Mv Trans Nusantara Berhenti Operasi

0
164
WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim menerima kunjungan perdana wisman asal Malaysia di Pelabuhan Internasional, Tanjung Balai Karimun, Selasa (1/1). F-ALRION/tanjungpinang pos
Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun menghentikan operasional kapal feri Mv Trans Nusantara dan berlaku mulai hari ini, Rabu (16/1) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

KARIMUN – ”KSOP Tanjungbalai Karimun mematuhi putusan Pengadilan Niaga Medan. Terkait penghentian operasional pelayaran, tujuan dari Tanjungbalai Karimun-Kukup, Malaysia. Seharusnya dilakukan pada Selasa (15/1) kemarin. Tetapi karena tiket sudah terjual, tidak mungkin dihentikan. Penumpang bisa marah,” kata Plt Kepala KSOP Tanjung Balai Karimun, Capt Mappeati pada Tanjungpinang Pos, Selasa (15/1) kemarin.

Penghentian operasional pelayaran Mv Trans Nusantara adalah rangkaian persengketaan hutang piutang yang terjadi antara PT WAS–UML asal Indonesia dan Penaga Timur (M) SDN BHD asal Malaysia.

Pihak Penaga Timur (M) SDN BHD gagal membayar utang, sehingga Pengadilan Niaga Medan menjatuhkan pailit sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 11Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 11 Oktober 2018 lalu.

Buntut dari putusan pailit tersebut, maka seluruh harta kekayaan Penaga Timur (M) SDN BHD langsung berada di bawah Pengurusan Kurator yang diangkat oleh Pengadilan. Tidak sampai disitu saja, pengadilan juga memutuskan terhadap seluruh kegiatan Penaga Timur (M) SDN BHD haruslah dihentikan.

Penghentian itu, termasuk dengan jalur pelayaran antara Pelabuhan Karimun menuju Pelabuhan Kukup secara hukum telah berada di bawah Pengawasan Kurator. Hal ini dibenarkan oleh Seventh Roni Sianturi, SH Kurator yang diangkat Pengadilan.

Ia menyayangkan, apa yang dilakukan Mappeati, selaku Pelaksana Tugas Kepala KSOP Karimun karena tanpa ada dasar menyetujui Mv Trans Nusantara berlayar jalur pelayaran Pelabuhan Kukup Malaysia, Senin (14/1) sementara jalur tersebut, berada di bawah Pengawasan Kurator.

Tim Kurator sudah menyampaikan putusan, dan penetapan kepada Mappeati dimana sangat jelas seluruh kegiatan Penaga yang sudah pailit sampai dengan jalur pelayaran berada di bawah pengawasan selaku Kurator. Sesuai surat tanggal 11 Desember 2018 dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dimana Dirjen memerintahkan KSOP Karimun untuk tunduk dan taat kepada Pengadilan.

Roni menambahkan, dampak permasalahan ini menimbulkan efek negatif bagi konektivitas antar kedua negara. Oleh karenanya, Kurator sudah melayangkan Surat Resmi ke Pemerintah Malaysia. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here