Napi se-Indonesia Dibantu Urus KTP-el

0
73
DIRJEND Dukcapil saat meninjau rekam data napi di Lapas Batam, Sabtu (12/1). f-istimewa

BATAM – Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, seluruh penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP.

Bagi masyarakat yang tersandung hukum dan tidak bisa mengurus KTP-nya akan dibantu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota harus jemput bola baik itu ke pemukiman terpencil termasuk ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan).

Zudan Arif mengatakan, untuk memudahkan narapidana yang ada di Lapas dan Rutan mendapatkan KTP, maka Ditjend Dukcapil Kemendagri dan Ditjend Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM kerja sama.

Kerja sama dua Ditjend dari kementerian yang berbeda itu dalam melakukan jemput bola perekaman data KTP-el bagi warga binaan di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia.

Sabtu (13/1) lalu, Dirjend Dukcapil Kemendagri dan Dirjend Pemasyarakatan KemenkumHAM Sri Puguh Budi Utami, melakukan peninjauan perekaman data KTP di Lapas Tembesi, Batuaji-Batam sekaligus penyerahan KTP-el secara simbolis kepada warga binaan.

Dua pejabat pusat ini didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Dedy Handoko selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Provinsi Kepri dan pejabat lainnya.

Sardison mengatakan, program ini dijalankan bersama-sama agar seluruh penghuni Lapas dan Rutan yang ada di Kepri bisa direkam datanya dan segera dicetak KTP-el mereka.

Disdukcapil Kota Batam menyediakan alat-alat dan pegawainya di Lapas dan Rutan serta melakukan perekaman bagi penghuni lapas. ”Kemarin (Sabtu, red) perekaman tetap berlangsung di Lapas Tembesi yang di Batuaji itu,” kata Sardison via ponselnya, Minggu (13/1)

Rinto, Humas Kanwil KemenkumHAM Provinsi Kepri mengatakan, kerja sama ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu. Tahun ini, dua Ditjend yakni dari Kemendagri dan KemenkumHAM turun ke Batam untuk melihat proses jemput bola perekaman data tersebut.

”Biar mereka (napi) punya KTP. Jadi bisa memilih nanti. Kan tahun ini Pemilu. Mereka harus punya KTP-el baru bisa memilih,” ujar Rinto kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (13/1).

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rinto, napi yang ada di Lapas dan Rutan tidak menyalurkan hak suaranya. Padahal, meski mereka dalam tahanan, namun tetap ada hak memilihnya,” tambahnya. Ditanya berapa jumlah napi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) napi saat ini, Rinto mengatakan, datanya ada di kantor dan belum bisa diserahkan karena libur kerja hari Minggu. ”Besok (hari ini, red) bisa saya serahkan. Datanya ada di kantor,” janji Rinto.

Di Kepri, kata dia, ada 9 Lapas dan Rutan yang berpenghuni dan akan dilakukan terus perekaman data napi yang ada. Di Batam ada 4 lapas/rutan. Di Tanjungpinang dan Bintan ada 3 lapas/rutan. Di Karimun satu lapas. Di Dabo-Lingga satu Lapas Natuna dan Anambas belum ada rutan atau lapas.

Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, kolaborasi kedua lembaga ini dilakukan guna mempercepat perekaman data KTP-el bagi warga binaan. Terlebih, Pemilu 2019 sudah semakin dekat.

”Kita terus membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga, salah satunya dengan Ditjen Pemasyarakat Kemenkumham untuk jemput bola merekam KTP-el bagi warga binaan Lapas,” ujarnya.

Kata dia, KPU RI dan Bawaslu RI tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Tapi, lembaga lain, juga punya tanggungjawab yang sama untuk memastikan Pemilu 17 April 2019 nanti dapat berlangsung sukses.

”Terima kasih banyak kepada Bu Dirjenpas Kemenkumham yang telah membukakan pintu untuk kami, mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk seterusnya,” ucap Zudan yang juga aktif sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri tersebut.

Sebagai penanggung jawab akhir penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), pihaknya sedang menyiapkan berbagai langkah dan strategi untuk optimalisasi dan percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el.

Untuk itu, pada Januari hingga April 2019, jajaran Dukcapil Kemendagri RI akan bahu membahu mengejar perekaman KTP-el bagi warga binaan, baik di lapas, rutan, maupun warga di wilayah timur Indonesia yang cakupan perekamannya masih di bawah 85 persen. (mas/net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here