan pemerintahan daerah di bawah kendali Suryatati. Biasanya hal semacam ini datang dari kalangan pengusaha. Suryatati berkisah, ketika akan ada suatu peresmian gedung di Tanjungpinang – ia enggan menyebut gedung itu dicantumkan dalam artikel ini, yang diundang justru adalah Bupati Bintan dan bukan dirinya sebagai wali kota.

Memang, ini perkara seremonial, tetapi Suryatati melihatnya sebagai bentuk keraguan terhadap pemerintah kota Tanjungpinang. Maka, kepada pengusaha tersebut ia menjelaskan, bahwasanya karena gedung ini berada di wilayah Tanjungpinang maka yang selayaknya meresmikan adalah kepala daerah Tanjungpinang, artinya wali kotanya.

“Bukan saya gila jabatan atau gila hormat. Bukan. Ape tidak je kalau meresmikan itu. Tetapi ini lebih tentang pengakuan bukan terhadap Suryatati, tetapi terhadap pemerintah kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Pengusaha itu menelan ludah pahit. Ia meminta maaf dan meralat undangan untuk kemudian gedung tersebut diresmikan oleh Suryatati selaku perwakilan sah pemerintahan kota Tanjungpinang.

“Kalau tidak begitu,” jeda Suryatati, “ya semakin tidak ada kepercayaan dan pengakuan terhadap pemerintahan yang sudah sah ini.”

Begitu pun kepada masyarakat luas. Di tahun-tahun pertama itu, Suryatati tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Tanjungpinang adalah pemerintahan yang sah, pemerintahan yang sudah eksis, dan sebisa mungkin membawa perubahan ke arah lebih baik buat seluruh penduduknya.

Baca Juga :  Presiden Rencana Resmikan Mal Pelayanan

“Itulah mengapa dulu saya sering buat kegiatan atau acara-acara. Orang lain banyak mencibir itu cuma kegiatan seremonial. Tapi buat saya tidak. Dari situ, saya ingin masyarakat tahu bahwa pemerintahan Tanjungpinang ini sudah ada,” ujarnya.

Waktu tidak pernah berdusta. Segala yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan itu mulai kentara. Sepuluh tahun pertama sebagai kota otonom di bawah kepemimpinan Suryatati, indeks pertumbuhan manusia di Tanjungpinang terus mengalami peningkatan. Pun juga pertumbuhan ekonomi dan sarana infrastruktur yang seiring waktu ditingkatkan kualitasnya.

Termasuk di antaranya adalah upaya pemerataan pusat ekonomi dari kawasan kota lama ke timur Tanjungpinang ke bilangan Bintan Centre, yang kini benar-benar menjadi pusat perekonomian menjanjikan di Tanjungpinang.

Bagi Suryatati, memastikan Tanjungpinang siap sebagai kota otonom adalah tugas besar di awal pemerintahannya. F. Fatih/Tanjungpinang Pos

Setelah 17 Tahun …

Segala kisah perjuangan Suryatati memastikan kesiapan Tanjungpinang sebagai kota otonom sudah bertinggal di belakang. Jadi catatan sejarah bagi siapa yang hendak mengenang. Pun bagi Suryatati. Kisah ini adalah salah satu episode terbaik dalam hidupnya, yang kadang ia kenang dalam diam, ia ingat dengan senyuman.

Setelah 17 tahun usia otonom Tanjungpinang, Suryatati melihat kotanya tumbuh dan berkembang pesat lebih dari apa yang semula dicitakan. Segala yang baik dari kerjanya sudah utkan. Segala yang kurang pada masa pemerintahannya semakin ditingkatkan.

“Hanya jikalau memberi catatan, paling cuma sedikit saja yang bisa saya berikan,” setelah sedikit didesak, baru ia mau angkat suara.

Menurut Suryatati, yang tidak boleh dilupakan oleh wali kota hari ini dan ke depan itu ada dua hal: ekonomi kerakyatan dan pembangunan kebudayaan. Dua hal ini, disebutnya sebagai pondasi dasar yang mengukuhkan stabilitas di Tanjungpinang. Pertama, stabilitas ekonomi masyarakat. Dan kedua, stabilitas karakter khas Tanjungpinang.

“Tidak perlu muluk-muluk. Asal masyarakat bisa mudah dapat kerja, bisa mudah mencari uang buat kebutuhan sehari-hari, saya rasa mereka sudah sangat senang. Ekonomi kerakyatan adalah basis dasar pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang. Karena itu, saya rasa, harus semakin diperkuat melalui kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan,” bebernya.

Lalu perihal kebudayaan, Suryatati yang juga seorang penyair ini menegaskan bahwa kebudayaan adalah sisi keping yang tak terpisahkan jika Tanjungpinang diibaratkan sebagai koin. Kota ini secara otonom boleh saja baru berusia 17 tahun, namun telah eksis dan menjadi pusat pembangunan kebudayaan dan pusat pemerintahan kerajaan Melayu lebih dari dua abad lamanya. Sehingga, sungguh tak arif jika pembangunan kebudayaan di kemudian hari semakin ditepikan oleh pembangunan-pembangunan yang lain.

“Kearifan kebudayaan itu tetap relevan sampai zaman sekarang. Bergantung bagaimana kita memandangnya. Karena itu, kalau bisa, tetap menjadi pijakan dasar dari setiap pembangunan di Tanjungpinang,” harapnya.

Selebihnya, Suryatati sudah puas dengan apa yang ada di Tanjungpinang setelah 17 tahun mandiri sebagai kota otonom. Paling tidak, kini ia bisa tersenyum lebar melihat kerja kerasnya di masa-masa awal milenium itu tidak sia-sia.

“Akhirnya Tanjungpinang benar-benar menjadi kota dan bukan kecamatan,” Suryatati mengucapkannya seraya tertawa lepas.***

Loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here